Pemahaman Kriteria dan Kesiapan Kaltim Sebagai Provinsi percontohan REDD+ dalam Kerangka LoI Indonesia_Norwey Samarinda, 30 Juli 2010

Executive Summary ; Isu  global  Perubahan  Iklim  dan  pengaruhnya  terhadap  Perencanaan  Pembangunan  berbasis pemanfaatan SDA, 

Pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan Sumberdaya Alam (SDA) yang tersedia baik yang dapat (renewable) dan tidak dapat diperbaharui (non-renewable) serta kaitannya dengan dampak dan masalah lingkungan yang ditimbulkan telah menjadi kesepakatan dan agenda dunia-global sejak tahun 1978. Secara faktual terutama di negara-negara sedang berkembang, pembangunan ekonomi yang berbasis pemanfaatan SDA telah memberikan kontribusi bagi tumbuh berkembangannya kekuatan ekonomi baru di dunia.

Tetapi disisi lain dan pada saat yang bersamaan telah menimbulkan berbagai “bencana ekologis”, antara lain banjir, tanah longsor dan lain sebagainya. Dalam perkembangan selanjutnya menimbulkan berbagai isu global, antara lain : isu pemanasan bumi (global warming), GRK dan yang sedang mandapatkan perhatian dan sorotan saat ini adalah apa yang disebut sebagai “isu perubahan iklim (climate change). Untuk membahas, mengantisipasi dan menangani dampak dari perubahan iklim telah dirumuskan dan disepakati berbagai inisiatif dan program berskala internasonal serta  skenario antara lain : Un-IPCC, COP dan program REDD (termasuk REDD+).

Komitmen Indonesia – Kalimantan Timur sebagai bagian dari Indonesia terhadap isu Perubahan Iklim,

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki hutan terbesar ketiga di dunia setelah Zaire, memiliki peran penting dalam mensikapi dan menangani masalah-masalah global termasuk masalah Perubahan Iklim yang telah menjadi fokus dari inisiatif-agenda global tersebut. Terlebih sejak ditunjuk dan telah diselenggarakannya Konferensi Parapihak/Conference of the Parties (COP 13) di Bali tahun 2007, Indonesia telah menjadi bagian penting (icon) dari upaya-upaya global dalam penanganan masalah Perubahan Iklim.

Keseriusan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia (global society) dalam mensikapi, mengantisipasi dan menangani masalah Perubahan Iklim ditunjukkan pada saat COP ke 15 di Copenhagen (yang telah menghasilkan Copenhagen Accord), Indonesia mempunyai kometmen untuk mengambil bagian dalam upaya global untuk penurunan emisi carbon sebesar 26% sampai dengan tahun 2020. Dari target nasional tersebut hutan dan kehutanan mempunyai posisi yang strategis dan penting, karena dari target-janji Indonesia dalam penurunan emisi sebesar 26% tersebut, 14% diantaranya “tugas atau bertumpu pada hutan dan kehutanan”.

Provinsi Kalimantan Timur, merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki kawasan hutan terbesar setelah pemekaran Papua, yaitu berdasarkan SK Menhut no 79/Kpts-II/2001, kawasan hutan Kaltim adalah seluas 14.651.553 ha. Sejak dimanfaatkannya sumberdaya hutan lembab tropis diluar Pulau Jawa dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah pada tahun 1970-an, Provinsi Kalimantan Timur telah menjadi “barometer” hutan dan kehutanan di Indonesia.

Dengan demikian dalam kaitannya dengan penanganan masalah dampak dari perubahan iklim, Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran strategis dalam mendukung komitmen nasional sebagai bagian dari upaya global untuk mereduksi emisi karbon sebagaimana dikemukakan di atas. Komitmen Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung program nasional dan global tersebut di atas diwujudkan dengan telah “dicanangkannya Kaltim Green” sebagai konsep pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan melalui Tata Kelola Pemerintahan (Govrenance) yang “hijau” pula (Green Governace).

LOI Nor-In sebuah peluang dan konsekuensi serta tantangannya dalam pelaksanaan REDD+

Dalam penyelenggaraan COP-15 di Copenhagen telah dideklarasikan Copenhagen Accord (walaupun tidak mengikat), telah dirumuskan kesepakatan bersama antara negera maju (developed countries) dan negara berkembang (developing countries) untuk mensikapi bersama masalah Perubahan Iklim (Climate Change). Sebagai wujud dari komitmen bersama tersebut Copenhagen Accord juga akan membangun mekansme mobilisasi dana sebesar $ 30 milliar dalam kurun waktu 3 tahun ke depan. Disamping rumusan Copenhagen Accord juga telah dirumuskan 5 pekerjaan rumah bagi kepela negara yang hadir dalam COP-15, diantaranya adalah : a). Setiap negara harus menterjemahkan Copenhagen Accord kedalam perumusan kebijakan dan kegiatan untuk mereduksi penurunan emisi karbon, b). Setiap negara harus merumuskan kebijakan dalam rangka pengurangan emisi karbon dari deforestasi.

Sebagai tindak lanjut dari Copenhagen Accord tersebut telah ditanda tangani kesepakatan bersama antara Pemerintah Norway dan Pemerintah Indonesia LOI (Letter Of Inten -Surat niatan), yang bertujuan untuk berkontribusi terhadap pengurangan signifikan GRK dari deforestasi, degradasi hutan dan konversi lahan gambut dengan cara mengembangkan dialog kebijakan mengenai kebijakan internasional di bidang perubahan iklim, terutama kebijakan nasional mengenai REDD+ dan bekerja sama dalam mendukung pengembangan dan implementasi strategi REDD+ di Indonesia.

Dalam pelaksanaan Surat Niat/ LoI sampai dengan tahun 2013 terdapat 3 phase, yakni a). Fase persiapan (yang meliputi antara lain : menuntaskan strategi REDD, mengembangkan lembaga, pengembangan strategi MRV), Fase transformasi (yang meliputi antara lain: pengembangan kapasitas di tingkat nasional, pelaksanaan di tingkat provinsi pilot  dan Fase kontribusi (yang meliputi antara lain: Indonesia menerima kontribusi dari credit carbon sesuai dengan standar internasional dan Norwegia (atau negara lain) menyalurkan dukungan finansial) ada pengurangan emisi GRK yang terverifikasi (VER: Verified Emission Reduction)

Pada dasarnya-hakekatnya LoI Nor-RI mempunyai dua sisi yang perlu dipertimbangkan dalam mengadopsi dan melaksanakannya, karena pada dasarnya disatu sisi LoI Nor-RI merupakan “peluang pendanaan bagi pelaksanaan REDD+ sebagai salah satu cara mengatasi emisi karbon, tetapi disisi yang LoI Nor-RI juga mempunyai konsekuensi-merupakan tantangan. Konsekuensi bisa positif dan negatif yaitu berupa : a). Positif (peluang) : Mendapat reputasi internasional,Kemungkinan mendapat dukungan finansial dari VER,Mendapat dukungan pengembangan kapasitas untuk monitoring hutan (dalam rangka MRV) dan Senantiasa diperhatikan oleh dunia sedangkan yang Negatif (tantangan): Harus melakukan ‘penyesuaian’ strategi pembangunan daerah, Harus mengembangkan strategi pembangunan ekonomi yang baru (ada ekonomi carbon, jasa lingkungan, dll)

Sosialisasi tentang pemahaman dan kesepakatan terhadap isu perubahan iklim serta pengaruhnya – konsekuensinya dalam pembangunan berbasis SDA, khususnya di Kalimantan Timur,

Dalam tahapan pelaksanaan LoI Nor-RI dinyatakan bahwa dalam fase-tahapan kedua perlu ditunjuk dan ditetapkan adanya Provinsi Pilot (percontohan) untuk mengimplementasikan LoI di Indonesia. Sebagaimana halnya dengan daerah (provinsi) lain, pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur direncanakan dan dilaksanakan dengan berbasis pada pemanfaatan SDA, termasuk sumberdaya hutan dan lahan. Dalam impementasi LoI Nor-RI dituntut adanya perubahan atau penyesuaian perencanaan pembangunan terhadap isu Perubahan Iklim dimana REDD+ termasuk instrumen untuk mengatasinya.

Sebagai konsekuensi lanjut dari hal tersebut di atas, maka diperlukan pemahaman bersama antara unsur atau komponen pembangunan di daerah sebagai Provinsi Pilot (uji coba) REDD+. Dalam rangka membangun pemahaman bersama tentang LoI Nor-RI di atas, maka pada Tanggal 20 Juli 2010 dilaksanakan Lokakarya “Pemahaman Kriteria dan Kesiapan Kaltim sebagai Provinsi Percontohan REDD+ dalam kerangka LoI Nor-RI”. Tujuan Pertemuan adalah memperkenalkan kriteria dan indikator untuk pemilihan provinsi pilot. Tentang Kriteria dan Indikator dibangun oleh para pihak, masih mungkin untuk disempurnakan, karena penilaian provinsi untuk menjadi pilot akan dilakukan secara imparsial dan objektif.

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan LoI Nor-RI, dimana Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu daerah percontohan, maka semua komponen pembangunan yang ada di daerah ini harus memahami persyaratan-persyaratan yang dituangkan kedalam 4(empat) Kriteria, yaitu : a). Aspek Tata Kelola Pemerintahan, b). Aspek Biofisik hutan, c). Aspek Sosial ekonomi hutan dan d). Aspek Data dan MRV dan secara keseluruhan dirinci kedalam 17(tujuh belas) indikator pemilihan. Berdasarkan pemahaman terhadap Kriteria dan Indikator tersebut, maka komponen (para pihak) pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dapat dan harus mampu mengidentifikasi “kekuatan (apa yang telah ada)” dan Kelemahan (apa yang masih harus dikerjakan untuk memenuhi persyaratan Kriteria dan Indikator).

Identifikasi tersebut perlu dilaksanakan sebagai konsekuensi apabila Provinsi Kalimantan Timur ditunjuk dan ditetapkan sebagai daerah percontohan implementasi LoI Nor-RI dalam program REDD+. Hal ini berkaitan dengan “konsekuensi negatif-tantangan” dari LoI Nor-RI, yaitu perlu adanya perubahan atau penyesuaian “strategi pembangunan daerah yaitu mengembangkan pembangunan ekonomi berbasis pemanfaatan SDA dengan mempertimbangan emisi karbon dan aspek lingkungan”.

Sebagaimana dikemukakan bahwa pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur direncanakan dan dilaksanakan dengan memanfaatkan SDA, dengan kecenderungan pemanfaatan non-renewable SDA sebagai kontributor (tulang punggung) pembangunan ekonomi. Sudah barang tentu perubahan dan langkah-langkah penyesuaian harus dilakukan oleh seluruh parapihak-komponen pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur (terutama di tingkat Kabupaten/Kota).

Identifikasi dan hasilnya tentang kesiapan serta konsekuensinya bagi Kalimantan Timur sebagai Provinsi Percontohan

Lokakarya yang diselenggarakan pada tanggal 20 Juli 2010, dihadiri oleh peserta yang memiliki tingkat keterwakilan yang cukup memadai, baik dari unsur Pemerintah Pusat (Kementerian Kehutanan), perwakilan Kabupaten/Kota se Kaltim, Lembaga Swadata Masyarakat, Lembaga Internasional, Swasta dan Perguruan Tinggi. Dalam penutup sambutannya Bapak Gubernur menyatakan bahwa berdasarkan berbagai inisiatif dan program yang sudah dikembangakan dan akan terus berkembang dengan adanya semangat dan dukungan dari seluruh pemangku kepetingan, khususnya dari pemerintahan kabupaten/kota dan masyarakat, saya selaku Gubernur Kalimantan Timur menyatakan bahwa Kalimantan Timur siap untuk bekerjasama dalam pengembangan program

Dari hasil identifikasi kesiapan tersebut, melalui diskusi kelompok dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut :

Aspek Tata Kelola Pemerintahan (Governance):

Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota se Kalimantan Timur telah memiliki Visi dan Misi pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJM, Renstra dan RKD). Dalam implementasi pembangunan juga telah tersedia sistem pengawasan pembangunan berupa antara lain berupa : mekanisme LKPJ pimpinan daerah, pembangunan Kriteria Indikator Kinerja Pembangunan, LAKIP.

Berbagai kebijakan dan inisiasi berkaitan dengan masalah-aspek lingkungan dan konservasi telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, antara lain : Deklarasi Kabupaten Konservasi, kebijakan pembangunan ramah lingkungan (Bontang Lestari di Kota Bontang, Green Clean Healthy di Balikpapan), progran Kalibersih dan lain sebagainya. Pada saat yang bersamaan masyarakat juga telah berpartisipasi dalam pembangunan ramah lingkungan dengan membentuk berbagai jenis kelembagaan, antara lain : Forum DAS, Dewan Kehutanan Daerah, Forum Masyarakat Pesisir, konservasi hutan Mangrove, dan lain sebagainya.

Juga peran dukungan dari Swasta dalam mendukung pembangunan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat  dilakukan melalui pengelolaan Sumberdaya Hutan Secara Lestari, pengembangan sistem dan mekanisme sosial-ekonomi kemsyarakatan melalui program CSR dan kemitraan dengan masyarakat dalam pengelolaan SDA.

Secara keseluruhan kebijakan pembangunan, inisiasi dan program yang telah dan akan terus dikembangkan di atas, dikemas dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat, yaitu konsep “Kaltim Green à Green Development melalui Green Governance”. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut diatas, beberapa hambatan yang masih harus terus diupayakan solusinya, antara lain : a). Pemahaman konsep pembangunan yang mengintegrasikan isu perubahan iklim dan emisi karbon, b). Persoalan Tata Ruang sebagai basis perencanaan pembangunan, c). Adanya tumpang tindih pemanfaatan lahan yang belum dijamin kemantapannya jangka panjang dan d). Belum tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan profesionalitas yang mamadai baik kuantitas dan kualitasnya.

Aspek Biogeofisik Hutan,

Kalimantan Timur memiliki ± 700.000 ha lahan gambut sebagai sumber dan peyumbang emisi karbon terbesar yang tersebar di berbagai wikayah, terutama di Kabupaten Nunukan. Potensi kontribusi emisi karbon dari kawasan hutan tidak hanya berasal dari lahan gambut, tetapi juga oleh akibat terjadinya kebarakan hutan yang merupakan “bahaya laten” untuk hutan lembab tropis di Kalimantan Timur.

Penerapan kaidah kelestarian telah dikembangkan dan diterapkan dalam pengelolaan hutan alam dan hutan tanaman di Kalimantan Timur. Pengembangan teknologi ramah lingkungan dan konservasi telah diterapkan pula dalam pemanfaatan sumberdaya hutan, antara lain : penerapan pembalakan ramah lingkungan (Reduced Impact Logging = RIL), penerapan konsep High Conservation Value Forest (HCVF) kedalam sistem inventarisasi hutan dan penerapan sistem perencanaan berbasis neraca sumberdaya hutan yang dikembangkan melalui pelaksanaan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB).

Kalimantan Timur termasuk salah satu Provinsi yang “kaya akan masalah perlindungan sumberdaya hutan” yang disebabkan oleh kejahatan kehutanan (forest crime). Secara lebih spesifik penanganan dan upaya “memerangi pembalakan dan perdagangan kayu secara liar (Illegal logging dan Illegal Trade), terus dilakukan secara terpadu walaupun belum tuntas secara keseluruhan.

Aspek Sosial-Ekonomi Hutan

Harus disadari bahwa pemanfaatan sumberdaya hutan (dalam hal ini  adalah hasil hutan kayu) telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pelaksanaan pembangunan secara nasional dan daerah, yaitu melalui “multiplier effect pemanfaatan SDH dalam pembangunan”. Namun demikian pemanfaatan “multifungsi hutan” masih belum mendapat “perhatian yang cukup proporsional” dalam perencanaan pembangunan berbasis SDA (termasuk SDH).

Secara bertahap dan kondisional telah dikembangkan memanfaatkan multi fungsi hutan (dalam hal ini adalah jasa lingkungan hutan) tersebut melalui pengembangan pola pengelolaan kolaboratif dengan memberdayakan peran masyarakat, antara lain : pengelolaan hutan lindung Sungai Wain, pengelolaan Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM), pengelolaan kawasan konservasi-hutan lindung Wahea, dan lain sebagainya.

Berbagai skema-skenario pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan telah dikembangkan, antara lain melalui bebagai sistem-pola, antara lain : a). Sistem hutan kemasyarakat (HKM), b). Sistem Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan sistem Hutan Rakyat (HR). Namun demikian dalam implementasinya masih diperlukan upaya-upaya percepatan dan peran pemerintah dalam menciptakan “prakondisi bagi masyarakat” untuk dapat berperan secara maksimal

Aspek Data dan MRV

Ketersediaan data tentang SDA yang berkualitas, terbaharui dan komprehensif merupakan kebutuhan mendesak bagi penyusunan strategi dan perncanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (biogeofisik dan sosial)  perlu terus diupayakan. Pembangunan jejaring (networking) data dan informasi  secara “sinergi oleh berbagai sumber yang berkompeten” perlu dibangun dan dikembangkan.
Untuk dapat mewujudkan upaya Kalimantan Timur menjadi salah satu daerah percontohan dalam implementasi LoI Nor-RI, diperlukan beberapa prakondisi, antara lain :
 
1. Dapat disyahkannya RTRMP oleh Pemerintah Pusat, sebagai rujukan dan dasar perencanaan pembangunan yang “multi sektor” dan “multi demensi” dan mensosialisaikannya secara transparan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan. Dengan demikian RTRWP tersebut memperoleh “akseptabilitas yang luas” pada saat di-implementasikan di lapangan,

2. Meningkatnya kesadar-tahuan Pemda dan publik tentang program REDD sehingga dukungan mereka terhadap program REDD semakin optimal, melalui sosialisasi dan komunikasi secara lebih intensif,

3. Terintegrasinya aspek-aspek : kelestarian lingkungan (termasuk aspek perubahan iklim dan emisi karbon) sebagai variabel penting dalam sistem perencanaan pembangunan ekonomi daerah,

4. Terwujudnya akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan, sehingga peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam program REDD+ dapat optimal,

5. Terbangunnya kelembagaan REDD (Pokja REDD) disetiap tingkatan pemerintahan di daerah (kabupaten/Kota) yang memiliki semangat (spirit) Road Map bagi pengembangan dan pelaksanaan program REDD+

Samarinda, 4 Agustus 2010
Sekretariat POKJA REDD-Kaltim

sumber :http://reddkaltim.or.id/2010/08/laporan-workshop.html

Hatta: RI Bicarakan Pinjaman Norwegia US$1 M Pekan Depan

Hatta Rajasa (inilah.com/agung rajasa)

INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia dan pemerintah Norwegia akan melakukan pembicaraan kelanjutan pinjaman US$1 miliar untuk pengurangan emisi gas buang pekan depan.
"Pertemuan dengan duta besar Norwegia kemarin terkait kerjasama REDD plus dan nanti pada 18-19 Agustus akan ada perwakilan kerajaan Norwegia untuk membicarakan kelanjutan hubungan terkait pengurangan emisi gas," ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa, dalam jumpa pers di kantornya, Jumat (13/8).

Ia menjelaskan dalam pertemuan tersebut akan dibicarakan pencairan pinjaman tahap pertama sebesar US$30 juta dalam rangka persiapan realisasi penanganan gas buang hingga 2014 nanti. "Pencairan tahap pertama awalnya sebesar US$200 juta, tapi disepakati US$30 juta dan kita melakukan pencairan bertahap hingga US$1 miliar," ujarnya.

Selain itu, kedua pemerintah juga akan membicarakan prasyarat dan kondisi peminjaman termasuk membicarakan propinsi yang akan menjadi proyek percontohan, pembentukan consultative group serta pembentukan institusi keuangan yang kredibel dan mengikuti standar internasional.

Sebagai informasi, dalam dokumen Letter of Intent (LOI) Indonesia-Norwegia yang ditandatangani pada 26 Mei 2010 disebutkan mulai Januari 2011 juga telah dioperasionalkan instrumen pendanaan oleh pemerintah Norwegia sebesar 200 juta dolar AS sampai 2014.

Dalam Dokumen LOI tersebut juga disebutkan peluncuran program uji coba propinsi REDD plus (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) yang pertama dimulai pada Januari 2011, yang dilanjutkan uji coba REDD plus untuk propinsi kedua pada 2012.

Sebagai tindak lanjut LOI tersebut, pemerintah akan membentuk tiga lembaga yaitu lembaga keuangan, lembaga yang menangani MRV (measurement, reporting and verification) dan lembaga yang menangani REDD plus (Reduce Emissions from Deforestation and Forest Degradation). [cms]

sumber : http://www.inilah.com/news/read/ekonomi/2010/08/13/740141/hatta-ri-bicarakan-pinjaman-norwegia-us$1-m-pekan-depan/

HBA Pertimbangkan Beri Gelar ZN

Metro Jambi

Ditulis oleh nas

Rabu, 11 Agustus 2010 15:21

TELANAIPURA – Wacana pemberian gelar Bapak Pembangunan Jambi kepada Zulkifli Nurdin, Gubernur Jambi periode 2000-2010, ditanggapi bijak oleh Gubernur Jambi periode 2010-2015 Hasan Basri Agus (HBA). Kemarin (10/8), HBA menilai pemberian gelar itu harus lewat persetujuan masyarakat Jambi.

Kata HBA, yang layak menilai layak atau tidaknya ZN diberi gelar Bapak Pembangunan, adalah masyarakat Jambi. “Itu baru wacana. Saya belum pelajari prosedur pemberiannya, dan atas dasar apa diberi gelar itu,” beber HBA.

Menurutnya, proses pemberian gelar harus dengan proses tertentu. Siapa yang layak memberikan dan siapa yang pantas menerimanya. “Nanti kita kaji dulu, saya pikir itu baru wacana dari salah satu anggota dewan saja,” katanya, lagi.

Wacana pemberian gelar bapak pembangunan pada mantan orang nomor satu di Jambi itu memang bermula dari salah satu anggota komisi III, DPRD Provinsi Jambi Syahbandar. Menurut Syahbandar, atas kinerja ZN selama ini, ZN pantas diberi gelar Bapak Pembangunan. “Saya pikir itu layak diberikan melihat hasil kerjanya selama ini,” sebut Syahbandar, beberapa waktu lalu.

Namun, bukan berarti semua anggota DPRD Provinsi Jambi setuju dengan usulan dari Syahbandar ini. Misalnya saja Rahmadi, anggota Komisi II DPRD Provinsi Jambi. Menurut Rahmadi, gelar bapak pembangunan tidak layak diberikan kepada mantan gubernur dua periode itu. Pasalnya, jika dilihat, program-program yang dijalankan ZN banyak yang belum berhasil.

“Apa yang sudah berhasil dibangun ZN. Pembangunan itu bukan hanya dari infrastruktur, melainkan berbagai bidang,” tegas Rahmadi, kemarin.

Ditambahkan, pembangunan merupakan satu kesatuan yang bulat. Mulai dari tata ruang, pendapatan daerah, pemerintahan, semua harus sejalan. Termasuk keberhasilan pendidikan dan sistem birokrasi. “Kalau kita lihat, selama ini keempat indikator itu belum terwujud. Pembangunan tidak merata, contohnya pembangunan Pelabuhan Muarasabak, itu kan terkesan dipaksakan,” jelasnya, lagi.

Sebelumnya penolakan juga disampaikan mantan Sekda Provinsi Jambi, Chalik Saleh. Ia mengatakan ZN tidak layak mendapatkan gelar itu karena dia sangat tahu apa yang sudah dilakukan ZN selama ini. ‘’Saya tujuh tahun bersama ZN, jadi saya tahu betul baik dan buruknya, dan jika kita lihat pembangunan selama ini, apakah ini bisa dikatakan layak,’’ sebutnya, beberapa waktu lalu.

Namun anggota dewan dari Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Bambang Bayu Suseno tetap mendukung usulan itu. Menurutnya, ZN bisa dikatakan berhasil memimpin Jambi selama sepuluh tahun terakhir. “Lihat saja gebrakan yang sudah dilakukannya, dari mulai Jembatan Batanghari II sampai Pelabuhan Muarasabak. Itu sudah bisa dikatakan berhasil,” katanya.

ZN dinilai sudah menyumbang ide-ide kreatifnya seperti 1.000 hektare lahan sawit, meskipun konflik petani dan perusahan masih terus terjadi, pembangunan Jembatan Batanghari II yang menjadi kebanggaan Provinsi Jambi dan pembangunan Pelabuhan Muarasabak yang masih dikerjakan.(nas)

2.900 Ha Lahan Pertanian Dialihfungsikan

Rabu, 11 Agustus 2010 | 22:08 WIB

PADANG, KOMPAS.com - Pemkot Padang akan mengurangi luas lahan pertanian dari 6.900 menjadi 4.000 hektar sehingga akan ada 2.900 hektar lahan pertanian yang dialihfungsikan.

Pengurangan luas lahan pertanian itu akan dituangkan dalam revisi Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Padang 2008-2028, kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Padang Herfan Bahar, Rabu (11/8/2010).

Hal itu disampaikan pada rapat kerja jajaran Pemko Padang dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Padang.

Ia menegaskan, lahan yang dialihfungsikan itu adalah yang dinilai tidak lagi memiliki nilai ekonomis untuk sektor pertanian.

"Lahan tidak ekonomis itu sebagian sudah dialihfungsi sendiri oleh pemilik tanah," tambahnya.

Namun terkait dengan perubahan RTRW, Bappeda Padang masih mengkaji daerah pertanian mana yang dialihfungsikan dan yang akan dipertahankan.

Untuk indikator, lahan yang akan dipertahankan seperti lahan pertanian yang dialiri irigasi teknis dan dilihat hasil panen dari lahan tersebut.

Lahan pertanian yang akan dipertahankan sebagian besar berada di Kecamatan Kuranji, Koto Tangah dan Bungus.

Ia menyakini, pengalihfungsian ini tidak akan berpengaruh pada masyarakat karena banyak pengalihfungsian lahan justru dilakukan sendiri oleh pemiliknya.

Menurut dia, rencana ini akan disosialisasikan kepada masyarakat setelah kajian dan penentuan lahan mana yang dipertahankan dan mana dialihfungsikan selesai.

Pengalihfungsian lahan tidak ekonomis juga terkait rencana pemindahan pusat kota Padang ke arah timur. Kawasan timur Padang itu selama ini merupakan kawasan lahan pertanian yang cukup luas.

"Dengan pemindahan pusat kota maka beberapa lahan pertanian di tempat yang baru akan berkurang akibat perluasan dan perkembangan pembangunan di pusat kota yang baru," katanya.

sumber : http://regional.kompas.com/read/2010/08/11/22080278/2.900.Ha.Lahan.Pertanian.Dialihfungsikan

4 Dinas Dituntut

Metro Jambi

Ditulis oleh Dipar Kusmi, Kotabaru

Rabu, 11 Agustus 2010 15:27

Tanggung Jawab Antisipasi Banjir

Drainase yang bermasalah, pemberian izin mendirikan bangunan yang sembarangan, dan pembangunan yang tidak memperhatikan analisis dampak lingkungan (amdal), masih jadi faktor utama penyebab banjir di Kota Jambi.

Dewan meminta Dinas Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Lingkungan Hidup bertanggungjawab atas banjir yang rutin terjadi di Kota Jambi selama ini. Malah, dewan juga meminta agar pemkot segera bertindak mengantisipasi kemungkinan terjadi banjir susulan. 

M Rasyid, anggota Komisi C DPRD Kota Jambi kemarin (10/8), mengatakan, Dinas Tata Ruang, Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum harus bertanggungjawab. Pasalnya, Dinas Tata Ruang tidak selektif dalam memberikan izin mendirikan bangunan kepada developer (pengembang) dan pengusaha yang membangunan gedung-gedung tinggi. Kemudian amdal juga tidak diawasi oleh Badan Lingkungan Hidup sehingga banyak pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan. 

Sedangkan Dinas PU, tidak memperhatikan lingkungan dalam membangun drainase, saluran air ditutup, dibiarkan pengusaha mengalihkan drainase dan membangunan di atas drainase. Sekarang akibatnya hujan sebentar, Kota Jambi langsung banjir. “Sebelumnya tidak pernah, kini Jambi rawan sekali banjir. Jika tidak ada tindakan dari Pemkot Jambi, warga Jambi siap-siap menghadapi banjir setiap kali hujan,” ujarnya.

Dia menilai belum terlihat langkah Pemkot Jambi untuk mengantisipasi kemungkinan banjir jika hujan tiba. “Jika evaluasi drainase dan IMB saja bukan jalan keluar, harus ada tindakan nyata yang harus segera dilaksanakan,” bebernya.

Rasyid juga meminta agar Wali Kota Jambi secepatnya mengambil tindakan membersihkan drainase yang tersumbat, memperbaiki drainase yang rusak dan membongkar drainase yang telah ditutup pembangun, “jika terkendala anggaran, ajak warga gotong royong bersama, lebih baik mengantisipasi lebih awal,” cetusnya.

Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Jambi Arief Munandar mengaku kesulitan dalam membersihkan drainase atau saluran air di Kota Jambi. Pasalnya, saluran air banyak yang berukuran kecil. Lalu, di dalam gorong-gorong tidak ada gril atau penahan sampah sehingga petugas kebersihan sulit menjangkau sampah dalam gorong. Tidak hanya itu, saluran air juga banyak yang dangkal dan ditutup dengan cara disemen sehingga sulit dibersihkan. 

“Seperti di Sungai Kambang, gorong-gorongnya kecil dan tidak pakai gril, di Abunjani paritnya tidak dalam,” ujarnya. 

Dia mengakui bahwa tugas Dinas Kebersihan adalah untuk membersihkan saluran air di jalan-jalan utama dalam Kota Jambi. “Setiap hari dibersihkan oleh 21 petugas. Kalau membersihkan sungai-sungai kecil itu bukan tugas kami, tugas kami hanya bersihkan parit dan got saja,” katanya.

Arief juga mengaku belum maksimal dalam membersihkan drainase di Kota Jambi. Menurutnya, salah satu kendala utama untuk membersihkan saluran air di Kota Jambi adalah desain teknis saluran air yang tidak memenuhi standar. “PKL juga banyak yang menggunakan got sebagai tempat berjualan, sehingga got sulit dibersihkan karena ada PKL di sana,” beber Arief, lagi. 

Sementara itu, Kepala Dinas Tata Ruang Kota Jambi Rahman lani, Kepala Badan Lingkungan Hidup Rusli Kamal Siregar dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum belum bisa dikonfirmasi. Didatangi dan dihubungi Jambi Independent, ketiga kepala SKPD yang kegiatan instansinya yang diduga sebagai penyebab bencana banjir di Kota Jambi tidak bisa ditemui. 

“Saya lagi sakit, kepala saya pusing,” kata Rahman Lani saat dihubungi lewat ponselnya, kemarin.

“Saya lagi ziarah ke kuburan, belum jelas kapan ke kantor,” ujar Rusli Kamal Siregar.(*)

Supernova’s Spin on Life

Amino acids, sugars and other chiral molecules come in two varieties that are mirror images of each other. Image credit: NASA A mysterious bias in the way the building blocks of proteins twist could be due to supernovae, researchers now suggest. If correct, this could be evidence that the molecules of life weren't created on Earth, but came from elsewhere in the cosmos. Organic molecules are often chiral, meaning they come in two versions that are mirror images of each other, much as right and left hands appear identical but possess reversed features. Curiously, on Earth, the amino acids that form the proteins for life are virtually all "left-handed," even though it should be as easy to make one version as the other. Even more strangely, samples of certain amino acids obtained from the Murchison meteorite were mostly left-handed also, suggesting there could be a bias for left-handed amino acids throughout the rest of the cosmos. An excess of left-handed amino acids has been found in a few meteorites, including the Murchison meteorite, which landed in Australia in 1969. Image credit: NASA Now researchers suggest that supernovae might be the culprits behind this mysterious effect. The key lies in the nitrogen atoms common to all amino acids, explained researcher Richard Boyd, a nuclear astrophysicist at Lawrence Livermore National Laboratory, and his colleagues. As stars collapse right before they become supernovae, they generate an intense burst of electron antineutrinos that the researchers suggest would preferentially interact with nitrogen atoms in right-handed amino acids. All atoms possess "spin," and the handedness of an amino acid can influence how the spin of the nitrogen atoms within them align. The antineutrinos, possessing a spin of their own, would prefer to interact with the way nitrogen atoms spin in right-handed amino acids rather than left-handed ones, since the spins of the antineutrinos and nitrogen atoms would align. As a result, the antineutrinos would preferentially convert the nitrogen atoms in right-handed amino acids into carbon atoms. Boyd and his colleagues suggest this would result in the destruction of right-handed amino acids, leaving only the left-handed versions behind. It might be possible to run experiments using intense neutrino sources, such as the Spallation Neutron Source at Oak Ridge National Laboratory, to test whether this effect actually occurs, Boyd added. This artist’s concept show the material around a recently exploded star, known as Supernova 1987A, is based on observations which have revealed a three dimensional view of the distribution of the expelled material. The original blast was not only powerful, it was also more concentrated in one particular direction. This image shows the different elements present in SN 1987A: two outer rings, one inner ring and the deformed, innermost expelled material. Image credit: ESO/ L. Calçada Supernovae also would generate electron neutrinos possessing opposite spin. This would have an effect on nitrogen atoms in left-handed amino acids, converting them into oxygen atoms. However, because this reaction requires more than four times more energy, it would occur to a much smaller degree than the antineutrinos'-right-handed amino acid reactions. A Supernova Standard Supernovae are fairly common in the Milky Way. In a standard supernova, a star explodes after it uses up its nuclear fuel supply. These standard supernovae occur roughly once every 30 years in our galaxy. A supernova only would destroy a very small portion of the right-handed amino acids in the neighboring molecular clouds. However, as the remaining left-handed molecules mixed throughout the galaxy, these molecules could be used in the formation of new amino acids. An initial imbalance of left-handed molecules as small as one part in 1 million or even less caused by supernovae could eventually lead to a dominance of left handed amino acids throughout space. It is "the conspiracy of the very large, supernovae, with the very small, neutrinos, to impact something that exists on the human scale," Boyd said. Artist’s concept of a neutron star, an extremely compact but massive remnant of a high-mass star. Formed during the gravitational core-collapse of supernovae, neutron stars can have strong magnetic fields and rapid rotation. Image credit: Space Telescope Science Institute There remain a number of questions concerning this idea that Boyd and his colleagues are still investigating. For instance, after stars explode as supernovae, the remnants can form neutron stars. The powerful magnetic fields of these neutron stars could affect the molecular structures of the amino acids or their precursors, which in turn might have an impact on which handedness dominates. If this idea proves true, the fact that virtually all the amino acids used by life on Earth are left-handed might suggest that the molecules of life were not created on this planet. Instead, they might have been born in our galaxy's molecular clouds and subsequently delivered via meteorites or included in the mixture that formed the Earth when the planets were created. "I find it really mind-boggling that the same constraints that exist on our chemicals of life might also exist for every other entity in the universe," Boyd said. "If other entities are out there, the constraints on their chemistry appear to be sufficiently similar to ours that we may have lots of things in common with them." Boyd and his colleagues Toshitaka Kajino and Takashi Onaka detailed their findings in the June issue of the journal Astrobiology.

Clark Labs Releases New Global Monthly Precipitation and Sea Surface Temperature Data for Image Time Series Analysis

FOR IMMEDIATE RELEASE August 12, 2010 Clark Labs Releases Global Monthly Data of Precipitation and Sea Surface Temperature for its Data Archive Series Clark Labs is pleased to announce the release of another CD in their Global Data Archive Series. This new CD includes monthly global precipitation and sea surface temperature data, critical for climate monitoring and research. The CD is available for only $30 plus shipping and handling. It is also available as a downloadable product.  For a limited time, we are offering special pricing - buy all four of the archives and pay for just three! Mention promotional code DATA43 when placing your order to receive this discount. Buy Now. Global Data Archive 4 includes the following datasets: NOAA Global Precipitation Climatology Project (GPCP) Monthly Global Precipitation Data from January 1979 - April 2009 NASA Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) Monthly Global Precipitation Data from January 1998 - April 2010 NOAA Global Optimum Interpolation (OI) Sea Surface Temperature (SST) Analysis from January 1982 - April 2010 Remote Sensing System (RSS) MSU/AMSU Monthly Atmospheric Temperature data from December 1978 - December 2009 All of the datasets are formatted and preprocessed for immediate input into the IDRISI GIS and Image Processing software. Although such data is publicly available and typically free, this archive allows analysts and researchers to bypass the tedious yet necessary data download and preparation process, freeing up more effort for a project's analytical goals. Using the data for Earth Trends Modeler The new data archive is well-suited for use within IDRISI Taiga's Earth Trends Modeler application. This image displays an analysis of trends in sea surface temperature from 1982 to 2006. The strong monotonic trend of increasing temperature in the Atlantic is seen to be related to the Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO) as determined from a temporal regression with four major climate teleconnection indices. Learn more about Earth Trends Modeler. For further information, please contact Clark Labs at 508-793-7526. Special note if you are placing your order online: Indicate DATA43 in the Comments field to ensure that you receive the discount. Note that your order confirmation receipt will not display the discount but your credit card will be charged the correct amount. SPECIAL OFFER! BUY 4 FOR THE PRICE OF 3! Data Archive 1 MODIS NDVI and EVI Details Data Archive 2 AVHRR NDVI Details Data Archive 3 1 Km Global Elevation Model Details Data Archive 4   GPCP, TRMM and OI SST Details Quick Links Clark Labs Website Learn more about the Global Data Archive Series Buy securely online Order form Questions? Contact Clark Labs Email: clarklabs@clarku.edu Telephone: 508-793-7526

Forward email

This email was sent to oldy_arnoldy@yahoo.com by clarklabs@clarku.edu. Update Profile/Email Address | Instant removal with SafeUnsubscribe™ | Privacy Policy.

Clark Labs | Clark University | 950 Main Street | Worcester | MA | 01610