Tingkatkan Peran Masyarakat dalam Mengurangi Gas Emisi

PERDAGANGAN KARBON SKALA NASIONAL

REDD (Reducing Emission from Deforestation and Degradation) menjadi salah satu agenda utama yang dibicarakan dalam Konperensi tingkat Tinggi para Pemangku Kepentingan (COP) tentang perubahan iklim. Bahkan Indonesia dalam pertemuan COP ke 17 di Durban kemarin, memastikan akan berupaya menurunkan 26% gas emisinya. Salah satu program yang diandalkan adalah REDD, yaitu proses dimana negara-negara maju membayar kepada negara-negara berkembang agar mencegah terjadinya penggundulan hutan (deforestasi dan degradasi).

Secara global, Bank Dunia memperkirakan bahwa untuk menurunkan angka deforestasi di Negara berkembang sebesar 20%, pencegahan deforestasi akan menelan dana antara 2 hingga 20 miliar  dolar Amerika per tahun, dan harga dari penghentian deforestasi secara keseluruhan sebesar 100 miliar dolar Amerika tiap tahunnya.

Dr. Sunaryo, Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Kemitraan mengatakan kepada pers bahwa,”Luasan tutupan hutan yang potensial “diperdagangkan” terkait penyerapan emisi karbon mencapai 88 juta ha.”  Dengan asumsi perhitungan harga per hektar hutan kondisi bagus setara 10 dollar AS, setidaknya dapat terkumpul dana sekitar 880 juta dolar AS.  Itu potensi dari perhitungan luasnya, belum harga karbonnya.

Perhitungan karbon yang digunakan selama ini, setiap hektar hutan alam berpotensi menyerap 200-300 ton karbon per hektarnya.  Sementara harga karbon di pasar internasional rata-rata 12 dolar AS per ton karbon.  Maka, nilai karbon yang ada pada 88 juta ha hutan sebesar USD 211.200.000.000.

Sementara itu banyak hutan kemasyarakatan yang kini dikelola dan dikembangkan oleh komunitas masyarakat, melalui koperasi atau unit usaha ataupun kelompok kerja lainnya. Sistem Hutan Kemasyarakatan (SHKM) ini kini terbentang luas di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Bagaimana peran mereka serta memungkinkah komunitas-komunitas tersebut  terlibat dalam program REDD ?

Sumber : Latin (PERKUMPULAN SKALA)