Generasi muda khususnya pelajar SMA : Bagaimana mereka mengenal lebih dekat tentang RTH (Ruang Terbuka Hijau) ?

Sumber : Kalimantan News

Dinas Pekerjaan provinsi kalbar melalui bidang tata ruang, Minggu (19/05/12) menggelar kegiatan sosialisasi yang bertemakan mengenal lebih dekat penataan tata ruang di kalbar. Kegiatan di pusatkan di Hotel Merpati Pontianak. Sasaran sosialiasi kali ini di tujukan kepada generasi muda khususnya pelajar SMA untuk bagaimana mereka mengenal lebih dekat tentang RTH (Ruang Terbuka Hijau).

Listiawati.ST.MT selaku pembicara dan juga staf bidang tata ruang dinas pekerjaan umum prov kalbar mengatakan pemilihan tema sosialisasi tata ruang kalbar lebih di fokuskan Ruang Terbuka Hijau yang artinya adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan pada lingkungan.

"Khusus pada pelajar tahap awal bagaimana mereka mengenal dan menerapkan pentingnya RTH di sekitar tempat tinggalnya,"ungkapnya.

Dijelaskan, ruang terbuka hijau yang ideal adalah 30 % dari luas wilayah. Hampir disemua kota besar di Indonesia, Ruang terbuka hijau saat ini baru mencapai 10% dari luas kota. Padahal ruang terbuka hijau diperlukan untuk kesehatan, arena bermain, olah raga dan komunikasi publik. Pembinaan ruang terbuka hijau harus mengikuti struktur nasional atau daerah dengan standar-standar yang ada.

"Kami disini berharap peserta dan pelajar yang hadir bisa memahami arti pentingnya RTH dalam kehidupan sehari hari minimal apa yang mereka dapatkan dalam sosialisasi ini dapat di ceritakan kepada teman temanya pungkasnya.
 

FORUM TATA RUANG JAMBI: Tingkatkan Peran Masyarakat dalam Mengurangi Gas Emisi

FORUM TATA RUANG JAMBI: Tingkatkan Peran Masyarakat dalam Mengurangi Gas Emisi

Tingkatkan Peran Masyarakat dalam Mengurangi Gas Emisi

PERDAGANGAN KARBON SKALA NASIONAL

REDD (Reducing Emission from Deforestation and Degradation) menjadi salah satu agenda utama yang dibicarakan dalam Konperensi tingkat Tinggi para Pemangku Kepentingan (COP) tentang perubahan iklim. Bahkan Indonesia dalam pertemuan COP ke 17 di Durban kemarin, memastikan akan berupaya menurunkan 26% gas emisinya. Salah satu program yang diandalkan adalah REDD, yaitu proses dimana negara-negara maju membayar kepada negara-negara berkembang agar mencegah terjadinya penggundulan hutan (deforestasi dan degradasi).

Secara global, Bank Dunia memperkirakan bahwa untuk menurunkan angka deforestasi di Negara berkembang sebesar 20%, pencegahan deforestasi akan menelan dana antara 2 hingga 20 miliar  dolar Amerika per tahun, dan harga dari penghentian deforestasi secara keseluruhan sebesar 100 miliar dolar Amerika tiap tahunnya.

Dr. Sunaryo, Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Kemitraan mengatakan kepada pers bahwa,”Luasan tutupan hutan yang potensial “diperdagangkan” terkait penyerapan emisi karbon mencapai 88 juta ha.”  Dengan asumsi perhitungan harga per hektar hutan kondisi bagus setara 10 dollar AS, setidaknya dapat terkumpul dana sekitar 880 juta dolar AS.  Itu potensi dari perhitungan luasnya, belum harga karbonnya.

Perhitungan karbon yang digunakan selama ini, setiap hektar hutan alam berpotensi menyerap 200-300 ton karbon per hektarnya.  Sementara harga karbon di pasar internasional rata-rata 12 dolar AS per ton karbon.  Maka, nilai karbon yang ada pada 88 juta ha hutan sebesar USD 211.200.000.000.

Sementara itu banyak hutan kemasyarakatan yang kini dikelola dan dikembangkan oleh komunitas masyarakat, melalui koperasi atau unit usaha ataupun kelompok kerja lainnya. Sistem Hutan Kemasyarakatan (SHKM) ini kini terbentang luas di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Bagaimana peran mereka serta memungkinkah komunitas-komunitas tersebut  terlibat dalam program REDD ?

Sumber : Latin (PERKUMPULAN SKALA)

FORUM TATA RUANG JAMBI: Rumput laut dapat menjadi toko karbon seperti hutan

FORUM TATA RUANG JAMBI: Rumput laut dapat menjadi toko karbon seperti hutan

Rumput laut dapat menjadi toko karbon seperti hutan

Sumber : NSF


Peneliti menemukan 19,9 miliar ton karbon tersedia pada tanaman rumput laut di seluruh dunia 

Scientists take samples of seagrass beds at NSF's Florida Coastal Everglades LTER site. Credit and Larger Version

Rumput laut  adalah bagian penting dari solusi untuk perubahan iklim dan padang rumput laut dapat menyimpan karbon sampai dua kali lipat dari hutan tropis. Makalah ini adalah analisis "Ekosistem rumput laut sebagai sumber karbon global yang signifikan".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa padang  rumput laut pantai menyimpan hingga 83.000 metrik ton karbon per kilometer persegi, sebagian besar di bawah tanah tanaman. Dan hutan darat sekitar 30.000 metrik ton per kilometer persegi, yang sebagian besar adalah dalam bentuk kayu.

Penelitian ini juga memperkirakan bahwa meskipun padang  rumput laut menempati kurang dari 0,2 persen dari lautan di dunia, mereka bertanggung jawab untuk lebih dari 10 persen dari semua karbon per tahun di laut.

Rumput laut hanya mengambil sebagian kecil wilayah pesisir global, tetapi penilaian ini menunjukkan bahwa mereka suatu ekosistem yang dinamis untuk transformasi karbon," kata James Fourqurean, penulis utama dari Florida International University dan National Science (NSF) Foundation Florida Everglades Pesisir Penelitian Jangka Panjang Ekologi (LTER).

Rumput laut memiliki kemampuan unik untuk terus menyimpan karbon dalam akar dan tanah di pesisir pantai, kata Fourqurean. Kami menemukan tempat di mana padang rumput laut telah menyimpan karbon selama ribuan tahun.

Penelitian ini dipimpin oleh Fourqurean dalam kemitraan dengan para ilmuwan di Dewan Tinggi Spanyol untuk Investigasi Ilmiah, Lembaga Kelautan di University of Western Australia, Bangor University di Inggris, University of Southern Denmark, Yunani Pusat Penelitian Kelautan di Yunani , Universitas Aarhus di Denmark dan University of Virginia.

Para peneliti menemukan, rumput laut menyimpan 90% karbon mereka dalam tanah dan terus bertambah di atasnya selama berabad-abad.

Rumput laut adalah salah ekosistem dunia yang paling terancam. Beberapa 29 persen dari semua padang  rumput laut  bersejarah telah hancur, terutama karena pengerukan dan penurunan kualitas air. Setidaknya 1,5 persen dari padang rumput laut bumi hilang setiap tahunnya.

Studi memperkirakan bahwa emisi dari perusakan padang rumput laut berpotensi dapat memancarkan hingga 25 persen lebih banyak karbon seperti yang berasal dari deforestasi terestrial.

Satu hal luar biasa tentang padang rumput laut adalah bahwa, jika dikembalikan, mereka dapat secara efektif dan cepat menyerap karbon dan membangun kembali untuk menyerap karbon hilang," kata co-author Karen McGlathery, seorang ilmuwan di University of Virginia dan NSF Virginia Pantai Cagar situs LTER. Virginia Pantai Reserve dan Pantai Florida Everglades situs LTER dikenal untuk tempat tidur yang luas rumput laut .

Rumput laut telah lama dikenal untuk manfaat ekosistem mereka: mereka menyaring sedimen dari lautan; melindungi garis pantai terhadap banjir dan badai, dan menjadi habitat bagi ikan dan kehidupan laut lainnya.

Hasil baru, kata para ilmuwan, menekankan bahwa konservasi dan restorasi padang rumput laut dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan simpanan karbon - sementara memberikan "jasa ekosistem" penting bagi masyarakat pesisir.

Penelitian ini merupakan bagian dari Inisiatif Karbon Biru, upaya kolaborasi dari Conservation International, Uni Internasional untuk Konservasi Alam, dan Komisi Oseanografi Antar Pemerintah UNESCO.

FORUM TATA RUANG JAMBI: Informasi Geospasial Dukung Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

FORUM TATA RUANG JAMBI: Informasi Geospasial Dukung Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

Informasi Geospasial Dukung Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

Sumber : Radar Sulteng

Untuk mengatur tentang informasi Geospasial, diterbitkan Undang-undang No.4 Tahun 2011 tentang informasi Geospasial. Di dalamnya terdapat data yang sudah diolah, sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan atau pelaksanaan kegiatan. Serta sangat penting dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

Gubernur Sulteng Longki Djanggola mengatakan, informasi Geospasial merupakan bagian yang penting juga dalam mewujudkan sistem informasi yang dapat dimanfaatkan untuk sektor publik, dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

“Dalam merumuskan program dan pelaksanaan kegiatan Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sudah memanfaatkan informasi Geospasial tersebut,” ujar Gubernur Longki pada kegiatan Workshop Geospasial di Swiss-Bell Hotel, kemarin (21/5).

Dalam program MP3EI Sulteng berada di koridor 4, sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, Migas dan pertambangan nasional. Longki mengatakan, khusus dalam peningkatan sumber daya manusia, teknologi pengolahan limbah, eksplorasi, pengolahan dan produksi nikel, minyak dan gas bumi, diharapkan nanti akan dimanfaatkan informasi Geospasial dalam mendukung pembangunan, dalam rangka MP3EI tersebut.

Longki juga mengatakan, dalam rangka pengembangan Jaringan Data Spasial Daerah (JDSD), tahun 2012 ini pihaknya sedang giat melakukan pembangunan JDSD. Dan pembangunan JDSD tersebut diklaim telah sesuai dengan yang direncanakan. Yakni pembangunan unit kliring, pembentukan simpul jaringan, penyiapan data dan metadata serta layanan akses LAN dan Internet.

“Untuk layanan akses internet tahun 2012 ini di Sulteng sudah memiliki kapasitas bandwith internet mencapai 20 mbps. Ini sangat memungkinkan untuk mendukung koneksi jaringan data spasial daerah. Sehingga dapat menunjang pelaksanaan pertukaran dan penyebarluasan data dan informasi secara spasial,” terangnya. Meski demikian, Longki mengakui, dalam membangun JDSD di Sulteng masih terdapat beberapa kendala. Di antaranya, belum semua kabupaten/kota di Sulteng yang membangun system akses data spasial yang terintegrasi dengan system akses Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN). 

Dengan demikian sulit untuk melakukan pertukaran dan penyebarluasan data spasial di bidangnya, secara langsung. Kendala lain adalah kurang tersedianya SDM(Sumber Daya Manusia) yang khusus menangani masalah jaringan data spasial.

“Dan kendala yang lain adalah masih tingginya biaya yang dibutuhkan untuk mengitegrasikan system akses jaringan data spasial dari unit kliring ke simpul jaringan, kemudian ke penghubung simpul jaringan,” ungkapnya.

Kegiatan workshop Geospasial kemarin dilaksanakan oleh Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia bekerjasama dengan Bappeda Sulteng. Dihadiri oleh kepala dinas dan badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulteng serta kepala Bapeda Kabupaten/kota se Sulteng. Tampil sebagai narasumber di antaranya, Rektor Untad Prof. Dr. Ir. Muh. Basir Cyio, SE, MS, kepala Bapeda Sulteng, Prof.Dr.rer.Pol.Patta Tope, SE. Narasumber lain, Kepala Badan Informasi Geospasial Dr. Asep Karsidi, Sora Lokita dan Dr.Dewayany Sutrisno dari Balai Geomatika Bakosurtanal dan yang lainnya.