Tata cara dalam pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa Bersama

Di tulis oleh : Oldy, A.A. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat

Pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa Bersama telah diatur dalam Permendes PDTT No. 3 Tahun 2021 dan secara lebih detail dikupas pada pasal 22.

Dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri. Tim ini di pimpin oleh : Direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pemeringkatan dimaksud untuk mengukur perkembangan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dalam periode tertentu, dilaksanakan pada bulan februari tahun berjalan untuk mengukur perkembangan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama tahun sebelumnya.

Pemeringkatan dilakukan berdasarkan pada 7 aspek:

1. Kelembagaan;
2. Manajemen;
3. Usaha dan/atau Unit
4. Kerja sama atau kemitraan;
5. Aset dan permodalan;
6. Administrasi pelaporan dan akuntabilitas; dan
7. Keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat

Hasil pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa bersama dikelompokkan dalam 4 (empat) klasifikasi yaitu:

1. Level A klasifikasi maju dengan skor lebih dari atau sama dengan 85 (delapan puluh lima) sampai dengan 100 (seratus);
2. Level B klasifikasi berkembang dengan skor lebih dari atau sama dengan 70 (tujuh puluh) sampai dengan 85 (delapan puluh lima);
3. Level C klasifikasi pemula dengan skor lebih dari atau sama dengan 55 (lima puluh lima) sampai dengan 70 (tujuh puluh); dan
4. Level D klasifikasi perintis dengan skor kurang dari 55 (lima puluh lima).

Hasil pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa bersama bersifat final yang menggambarkan kinerja BUM Desa/BUM Desa bersama untuk periode tertentu dan ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Kelengkapan yang diperlukan untuk memenuhi tata cara peringkatan merujuk pada 7 variabel aspek dan 39 aspek indikator. 

Tujuha Aspek pemeringkatan	Indikator
1. Kelembagaan	1.    Ketersediaan status kepemilikan kantor 2.    Ketersediaan ruang kerja 3.    Ketersediaan ruang rapat 4.    Tingkat kelengkapan peralatan kantor 5.    Ketersediaan computer 6.    Sarana komunikasi yang digunakan 7.    Direktur 8.    Sekretaris 9.    Bendahara 10. Manajer 11. Staf
2. Manajemen	12. Program kerja 13. SOP Kerja 14. SOP Keuangan 15. SOP Pemasaran 16. Komputer dan printer
3. Usaha dan unit	17. Perizinan usaha 18. Standar produk usaha 19. Omset yang didapat 20. Laba bersih yang diterima 21. Mushola dan toilet 22. K-3 dan bak sampah
4. Kerjasama kemitraan	23. Kerjasama dengan lembaga Non Usaha 24. Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah 25. Kemitraan dengan Lembaga Usaha 26. Kerjasama peningkatan Ilmu Pengetahuan 27. Kerjasama Pelatihan 28. Kerjasama Promosi Usaha
5. Aset permodalan	29. Jumlah Aset (Rp) 30. Jumlah Modal (Rp) 31. Sumber Modal Usaha 32. Rasio pengembalian modal (ROE) 33. Rasio pengembalian aset (ROA)
6.   Administrasi pelaporan dan akuntabilitas	34. Laporan semester 35. Laporan tahunan 36. Ruang pengaduan, saran dan keluhan
7. Keuntungan dan manfaat bagi desa dan masyarakat	37. Kontribusi PADus 38. Penyerapan tenaga kerja 39. Persentase masyarakat penerima manfaat

Sumber: Keputusan Menteri Desa, PDTT No 145/ 2022 Tentang Formula Pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama