ANALISIS KEBIJAKAN PENGATURAN TATA RUANG

Title:	ANALISIS KEBIJAKAN PENGATURAN TATA RUANG (Studi Tentang Analisis RTRW di Kota Malang)
Authors:	Sondha Febriseliska, Swika
Keywords:	analisis, kebijakan, pengaturan, tata ruang, kota malang, RTRW Studi
Issue Date:	27-Apr-2012
Abstract:	Isu mengenai perencanaan tata ruang dan kewilayahan merupakan suatu isu yang sangat penting dan masih menjadi suatu perdebatan yang tidak pernah selesai. Masalah akan tata ruang merupakan masalah primer bagi manusia yang hidup didalamnya karena dirasa bahwa timbulnya problematika keruangan akan mampu mengancam kehidupan manusia yang menempatinya juga. Oleh karena itu, berbagai aspek mengenai tata ruang harus dikelola dengan sebaik mungkin agar tidak menjadi masalah dikemudian hari. Kota Malang adalah salah satu Kota besar di Jawa Timur yang memiliki masalah pelanggaran tata ruang. Hal ini dikarenakan Kota Malang adalah salah satu kota yang cepat tumbuh, cepat berkembang, sehingga cepat pula berubah. Dengan cepat tumbuh dan cepat berkembangnya suatu kota, maka disinyalir perubahan-perubahan di dalamnya juga akan terjadi, salah satunya adalah mengenai masalah keruangan dan kewilayahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kebijakan pengaturan tata ruang sudah sesuai dengan peruntukannya ataukah belum. Rumusan masalah yang kedua adalah mengenai kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi dalam pengaturan tata ruang Kota Malang agar sesuai dengan peruntukannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis apakah pengaturan tata ruang Kota Malang sudah sesuai dengan peruntukannya ataukah belum. Dan tujuan selanjutnya adalah untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pengaturan tata ruang Kota Malang agar sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya, fokus penelitian dalam penelitian ini adalah mengenai kebijakan pengaturan tata ruang Kota Malang yang meliputi gambaran umum Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) Kota Malang dan kesesuaian RTRW Kota Malang dengan peruntukannya yang meliputi lima fokus bidang kajian, yaitu: Kawasan Industri dan Pergudangan, Kawasan Permukiman, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Pendidikan (Fasilitas Umum dan Sosial), dan Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Fokus penelitian selanjutnya adalah mengenai kendala yang dihadapi dalam pengaturan tata ruang Kota Malang agar sesuai dengan peruntukannya meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Metode penelitian yang dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif – kualitatif dengan memilih Kota Malang sebagai lokasi penelitian. Situs penelitian ini adalah pada Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Malang, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Malang, dan Pelaku Usaha (Matos). Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengaturan tata ruang dilihat dari gambaran umum tata ruang Kota Malang secara umum sudah bagus namun dari segi kesesuaian lahan, banyak sekali ditemukan pelanggaran peruntukan lahan yang ditemukan dalam lima bidang yang menjadi fokus penelitian, yaitu; Kawasan Pendidikan (Fasilitas Umum dan Sosial),  Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH),  Kawasan Perdagangan dan Jasa,  Kawasan Industri dan Pergudangan, serta Kawasan Permukiman.  Hal ini bisa dilihat dari berdirinya Malang Town Square (Matos) di Jalan Veteran, Malang Olympic Garden (MOG) di Jalan Kawi, Rumah Sakit UB di Jalan Soekarno-Hatta, Apartemen di Jalan Soekarno-Hatta.   Kendala yang dihadapi dalam pengaturan tata ruang Kota Malang adalah karena Kota Malang merupakan kota yang cepat tumbuh dan cepat berkembang sehingga cepat pula berubah. Kendala peruntukan ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu; Faktor internal yang meliputi komitmen Pemerintah Daerah, ketersediaan keuangan daerah (finansial), konsultan yang ditunjuk oleh Bappeda, permasalahan teknis, dan permasalahan strategi pengembangan ekonomi wilayah.  Faktor eksternal yang meliputi: permasalahan dampak lingkungan, sikap sosial/partisipasi masyarakat, dan permasalahan teknis. Dalam penelitian ini, penulis menyarankan agar perubahan peruntukan lahan dalam realita yang ada disertai juga dengan perubahan RTRW kota yang bersangkutan karena bagaimanapun RTRW merupakan pijakan bagi pembangunan. Selain itu, dengan penyusunan RTRW yang baru hendaknya diperhatikan secara serius kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi untuk kedepannya dan agar diperhatikan secara serius mengenai pengimplementasiannya agar tidak lagi terjadi perubahan lahan seperti yang terjadi sebelumnya. Dan yang terakhir adalah agar Pemerintah Daerah dapat memperhatikan dan mencari solusi terbaik guna menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan kebijakan baik dari segi faktor internal maupun eksternalnya.
URI:	http://elib.ub.ac.id/handle/123456789/33968