Informasi Geospasial Dukung Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

Sumber : Radar Sulteng

Untuk mengatur tentang informasi Geospasial, diterbitkan Undang-undang No.4 Tahun 2011 tentang informasi Geospasial. Di dalamnya terdapat data yang sudah diolah, sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan atau pelaksanaan kegiatan. Serta sangat penting dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

Gubernur Sulteng Longki Djanggola mengatakan, informasi Geospasial merupakan bagian yang penting juga dalam mewujudkan sistem informasi yang dapat dimanfaatkan untuk sektor publik, dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

“Dalam merumuskan program dan pelaksanaan kegiatan Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sudah memanfaatkan informasi Geospasial tersebut,” ujar Gubernur Longki pada kegiatan Workshop Geospasial di Swiss-Bell Hotel, kemarin (21/5).

Dalam program MP3EI Sulteng berada di koridor 4, sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, Migas dan pertambangan nasional. Longki mengatakan, khusus dalam peningkatan sumber daya manusia, teknologi pengolahan limbah, eksplorasi, pengolahan dan produksi nikel, minyak dan gas bumi, diharapkan nanti akan dimanfaatkan informasi Geospasial dalam mendukung pembangunan, dalam rangka MP3EI tersebut.

Longki juga mengatakan, dalam rangka pengembangan Jaringan Data Spasial Daerah (JDSD), tahun 2012 ini pihaknya sedang giat melakukan pembangunan JDSD. Dan pembangunan JDSD tersebut diklaim telah sesuai dengan yang direncanakan. Yakni pembangunan unit kliring, pembentukan simpul jaringan, penyiapan data dan metadata serta layanan akses LAN dan Internet.

“Untuk layanan akses internet tahun 2012 ini di Sulteng sudah memiliki kapasitas bandwith internet mencapai 20 mbps. Ini sangat memungkinkan untuk mendukung koneksi jaringan data spasial daerah. Sehingga dapat menunjang pelaksanaan pertukaran dan penyebarluasan data dan informasi secara spasial,” terangnya. Meski demikian, Longki mengakui, dalam membangun JDSD di Sulteng masih terdapat beberapa kendala. Di antaranya, belum semua kabupaten/kota di Sulteng yang membangun system akses data spasial yang terintegrasi dengan system akses Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN). 

Dengan demikian sulit untuk melakukan pertukaran dan penyebarluasan data spasial di bidangnya, secara langsung. Kendala lain adalah kurang tersedianya SDM(Sumber Daya Manusia) yang khusus menangani masalah jaringan data spasial.

“Dan kendala yang lain adalah masih tingginya biaya yang dibutuhkan untuk mengitegrasikan system akses jaringan data spasial dari unit kliring ke simpul jaringan, kemudian ke penghubung simpul jaringan,” ungkapnya.

Kegiatan workshop Geospasial kemarin dilaksanakan oleh Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia bekerjasama dengan Bappeda Sulteng. Dihadiri oleh kepala dinas dan badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulteng serta kepala Bapeda Kabupaten/kota se Sulteng. Tampil sebagai narasumber di antaranya, Rektor Untad Prof. Dr. Ir. Muh. Basir Cyio, SE, MS, kepala Bapeda Sulteng, Prof.Dr.rer.Pol.Patta Tope, SE. Narasumber lain, Kepala Badan Informasi Geospasial Dr. Asep Karsidi, Sora Lokita dan Dr.Dewayany Sutrisno dari Balai Geomatika Bakosurtanal dan yang lainnya.