Astronomy Picture of the Day (14 July 2010)

 

Easter Island Eclipse  

 

Explanation: Makemake, a god in Easter Island mythology, may have smiled for a moment as clouds parted long enough to reveal this glimpse of July 11's total solar eclipse to skygazers. In the foreground of the dramatic scene, the island's famous large, monolithic statues (Moai) share a beachside view of the shimmering solar corona and the darkened daytime sky. Other opportunities to see the total phase of this eclipse of the Sun were also hard to come by. Defined by the dark part of the Moon's shadow, the path of totality tracked eastward across the southern Pacific Ocean, only making significant landfall at Mangaia (Cook Islands) and Easter Island (Isla de Pascua), ending shortly after reaching southern Chile and Argentina. But a partial eclipse phase could be enjoyed over a broader region, including many southern Pacific islands and wide swath of South America. 

Credit & Copyright: Stéphane Guisard (Los Cielos de America), TWAN

PEMANASAN GLOBAL

Tidak ada yang bisa menyangkal dampak buruk pemanasan global. Frekuensi topan, badai, dan angin puting beliung di beberapa negara, termasuk Indonesia, makin sering terjadi dibandingkan 20 tahun lalu. Ini adalah bukti nyata. Seruan global pengurangan suhu global pun membahana.Pertemuan negara-negara pemilik hutan tahun 2005 di Marakesh, Maroko, juga menyepakati pelestarian lingkungan. Tanpa seruan global, Indonesia sejak tahun 1970-an sudah mencanangkan pelestarian hutan, termasuk reboisasi.

Namun, pengurangan hutan terjadi. Faktor-faktor penyebabnya adalah pertambahan jumlah penduduk dari 120 juta orang menjadi 240 juta orang sekarang ini, ekspansi perkebunan kelapa sawit serta kepentingan bisnis yang menopang pertumbuhan ekonomi, dan penyelundupan hasil kayu ke luar negeri.

Tak semua perambahan hutan negatif karena itulah salah satu konsekuensi pembangunan ekonomi, termasuk penyediaan lahan untuk perumahan dan pabrik. Hal yang mungkin dicegah keras adalah perambahan hutan untuk ekspor gelondongan ilegal.

Hal yang mendorong tulisan ini adalah bersama negara lain pemilik hutan, Indonesia menjadi sorotan soal pelestarian demi penurunan pemanasan global. Bank Dunia tahun 2007 menyebutkan, Indonesia penghasil karbon dioksida (CO) terbesar akibat perambahan hutan, tuduhan kontroversial.

Ada beberapa hal yang mencurigakan. PBB memiliki skema pelestarian hutan, yang dinamai Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD). Pendukung REDD mengatakan, cara ini terbaik dan tercepat. REDD diperkuat pada pertemuan Kopenhagen, Denmark, Desember 2009.

Indonesia berkomitmen melakukan skema REDD. Imbalannya, Indonesia mendapatkan bantuan dari Norwegia 1 miliar dollar AS. Hal ini juga akan diterapkan di Brasil, sejumlah negara di Amerika Selatan, Asia, dan Pasifik Selatan. Sekelompok negara maju, termasuk Australia, Inggris, Denmark, Perancis, Jerman, Jepang, Swedia, dan AS, berkomitmen untuk pendanaan REDD.

Indonesia berkomitmen menanami pohon di lahan seluas 21 juta hektar untuk mengurangi 26 persen emisi rumah hijau pada 2020 dari level 1990 dan akan mengurangi 41 persen jika ada tambahan dana dari Barat. Mengapa harus mengandalkan bantuan asing untuk reboisasi. Bukankah ada dana reboisasi?

Mengapa pendalaman skema REDD mengalami kemajuan pesat dibandingkan program utama pemanasan global? Bukankah mayoritas pemanasan global disebabkan emisi di luar kerusakan hutan? Sejumlah ahli mengatakan, kontribusi kerusakan hutan pada emisi global adalah 15 persen, selebihnya adalah emisi bahan bakar fosil, yang meningkat lebih cepat ketimbang deforestasi.

Intergovernmental Panel on Climate Change memperkirakan perubahan fungsi lahan memberikan kontribusi CO sebanyak 1,6 Gt karbon per tahun. Sebagai perbandingan, emisi bahan bakar menyumbang CO sebesar 6,3 Gt karbon.

Mengapa hutan di sejumlah negara berkembang menjadi sasaran. Organisasi Pangan Dunia (FAO) menyebutkan, deforestasi hutan global mencapai 13 juta hektar per tahun, termasuk hutan-hutan di negara kaya.

Harian India, The Times of India, edisi 28 Mei 2010, mempertanyakan, mengapa China dan India tak diikutkan dalam REDD. Pada pertemuan di Oslo, Oslo Climate and Forests Conference, 27 Mei, Perdana Menteri Norwegia Jens Stoltenberg menjawab. ”Kami akan fokus pada semua hutan. Namun, kami kini masih lebih memusatkan pada pelestarian hutan yang ada saja dulu,” kata Stoltenberg.

Para peneliti terus mempertanyakan keanehan itu. ”Penanganan hutan-hutan di negara maju juga tidak kalah penting,” kata Michael Richardson dari artikelnya berjudul ”Ensuring Redd is Not Mere Pulp Fiction” di The Straits Times edisi 7 Juni. Richardson adalah peneliti di Institute of Southeast Asian Studies.

Para aktivis dan elite terkait pembangunan ekonomi dan lingkungan yang paham artikel Richardson secara implisit menyindir kecurangan Barat, yang mendambakan pertumbuhan dengan toleransi polusi dikompensasikan dengan pelestarian hutan di negara berkembang, yang paling membutuhkan pembangunan ekonomi untuk mengangkat status sosial ekonomi 1,2 miliar orang global.

Pertemuan di Bonn 
Skandal makin terkuak pada pertemuan di Bonn, Jerman, 31 Mei-11 Juni, yang dihadiri perunding dari 185 negara. Pertemuan menyepakati pengurangan emisi 80-95 persen pada tahun 2050 untuk negara maju dan tak terlihat rencana untuk 2020. Basis pengurangan emisi juga bukan 1990. AS menginginkan basisnya adalah tahun 2005. Pertemuan Bonn sukses menancapkan REDD, berupa bantuan 10 miliar dollar AS per tahun selama 2010-2012 hingga lebih dari 100 miliar dollar AS sejak tahun 2020.

Negara berkembang menilai tak ada kemajuan mendasar soal perang melawan pemanasan global. ”Diskusi tidak menyangkut esensi,” kata Kim Carstensen dari WWF International. Ketua Delegasi Bolivia Pablo Solon mengatakan, ”Ini bukanlah debat yang kita inginkan.” Ketua Badan PBB soal Iklim (UN Framework Convention on Climate Change) Christiana Figueres mengatakan, pemerintahan harus menghadapi tantangan ini. Yvo de Boer, yang digantikan Figueres, pesimistis. ”Kita dalam perjalanan panjang untuk mengatasi perubahan iklim,” kata De Boer.

Alden Meyer dari Union of Concerned Scientists, berbasis di AS, meledek. ”Harapan Figueres terlalu tinggi.” Harian Inggris, The Guardian, edisi 9 Juni menuliskan hal yang lebih maut lagi. Ketimbang mengurangi emisi minimal 30-40 persen pada 2020, negara maju malah menaikkan emisi 8 persen. Hal ini dilakukan dengan melakukan trik dalam kalkulasi pengurangan emisi. Trik ini adalah penggunaan pasar karbon untuk melegalkan emisi sebanyak 30 persen di negara maju dengan kompensasi pelestarian di negara lain.

Harian yang sama edisi 8 Juni menuliskan, Barat melakukan tipuan dengan mempersembahkan data penanaman hutan, tetapi menunjukkan data penebangan nyata. ”Ini skandal yang tak punya rasa dan malapetaka bagi iklim,” kata Sean Cadman dari Climate Action Network, koalisi dari 500 kelompok lingkungan dan pembangunan dari seluruh dunia. ”Hanya Swiss yang tidak mau melakukan itu,” kata Cadman.
Demikian pula soal komitmen bantuan untuk REDD. Bantuan yang dinyatakan adalah bantuan yang sebelumnya dijanjikan diberi, tetapi dialihkan ke bantuan pelestarian hutan.

Antonio Hill dari Oxfam mengingatkan negara berkembang bahwa ada potensi bantuan itu akan menjadi utang dan akan merugikan karena bantuan REDD berasal dari bantuan yang tadinya diperuntukkan bagi peningkatan sistem kesehatan dan pendidikan. Ketua Delegasi Uni Eropa Laurent Graff membantah. ”Bantuan itu nyata dan benar-benar dipersiapkan.” (REUTERS/AP/AFP/MON)

dikutip dari :
13 July 2010 - Kompas Gramedia
http://sains.kompas.com/read/2010/06/13/07114084/Kebohongan.Itu.Amat.Nyata

PETA KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR - JAMBI TAHUN 2007

Komisi III Prakarsai Perda Inisiatif Tata Ruang

Sibolga, (Analisa). Hingga kini, Pemko Sibolga belum memiliki peraturan daerah (Perda) Tata Ruang dan Zonasi, sehingga pembagunan daerah dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik dan lokasi peruntukan wilayah.

Hal ini lain juga dapat merusak tata lingkungan hidup, Pemko Sibolga juga akan sulit menempatkan blue print Kota Sibolga 20 tahun ke depan. Terimbas pada, anggaran dari APBN maupun dana alokasi khusus (DAK) khususnya bidang perumahan rakyat dan Departemen Pekerjaan Umum.

Demikian disampaikan komisi III DPRD Sibolga, Selasa (6/7) dalam sidang paripurna dewan mengagendakan penyampaian Perda Insiatif di prakarsai Jamil Zeb Tumori (F-Golkar), Pantas L Tobing (F-Demokrat), Albar Sikumbang, Kamil Gulo, Jimmy Hutajulu, Henry Tamba dan Muktar Nababan (F-Golkar).

Dalam paparan komisi III disampaiakan Ketuanya, Jamil Zeb Tumori menyatakan, dalam instruksi Presiden No. 1/2010 tentang prioritas pembangunan nasional ditargetkan seluruh daerah sudah mempunyai Perda Tata Ruang dan Zonasi paling lambat Desember tahun ini.

"Pada 2011 program pembangunan tinggal jalan karena acuannya sudah ada, tidak seperti sekarang, semuanya masih diragukan. Perda ini tidak bisa ditawar lagi. Sesuai UU No. 26/2007, pemerintah provinsi wajib mensesuaikan Perda ini paling lambat 2 tahun, sedangkan kabupaten/kota 3 tahun setelah disosialisasikan," ujar Jamil.

Bahkan, lanjut dia, Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa mengancam, bagi daerah yang belum memiliki peraturan daerah (Perda) Tata Ruang dan Zonasi tidak akan diberikan DAK .

Jamil menekankan, DPRD dan Pemko Sibolga harus lebih dulu mematuhi aturan itu, karena batas penerapan Perda itu hingga akhir tahun ini, yakni Desember 2010 dan mengambil peluang dalam memperoleh anggaran dari APBN dengan lebih dulu mensesuaikan Perda Tata Ruang dan Zonasi dengan UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang.

Menurut politisi muda Golkar ini, bila Perda sudah diterapkan, maka jika ada proyek yang dibangun tidak sesuai, bisa dikenai sanksi tegas. Baik administrasi, denda, pembongkaran hingga pidana.

"Kalau nanti izin yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai tata ruang akan ada konsekuensi yang ditanggung pihak pengelola/rekanan konstruksi," katanya.

Sebab, sambung Jamil, tata ruang itu lintas sektor, sangat-sangat terpengaruh dengan sektor lainnya. Tata ruang mengatur lokasi mana yang boleh dibangun, atau tidak boleh dibangun, maupun lokasi mana yang boleh dibangun dengan persyaratan.

"Kita optimis pada 2010, Ranperda itu dapat disahkan menjadi Perda," ujarnya.

Badan Legislatif (Baleg) DPRD Kota Sibolga akan melakukan kajian yang melibatkan alat-alat kelengkapan DPRD, pengayaan ilmu dengan akademisi dari USU, lokakarya, dan kunjungan kerja. (yan)

dikutip dari :
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=61244:-komisi-iii-prakarsai-perda-inisiatif-tata-ruang&catid=51:umum&Itemid=31

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus dugaan korupsi anggaran Rancangan Umum Tata Ruang Kota Medan (RUTRK) atau Master Plan senilai Rp4,3 miliar yang disimpulkan penyidik Polda Sumut masih belum lengkap.

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus dugaan korupsi anggaran Rancangan Umum Tata Ruang Kota Medan (RUTRK) atau Master Plan senilai Rp4,3 miliar yang disimpulkan penyidik Polda Sumut masih belum lengkap.

“BAP tersangka Hj dkk yang diserahkan tim penyidik Tipikor Poldasu kemarin masih belum sempurna, ” kata Kasi Penerangan Hukum/ Humas Kejatisu, Edi Irsan Kurniawan Tarigan, Kamis (8/7).

Menurutnya,berkas dikembalikan ke Polda Sumut karena setelah diteliti masih belum lengkap. “Sejauh ini masih dua BAP dari enam tersangka yang kami terima, salah satunya atas nama tersangka Hj.Pengembalian berkas itu disertai petunjuk untuk dilengkapi, “kata Tarigan.

Menurutnya, kekurangan dalam BAP itu dinilai jaksa sangat krusial yang berkaitan dengan syarat Formil dan Materil.
Menurut informasi, penyidik Poldasu telah bekerja lebih kurang dua tahun untuk mengungkap kasus tersebut. Ada enam tersangka yang dinilai dalam kasus dugaan korupsi Master Plan itu.

Keenamnya merupakan pejabat rekanan. Antara lain, Hj mantan Kepala Bappeda Medan yang kini menjabat sebagai Asisten Ekonomi Pembangunan Pemko Medan, SA selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) Bappeda Medan, SC selaku penerima dan pencaiiran cek ke PT Bank Sumut, dan FHB selaku Direktur PT Indah Karya.

Adanya kerugian negara dalam kasus ini dikuatkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut. Di mana hasil temuan lembaga itu ada kebocoron uang negara dirugikan sebesar Rp 1,2 miliar.

Kasus ini terkuak bermula dari adanya laporan Ir Filiyanti Bangun pada 26 Februari 2008 lalu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Tanda Bukti Pengaduan No. 2008-02- 000478.

Tim khusus penyidik KPK melakukan penelitian kasus itu bulan April-Mei 2008 lalu, kemudian dilimpahkan kasusnya ke polisi. Lalu, Juni 2008, Kompol Baza W Zebua yang saat itu menjabat Kasat III Tipikor Dit Reskrim Polda Sumut memanggil Filiyanti Bangun dan menyatakan Kapolri telah melimpahkan laporannya ke Mapoldasu.

Proyek penyusunan dokumen Master Plan Kota Medan itu diketahui salah satu program Bappeda Kota Medan pada APBD 2006. RTR WK Medan 2006-2016 ini seyogyanya menjadi pedoman Kota Medan 10 tahun mendatang (menurut UU No 24/1992) atau 20 tahun mendatang (menurut UU No 26/2007) dalam membangun wilayah Kota berpenduduk 2,5 juta jiwa ini.

Namun, ditengarai tidak tepat sasaran dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik sehingga layak dibatalkan. Selain memeriksa puluhan saksi,penyidik telah melakukan penyitaan atas dokumen dan surat- surat yang ada hubungan nya dengan dugaan kasus yang disebut-sebut melibatkan sejumlah pejabat Pemko Medan itu.

Selanjutnya melayangkan surat ke Mabes Polri untuk ditembuskan ke Gubernur Bank Indonesia (BI) guna memeriksa rekening pihak-pihak yang diduga telah menerima aliran dana korupsi tersebut. (M2/x)

dikutip dari :
Harian Sinar Indonesia Baru
http://hariansib.com/?p=129793

MITIGASI BANJIR BANDANG PANTAI BARAT (II)

Kejadian banjir bandang dan longsor juga semakin sering terjadi di berbagai belahan dunia,  pada periode Juni-Juli 2010 telah terjadi banjir bandang yang merenggut korban jiwa antara lain di Arkansas (Amerika), Prancis Selatan, Myanmar, Singapura dan terakhir di China (Juli 2010).Pada dasarnya banjir bandang disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi yang disebut dengan torrential rainfalls atau torrential precipitation dimana curah hujan total lebih 100 mm/24 jam.

Sebuah penelitian mendalam oleh Lembaga Nasional dan Meteorologi Bulgaria dalam  artikelnya : Torrential Precipitation Event in Bulgaria : A Comparative Analysis for East Bulgaria (2008) mengungkapkan kejadian hujan badai (torrential rainfalls) meningkat 50% pada kurun waktu 1991-2007 dibandingkan dengan kejadian hujan badai pada kurun 1950-1990. Kajian lanjutan membuktikan bahwa peningkatan kejadian hujan badai itu berkaitan dengan peristiwa pemanasan global (global warming up) pada permukaan bumi baik daratan maupun lautan antara 0,5-1,5°C yang telah meningkatkan penguapan massa air laut.

Pemanasan global pada laut luas (samudera) akan menciptakan penguapan air laut yang bergerak vertikal (convection) dalam skala yang luas yang disebut dengan Mesoscale Convection System. Fenomena global ini juga terjadi di Indonesia baik yang bersumber dari Samudera India maupun yang bersumber dari Samudera Pasifik. Pemanasan massa air laut di samudera India akan menciptakan gugus awan yang mengandung uap air dalam skala luas yang dibawa arus angin ke Sumatera khususnya ke kawasan pantai barat Sumatera Utara.

Gugusan awan yang mengandung uap air ini selanjutnya membentur kawasan pegunungan Bukit Barisan yang menimbulkan hujan orografis berupa hujan badai (torrential rainfalls) sebagaimana terjadi pada kejadian banjir bandang pada DAS Aek Pahu di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan pada 12 Januari 2010. Pola pergerakan awan sebagai sumber hujan yang sangat lebat pada tanggal 12 Januari 2010 itu dapat dicermati jam demi jam pada rekaman satelit cuaca MTSAT dari Kochi University Jepang.

Rekaman lapangan mencatat curah hujan 160 mm dalam durasi 2 jam 16 menit pada tanggal 12 Januari 2010 itu yang telah menimbulkan banjir bandang dan berdampak pada kerusakan perumahan karyawan PTPN III di Desa Aek Pahu/Aek Pining Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. Untunglah tidak ada korban jiwa! Curah hujan 160 mm dalam durasi pendek : 2 jam 16 menit itu mengandung energi kinetik yang sangat besar yang akan membombardir permukaan tanah yang akan mengalami serangkain proses yang menimbulkan longsor di hulu DAS dan banjir bandang di hilir DAS.

Mitigasi longsor
Bencana alam seperti gempa bumi, longsor dan banjir bandang memiliki perulangan  (siklus) kejadian. Bencana longsor dapat berulang pada jangka waktu tahunan atau setiap tahun sekali tergantung tingkat kerentanan gerakan tanahnya. Oleh karena itu sudah suatu keharusan dalam rangka penyelamatan pra bencana atau penyelamatan sebelum bencana longsor terjadi terhadap manusia, harta benda (rumah dan segala isinya), infrastuktur, seperti jalan, jembatan, prasarana air minum, jaringan listrik, telepon dan fasilitas umum seperti rumah sekolah, lahan pertanian, permukiman, perlu dilakukan upaya mitigasi bencana longsor.

Mitigasi adalah upaya pengurangan resiko becana sebelum bencana itu terjadi. Mitigasi berbeda dengan kegiatan SAR (search and Rescue) yang merupakan kegiatan pasca bencana. Langkah pertama dan mendasar dalam upaya mitigasi bencana longsor adalah mengadakan Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah (Susceptibility to Landslide Zone Map). Suatu daerah (kabupaten atau kota) dipetakan kerentanan gerakan tanahnya sehingga dapat diketahui daerah mana saja yang sangat rawan bagi terjadinya longsor (zona KGT tinggi) atau daerah rawan longsor (zona KGT menegah), tidak rawan longsor (zona KGT rendah).

Pada Peta Zona Gerakan Tanah (Peta KGT) dapat pula diketahui jenis dan tipe longsor di suatu kabupaten/kota, apakah jenis/tipe : rayapan (creep), jatuhan/guguran (rock fall), lengseran (sliding) atau avalanche sehingga mitigasi teknisnya juga dapat dilakukan secara terarah. Selain sebagai basis penyelamatan jiwa, peta KGT dapat dan memang harus digunakan sebagai basis dalam pengembangan wilayah (kabupaten, kota, desa) dan basis perencanaan (design) konstruksi jalan, jembatan, bendungan, permukiman dlsb. 

Langkah kedua upaya penyelamatan terhadap bencana longsor di kawasan pantai Barat Sumut adalah melakukan sosialisasi peta KGT kepada masyarakat luas terutama pada masyarakat yang bermukim di daerah rawan longsor dan juga melakukan pendidikan dan pelatihan Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat (Community Based Disaster Mitigation) dalam rangka membangun kesadaran serta menumbuhkan pengertian yang pas tentang seluk-beluk kebencanaan longsor dan pelatihan reaksi cepat dalam rangka evakuasi sistematik.

Jadi setelah Peta KGT tersedia maka pendidikan dan pelatihan mitigasi bencana longsor harus dilakukan kepada masyarakat yang daerahnya rawan longsor. Mitigasi bencana berbasis masyarakat terhadap bencana banjir bandang dan longsor inilah yang tidak dilakukan di berbagai tempat rawan longsor seperti di Jawa sehingga rakyat tidak waspada dan tidak mampu berreaksi cepat menyelamatkan diri sebagaimana terjadi di desa Gunung Rejo Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah yang mengubur 200 orang yang tidak siaga.

Jadi dalam rangka penyelamatan jiwa rakyat yang yang bermukim di daerah rawan longsor di berbagai daerah kabupaten/kota kawasan Pantai Barat Sumatera Utara lakukanlah terlebih dahulu pemetaan zona kerentanan gerakan tanah, selanjutnya sosialisasikan dan lakukan penyadaran dan pelatihan reaksi cepat dalam menghadapi bencana longsor dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat seluas-luasnya pada daerah rawan longsor.

Mitigasi Pantai Barat
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan akan menetapkan Kecamatan Sipirok sebagai  ibukota kabupaten. Untuk maksud itu adalah penting dan perlu kiranya Pemkab. Tapanuli Selatan melakukan penilaian (assesment) resiko bencana geologi (longsor, banjir bandang, gempabumi) terhadap tataruang kecamatan Sipirok yang posisinya berada dalam jarak dan pengaruh yang sangat dekat dengan jalur kegempaan dari patahan Toru dan patahan Angkola.

Selain itu kondisi geologis, topografis, dan klimatologis tataruang kecamatan Sipirok rentan bagi terjadinya longsor dan banjir bandang. Bahkan denyut bumi Kecamatan Sipirok sebagai cikal bakal ibukota kabupaten perlu pula diketahui dan dipetakan dengan melakukan survei kegempaan mikro (microtremor) untuk mengetahui tingkat resiko bencana gempabumi-nya dalam rangka mitigasi bencana gempabumi.
 

Mitigasi terhadap tataruang kecamatan Sipirok sebagai cikal bakal ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan dimaksudkan agar sejak dini dapat dilakukan upaya-upaya yang terrencana dan sistematis dalam rangka menciptakan tataruang yang berketahanan terhadap bencana (spatial proof disaster). Selain kecamatan Sipirok, upaya mitigasi terhadap tataruang kecamatan-kecamatan lainnya yang rawan bencana geologis (longsor, banjir bandang, gempabumi) perlu dilaksanakan terhadap kecamatan-kecamatan : Batang Toru, Muara Batang Toru, Marancar, Angkola Barat/Angkola Sangkunur, Angkola Selatan, Batang Angkola, Sayurmatinggi, Angkola Tanotombangan dan Angkola Timur.

Dari hasil observasi tinjau yang penulis lakukan beberapa waktu yang lalu, kiranya Pemkab. Tapanuli Selatan perlu mewaspadai potensi bencana longsor (earth movement) terhadap tataruang kecamatan Batang Toru – Muara Batang Toru – Marancar. Pemkab. Tapanuli Selatan perlu melakukan kajian yang mendalam untuk menilai tingkat bahaya/ancaman bencana longsor terhadap kota kecamatan Batang Toru serta menentukan upaya mitigasi dalam rangka stabilisasi ancaman longsor (landslide stabilizing) mengingat posisi kota kecamatan Batang Toru dalam kerangka ancaman bahaya longsor memiliki kesamaan dengan Guinsaugon di Pilipina selatan itu. Kota Kecamatan Batangtoru tempaknya berada pada posisi lidah (toe) longsoran seperti Guinsaugon. Peribahasa mengatakan sesal dahulu pendapatan sesal kemudian tak berguna. Jadi jangan pandang remeh ancaman bencana longsor terhadap Batangtoru.

Uraian pra kondisi kawasan rentan terhadap bencana geologis (longsor, banjir bandang dan gempabumi) dari kecamatan-kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan dimaksudkan pula untuk mengungkapkan perspektif akan terdapatnya potensi atau ancaman bencana geologis terhadap kawasan lain di daerah pengunungan Bukit Barisan dari kawasan pantai barat Sumut ini mulai dari : Madina, Tapsel, Padang Sidempuan, Palas, Paluta, Tapteng, Pakpak Bharat, Dairi dan Samosir. Oleh karena itu pemkab/pemko dalam lingkup kawasan pantai barat Sumut tersebut sudah seharusnya melakukan upaya pengurangan resiko bencana (mitigasi) dari ancaman bencana longsor, banjir bandang dan gempabumi.

Semoga kepemimpinan baru dari hasil pilkada barusan di kawasan pantai barat Sumut ini juga memunculkan paradigma baru yang peduli terhadap keselamatan jiwa masyarakat dengan melakukan langkah nyata dalam melindungi jiwa rakyat dari bencana alam sebelum bencana alam itu terjadi.

Penulis adalah anggota Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Sumut

dikutip dari  :

http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=129042:mitigasi-banjir-bandang-pantai-barat-ii&catid=25:artikel&Itemid=44

Pentingnya Pemahaman REED+ di Tingkat Akar Rumput dan Pemangku Kepentingan

Meskipun saat ini kita sudah menjalani COP 15, dan Indonesia sedang disibukan dengan persiapan menuju REDD+ tapi ternyata di sisi lain banyak ketimpangan pemahaman yang muncul di masyarakat. Kesenjangan pemahaman tersebut tentu saja akan berpengaruh pada keterlibatan masyarakat kelak, ketika REDD+ siap di laksanakan.

Penyampaian informasi tentang REDD ataupun REDD+ memang erat kaitannya dengan metode penyampaian informasi, keengganan masyarakat dan birokrasi terhadap beberapa inisiatifadaptasi dan mitigasi yang dianggap terlalu rumit, serta ketiadaan suatu program pengembangan kapasitas yang membumi tentang REDD+.

Selain untuk memaparkan tetang studi pemetaan yang sudah di lakukan Center for People and Forest – RECOFTC Indonesia yang bekerja sama dengan GTZ Indonesiam sejak 2010 melaksanakan studi pemetaan dan kebutuhan untuk pengembangan kapasitas para pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat akar rumput tentang REDD+ di Indonesia pada tanggal 23 Juni 2010 yang lalu.

Hasil studi yang dipaparkan oleh Prof.Dr.Bustanul Arifin (aspek ekonomi sumber daya), Arif Wicaksono, Msc (aspek manajemen hutan) dan Haryanto Putro (aspek kelembagaan dan pengembangan kapasitas) tentang kebutuhan yang diperlukan untuk implementasi REDD+ termasuk gap pengetahuan yang ada di masyarakat, pemerintah lokal, lembaga pendamping (LSM) dan pemerintah pusat.

Ketimpangan pemahaman memang menjadi tantangan tersendiri, salah satunya dengan memberikan penjelasan yang lebih sederhana pada masyarakat. “Bahasa penyampaian untuk masyarakat memang harus lebih di sederhanakan, kita bisa menyampaikan bahwa masyarakat sebaiknya menjaga hutan dengan cara tidak menebang dan banyak menanam pohon supaya bisa menyerap karbon”, seperti yang dituturkan oleh Bustanul Arifin. Mengapa ini penting?

Permasalahan perubahan iklim memang tidak bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang singkat. Proses dan tahapan yang dilaksanakan pun akan memakan jangka waktu yang lama. “Apalagi, dalam jangka waktu 20 tahun kedepan bisa saja ada perubahan revolusioner dan tugas kita diawal ini menjaga kesepakatan untuk jangka panjang” tutur Haryanto Putro.

Konsultasi multipihak ini memang diharapkan mampu merumuskan segenap aspirasi dan persoalan di tingkat lapangan dan nasional dalam rangka pemetaan kebutuhan dan pengembangan kapasitas di tingkat akar rumput. Seperti yang dipaparkan oleh Mila Nuh, RECOFTC, “REDD, seperti tsunami, dan sekarang waktunya kita menghadapi ini bersama untuk membuat kesepakatan bersama, supaya kita bisa memiliki posisi negosiasi yang kuat dan tentu saja tidak merugikan bangsa dan masyarakat”. (dianing Kusumo – PILI NGO Movement)

source: 
 
http://redd-indonesia.org/feature-headline/detail/read/pentingnya-pemahaman-reed-di-tingkat-akar-rumput-dan-pemangku-kepentingan/ 

http://ceester.blogspot.com/2010/07/pentingnya-pemahaman-reed-di-tingkat.html