Kunjungi halaman iklan di bawah ini...
Untuk membantu pelestarian rotan jernang dan pelestarian hutan mangrove pantai timur Jambi.

Pengunjung

Senin, 14 Juli 2014

PAMERAN PEMETAAN INTERNASIONAL

Pameran  pemetaan dari seluruh dunia yang diselenggarakan oleh ESRI di San Diego California, USA dari tanggal 14 sd 17 Juli 2014

Sabtu, 05 April 2014

Forum Tataruang : Apakah Kawasan Hutan Jambi telah memiliki luas 30% dari Luas Daerah Aliran Sungai ?

Dasar  hukum :
Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai.  Pasal 17- Ayat 5, UU RI – NO. 26 TAHUN 2007 : Tentang Penataan Ruang.

Tanya :  

Apakah Luas Daerah Aliran Sungai (DAS) di Propinsi Jambi  sudah memenuhi dasar hukum tersebut di atas ?

Jawab  :  

Luas DAS di Propinsi Jambi adalah 5.065.468 Hektar, jika 30% dari luas DAS adalah hutan maka luas hutan di Propinsi Jambi seharusnya 1.519.640 Hektar. 
 
Peta 1. Aliran Sungai

Peta 2. Daerah Aliran Sungai (5.065.468  Ha)

Makna kawasan hutan pada undang-undang di ayat 5 pasal 17 tersebut dapat di logikan sebagai hutan primer dan hutan sekunder. Propinsi Jambi memiliki hutan primer dan sekunder dengan luas 2.142.614 hektar. Standar pelestarian lingkungan untuk DAS Propinsi Jambi telah memenuhi ketentuan undang-undang tersebut karena Propinsi Jambi memiliki kawasan hutan sebanyak 42% dari luas DAS (> 30%).

Peta 3. Hutan Jambi (199.056 Ha)
Jika di analisis lebih lanjut kawasan hutan di Propinsi Jambi terbagi dalam 2 kategori yaitu; hutan primer dan hutan sekunder. Kawasan hutan primer mutlak tidak dapat di produksi sedangkan hutan sekunder masih bisa di produksi. Artinya hutan sekunder memungkinkan terjadinya pembukaan dan penutupan hutan.
Peta 4.  Hutan Sekunder (1.271.257 Ha)

Yang termasuk dalam kawasan hutan primer di Propinsi Jambi meliputi; Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan raya, Hutan Lindung Gambut, dan Cagar Alam.
Peta 6. Tipe Hutan Primer 


Dan kawasan hutan skunder di Propinsi Jambi meliputi; Hutan Produksi dan Hutan Produksi Terbatas.
Peta 7. Tipe Hutan Skeunder

Jika kawasan hutan yang di maksud dalam Pasal 17- Ayat 5, UU RI – NO. 26 TAHUN 2007 : Tentang Penataan Ruang adalah hutan primer atau hutan permanen atau hutan yang tidak boleh di produksi maka Propinsi Jambi belum mampu memenuhi peraturan tersebut (tidak sesuai aturan). Luas kawasan hutan primer yang terdapat di DAS di Propinsi Jambi 871.358 Hektar atau 17 %. Belum memenuhi kuota dari UU Tataruang minimal 30%. Sedangkan untuk hutan sekunder seluas 1.271.257 Hektar atau 25 % dari luas DAS.

Hakikat dari kawasan hutan pada pasal 17ayat 5 tersebut adalah hutan primer. Karena hutan primer sebagai benteng terhadap limpahan air dari sungai-sungai. Karena sifatnya hutan primer tidak boleh di produksi maka tidak akan ada pembukaan dan penutupan hutan di area hutan primer. 

Dapat di koreksi terhadap jawaban pertama yang menyatakan bahwa luas kawasan hutan Propinsi Jambi telah mencukupi 30 % luas dari DAS. Jika kawasan hutan tersebut adalah hutan primer maka jawaban untuk pertanyaan di atas tidak benar dan yang benar adalah bahwa kawasan hutan Propinsi Jambi belum mencukupi kebutuhan yang di tentukan oleh UU Tataruang. Luas kawasan hutan yang ada di area DAS luasnya hanya seluas 871.358 Hektar atau 17% dari luas DAS masih kekurang kawasan hutan seluas 648.282 Hektar atau 13% dari sarat minimum (30%) yang di atur oleh UU Tataruang. 

Kekurangan sebesar 13% atau seluas 648.282 Hektar harus di ambil dari hutan sekunder. Luas 263.087 hektar (5 %) di ambil dari Hutan Produksi Terbatas dan 385.195 hektar (8 %) di ambil dari hutan produksi. Kekurangan luas kawasan hutan primer di ambil dari hutan sekunder seluas 648.282 Hektar (13%) dan hutan tersebut tidak boleh lagi di produksi, tidak ada pembukaan dan penutupan hutan atau hutan tersebut telah menjadi hutan permanen. Hal ini sesuai dengan peraturan. 

Peta 8. Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi yang di gunakan Untuk memenuhi 
              kuota UU Tataruang (648.282 Ha)

Peta 9. Kawasan Hutan sesuai Aturan UU Tata Ruang Hutan Primer (871.358 Ha) di Tambah 
             dengan HP/HPT (648.282 Ha) luas keseluruhan 1.519.640 Ha atau 30% dari 
            luas DAS (5.065.468Ha).


Apakah peraturan ini bisa dijalankan ? Suka atau tidak suka bagi mereka (perusahaan atau perorangan) yang memiliki lahan di areal 13% tersebut harus wajib menyerahkan ke negara untuk di ubah statusnya menjadi hutan primer & negara berkewajiban menggati kerugian kepada mereka (sesuai aturan yang berlaku).

Pustaka :
-      UU RI NO. 26 TAHUN 2007  Tentang Penataan Ruang.
-      Peta DAS (Daerah Aliran Sungai) Propinsi Jambi : Dirjen RLPS Kemenhut.
-      Peta Kawasan Hutan : Peta RTRW  - Bappeda Jambi
-      Peta Sungai : Bakosurtanal

Jumat, 04 April 2014

Dracohordin atau Inti Getah Jernang

Dracorhodin merupakan konstituen utama yang ditemukan dalam "Dragon darah" resin dari Daemonorops draco Willd. Blume. Senyawa flavylium alami ini adalah zat farmasi ampuh karena aktivitas biologis dan farmakologis yang seperti antimikroba, antivirus, antitumor, dan aktivitas sitotoksik. Sebuah kecepatan tinggi metode kromatografi kontra-arus efektif berhasil didirikan untuk isolasi dan pemurnian dracorhodin langsung dari ekstrak D. draco dengan menggunakan sistem pelarut dua fase terdiri dari n-hexane/ethyl asetat / metanol / air (2: 03:02:03 v / v).

Selengkapnya.............

Senin, 18 November 2013

Kamis, 14 November 2013

Asal-usul Pulau Sumatera



Apa yang sudah diketahui tentang Sumatera, bumi tempat cerita Malin Kundang lahir?
Kita sudah tahu bahwa pulau terbesar keenam di dunia itu rawan gempa. Ada patahan sepanjang lebih dari 1.000 km yang aktivitasnya siap mengguncang wilayah sekitarnya. Di lepas pantai, terdapat zona subduksi pemicu gempa dahsyat bermagnitudo 9,1 yang mengakibatkan tsunami mematikan di Aceh pada tahun 2004.
Namun, tak banyak orang yang tahu tentang bagaimana Sumatera terbentuk.

Apakah kampung halaman orang Batak dan Minang itu dari dulu memang cuma satu keping daratan saja?
Sebelumnya, Sumatera dianggap tepian benua Eurasia. Di lepas pantai bagian barat Sumatera, terdapat zona subduksi tempat bertemunya lempeng samudra Indo-Australia dengan lempeng benua Eurasia. Berdasarkan anggapan tersebut, Sumatera pun dianggap sejak dahulu merupakan satu pulau.

Tetapi, riset terbaru meragukan pandangan lama itu. Menurut data geokimia yang dikumpulkan oleh peneliti geologi dari Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Iskandar Zulkarnain, Sumatera dulu pulau-pulau yang terpisah, setidaknya ibarat dua bagian daratan yang menyatu.
"Sumatera bukan sepenuhnya bagian dari lempeng benua Eurasia," kata Iskandar dalam orasi pengukuhan dirinya sebagai guru besar riset Agustus 2013 lalu.

Berdasarkan hasil analisis geokimia, wilayah Sumatera terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian barat yang merupakan busur kepulauan, bagian timur yang merupakan zona tepian lempeng Eurasia serta wilayah antarlempeng benua.

Di Bengkulu, wilayah yang merupakan bagian dari busur kepulauan adalah kota Bengkulu. Sementara, wilayah yang merupakan tepian Eurasia antara lain Lebok Tambang, dekat Muara Aman.
Kota lain di Sumatera yang diduga merupakan bagian dari busur kepulauan adalah Padang. Sementara, kota yang diduga merupakan bagian tepian Eurasia adalah Jambi, Pekanbaru, dan Palembang.
"Batasnya adalah sesar Sumatera,"  ucap Iskandar.
Patahan Sumatera dan gempa-gempa yang pernah diakibatkan oleh aktivitasnya. Patahan Sumatera diangga sebagai batas antara wilayah Sumatera yang masuk lempeng Eurasia dengan busur kepulauan.

Untuk mengungkap asal-usul Sumatera itu, Iskandar mengumpulkan batuan volkanik dan intrusif di sepanjang Sumatera, diantaranya dari wilayah Lampung, Bengkulu, dan Madina, Sumatera Utara.
Puluhan batuan didapatkan, diantaranya 30 batu volkanik dari Lampung dan 40 batu volkanik dari Bengkulu. Kandungan kimia batuan, termasuk unsur utama (major elements), unsur jejak (trace elements), dan unsur jarang (rare elements) kemudian dilihat.

"Yang kita lihat terutama adalah unsur jejak dan unsur jarang. Kandungan unsur jejak dan unsur jarang pada batuan di busur kepulauan dan lempeng benua berbeda," jelas Iskandar.

Kandungan unsur batuan memang bisa menjadi indikasi asal-usul batuan tersebut, pada lingkungan seperti apa batuan terbentuk. Batu volkanik yang berasal dari lingkungan busur kepulauan memiliki kandungan Potassium, Ytterbium, dan Tantalum lebih tinggi namun Fosfat, Titanium, dan Strontium lebih rendah.
Data unsur dalam batuan yang didapatkan kemudian disusun dalam beberapa diagram, antara lain dalam diagram unsur Tantalum/Ytterbium vs Cerium/Fosfat dan Tantalum/Ytterbium vs Ytterbium. Plot dalam diagram akan menunjukkan sebuah pola.

"Pola yang terlihat menunjukkan asal-usul batuan," kata Iskandar.
Di Lampung , wilayah busur kepulauan ditandai dengan rasio Tantalum/Ytterbium kurang dari 2 dan Cerium/Fosfat kurang dari 1,8. Sementara, wilayah tepian benua punya rasio Tantalum/Ytterbium antara 2 hingga 4 dan Cerium/Fosfat lebih dari 1,8. Wilayah antarlempeng memiliki tasium Tantalum/Ytterbium lebh besar dari 6 dan Cerium/Fosfat lebih bersar dari 1.

Iskandar belum mengetahui asal busur kepulauan tersebut dan kapan busur kepulauan menyatu dengan Sumatera. Namun, ia memerkirakan, bersatunya busur kepulauan dengan lempeng benua Eurasia terjadi lebih dari 25 juta tahun lalu, lebih tua dari masa Miocene.

Tiga versi sejarah Sumatera
Geolog Awang Harun Satyana mengungkapkan, pandangan bahwa Sumatera tidak sepenuhnya merupakan bagian dari Eurasia sudah berkembang lama. Pada tahun 1984, N.R. Cameroon dari British Geological Survey A. Pulunggono dari Pertamina pernah menyampaikan gagasan itu.

Awang mengatakan, berdasarkan gagasan itu, bagian barat Sumatera disusun oleh busur Woyla. Busur lautan itu sekitar 150 juta tahun lalu berlokasi di dekat Australia, bersama daratan India dan Banda. Karena pergerakan tektonik, busur itu kemudian menyatu dengan Sumatera.

"Itu terjadi pada zaman Kapur tengah, sekitar 100 - 80 juta tahun lalu," kata Awang saat dihubungi Kompas.com beberapa waktu lalu.

Makalah yang ditulis oleh Robert Hall, pakar tektonik Asia Tenggara ternama dari University of London, berjudul "Late Jurassic–Cenozoic reconstructions of the Indonesian region and the Indian Ocean" sedikit membahas gagasan tentang bersatu atau naiknya busur Woyla dengan atau ke atas daratan Sumatera.
Pulunggono dan Cameroon, seperti dikutip Hall dalam makalahnya yang diterbitkan Elseveir tahun 2012, mengungkapkan bahwa busur Woyla yang naik ke Sumatera mencakup mikro-kontinen.

Geolog lain, M.R. Wajzer dan A.J. Barber, juga dari University of London, mengatakan bahwa busur Woyla merupakan busur intra-lautan yang terbentuk pada zaman Kapur Awal dan kemudian menumbuk Sumatera.
Hall sendiri menganggap bahwa terdapat mikro kontinen yang menabrak Sumatera pada zaman Kapur itu, yang ditandai dengan naiknya busur Woyla ke atas Sumatera. Mikro kontinen terus bergerak ke timur sehingga menghentikan sistem penunjaman yang ada dan akibatnya hampir tak ada aktivitas vulkanik pada saat itu.
Robert Hall Rekonstruksi Asia Tenggara 150 juta tahun lalu. Di dekat Australia, terdapat Busur Woyla yang kemudian akan menyatu dengan Sumatera.

Namun, menurut Iskandar, apa yang diungkapkan oleh Pulunggono, Cameroon, Barber, dan Hall sama sekali tidak menyebut adanya bagian Sumatera yang merupakan busur kepulauan.
"Mereka bicara pada Zaman Kapur (sekitar 100 juta tahun yang lalu) karena Woyla Group itu memang usianya sangat tua, sedangkan data saya berasal dari batuan volkanik berusia Miosen (kurang dari 25 juta tahun yang lalu)."

Rovicky Dwi Putrohari dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) mengungkapkan, gagasan bahwa Sumatera terdiri atas busur kepulauan pernah berkembang sebelumnya. Namun, penelitian Iskandar adalah salah satu yang paling awal memberi bukti ilmiah."Penelitian ini memberi bukti geokimia bahwa memang bagian barat Sumatera adalah busur kepulauan," katanya.

Menurut Rovicky, ada tiga versi sejarah geologi pembentukan Sumatera yang berkembang saat ini. Versi pertama mengungkapkan bahwa pulau Sumatera sepenuhnya bagian dari tepi lempeng benua Eurasia. Versi kedua, seperti yang diyakini Pulunggono, Cameroon, dan Hall, Sumatera terbagi atas lempeng benua Eurasia di bagian timur dan mikro-kontinen di bagian barat.

Sementara, dengan tambahan gagasan Iskandar, ada versi ketiga, dimana Sumatera terdiri dari tepi lempeng benua di bagian timur dan busur kepulauan di bagian barat.Mana yang benar?

Rovicky mengungkapkan, banyak geolog saat ini memandang bahwa Sumatera merupakan lempeng benua Eurasia hanya untuk mempermudah saja.Pada dasarnya, geolog setuju bahwa Sumatera tidak sepenuhnya merupakan bagian dari Eurasia. Namun, komponen lain Sumatera dan pembentukannya masih menjadi perdebatan.

Apa pentingnya sejarah Sumatera?
Iskandar mengungkapkan, pengetahuan tentang asal-usul Sumatera penting baik bagi kebencanaan maupun dalam bidang mineralogi.Menurut Iskandar, bila Sumatera memang terdiri atas busur kepulauan dan lempeng benua Eurasia, gagasan itu juga harus diadaptasi dalam kebencanaan.

"Kalau berasal dari busur kepulauan yang merupakan samudera dan lempeng benua atau kontinen, maka pergerakan lempeng lebih fleksibel sehingga potensi gempa lebih besar," katanya.Rovicky menuturkan, potensi gempa juga akan lebih besar bila bagian barat Sumatera tersusun atas mikro-kontinen.
"Akan lebih rapuh," paparnya.

Dalam bidang mineralogi, Iskandar mengatakan,  gagasan baru pembentukan Sumatera ini juga akan memengaruhi pengetahuan tentang penyebaran logam di Sumatera. "Wilayah timur Sumatera mungkin juga menyimpan logam berharga," kata Iskandar.

Sumber : http://sains.kompas.com/read/2013/11/14/0858354/Menggugat.Asal-usul.Pulau.Sumatera

Sabtu, 02 November 2013

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP RTRW PROPINSI JAMBI TAHUN 2013 - 2033

1. Umum 

Hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa setiap orang, kelompok, dan badan hukum memiliki hak dan kewajiban dalam penataan ruang, baik pada tahap penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, maupuntahap pengendalian pemanfaatan ruang. 

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut, penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai unsur seperti masyarakat, pihak swasta, dunia usaha, kelompok profesi, LSM yang selanjutnya disebut dengan peran serta masyarakat. 

Peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam penataan ruang, karena pada akhirnya hasil dari penataan ruang adalah untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat serta untuk tercapainya tujuan penataan ruang, yaitu terselenggarakannya pemanfaatan ruang berwawasan Iingkungan, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya, sertatercapainyapemanfaatanruang yang berkualitas. 

Partisipasi masyarakat di lapangan menunjukkan perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan penguasaan terhadap penataan ruang. Namun demikian, partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam penataan ruang menunjukkan adanya peningkatan kesadaran tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan. 

Dari segi politik, partisipasi lebih mengedepankan participatory dibanding demokrasi perwakilan (representative democracy) sebagai hak demokrasi setiap orang. Dalam konteks ini masyarakat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi ini tentunya sangat membantu legislatif (DPRD) dan para pembuat keputusan Iainnya dalam memperoleh gambaran lebih jelas atas permintaan-permintaan dan aspirasi konstituen mereka, sehingga sensitifitas pembuatan keputusan dapat dimaksimalkan dan ditangani secara tepat. 

Dari sisi perencanaan (planning),partisipasi menyediakan sebuah forum untuk 
saling tukar gagasan dan prioritas, penilaian akan public interest. Keuntungan lain dari public participation adalah kemungkinan tercapainya hubungan yang lebih dekat antara warga dengan pemerintah daerah, sehingga tercipta rasa kebersamaan dalam perencanaan pembangunan. 

2. Hak Masyarakat 

Mengenai tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang. 

Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah-tengah masyarakat untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang. Peran serta masyarakat sebagaimana dituangkan dalam PP Nomor 68 Tahun 2010 diatur mengenai: 

1. Pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam proses penataan ruang; 
2. Bentuk peran serta masyarakat dalam proses penataan ruang; 
3. Tata cara peran serta masyarakat dalam proses penataan ruang, 
4. Pembinaan peran serta masyarakat dalam proses penataan ruang. 

Sedangkan peran serta masyarakat dalam proses pengendalian pemanfaatan 
ruang dapat dilakukan melalui: 

a. Pengawasan dalam bentuk pemantauan terhadap pemanfaatan ruang dan 
pembenan informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang; 

b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban 
pemanfaatan ruang. 

Selain itu masyarakat juga mempunyai hak dan kewajiban di dalam penataan
ruang. Hak-hak masyarakat tersebut adalah: 

  1. Mengetahui rencana tata ruang; 
  2. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
  3. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; 
  4. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; 
  5. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; 
  6. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian. 
3. Kewajiban Masyarakat 

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang adalah: 
  1. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
  2. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; 
  3. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; 
  4. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. 
Pemberian akses adalah untuk kawasan milik umum yang aksesibilitasnya memenuhi syarat: 

a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan 
b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud. 

Kawasan milik umum tersebut, diantaranya adalah sumber air, ruang terbuka publik dan fasilitas umum lainnya sesuai ketentuan dan perundang-undang yang berlaku. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan mengacu pada peraturan perundangan yang terkait, tujuan penataan ruang Provinsi Jambi, dan kondisi yang ada maka ditetapkan aturan peran serta masyarakat dalam penataan ruang di Provinsi Jambi menurut tahapannya. 

4. Peran Masyarakat 

Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah meliputi: 

1. bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang; 
2. bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang; dan 
3. bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang. 

4.1. Bentuk Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang 
Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa: 

a. memberikan masukan mengenai: 
   1. persiapan penyusunan rencana tata ruang; 
   2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan; 
   3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan; 
   4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau 
   5. penetapan rencana tata ruang. 

b. Kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur 
masyarakat dalam perencanaan tata ruang. 

4.2. Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang 
Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang berupa: 

a. Masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; 
b. Kerjasama dengan pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat     dalam pemanfaatan ruang; 
c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan             rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 
d. peningkatan eflsiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan             ruang darat, ruanglaut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan             memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan           perundang-undangan; 
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara   dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya           alam; dan 
f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan 
    peraturan perundang-undangan. 

4.3. Bentuk Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang 
Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang berupa: 

  1. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberianinsentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi; 
  2. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 
  3. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan 
  4. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencanatata ruang. 
Masyarakat yang dimaksud dapat perseorangan atau kelompok. Adapun 
tahapannya sebagai berikut: 

1. Tahap Perencanaan Tata Ruang. Pada tahap perencanaan tata ruang, peran     serta masyarakat yang dapat dilakukan diantaranya: 
  • Memberikan informasi yang berkaitan dengan daerah yang sedang direncanakan tata ruangnya. 
  • Memberikan masukan dan/atau saran terhadap substansi tata ruang, baik yang menyangkut struktur ruang maupun pola ruang. 
  • Menyampaikan usul keberatan atas rencana tata ruang. 
  • Bantuan pemikiran perencanaan tata ruang. 
  • Tata cara penyampaian informasi dan masukan dalam tahap perencanaan tata ruang dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. 

2. Tahap Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada 
tahap pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat yang dapat dilakukan 
diantaranya: 

  1. Berperan aktif dalam pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencanatata ruang. 
  2. Berperan aktif dalam pemantauan dan pengawasan pemanfaatan ruang. 
  3. Memberikan laporan pemantauan adanya indikasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana. 
  4. Turut menjaga adanya kepastian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana. 
  5. Tata cara penyampaian laporan adanya indikasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Kantor-kantor


Lihat JAMBI PROVINCE GOVERMENT di peta yang lebih besar
Ada kesalahan di dalam gadget ini

Jaringan Jalan

Jaringan Jalan

TERAKHIR DI UPDATE GOOGLE

EARTH

Loading...

Kebun Mangrove

Kebun Mangrove

Struktur Sungai

Struktur Sungai

POLA RUANG SUMATERA

POLA RUANG SUMATERA