DPRD Tuding Perizinan yang Mudah
Tata ruang Kota Jambi dalam kondisi semrawut. Pertumbuhan penduduk yang cepat, ditambah lagi penataan kota yang tak sesuai telah membuat ibukota provinsi Jambi ini semakin ruwet. Hal inipun diakui oleh Walikota Jambi, dr Bambang Priyanto.
‘’Kalau memang tata ruangnya bermasalah kita akan melakukan peninjauan ulang bersama SKPD terkait,’’ tegasnya. Dikatakannya, dalam pertemuan dengan Gubernur Jambi H Hasan Basri Agus (HBA) beberapa waktu lalu, Gubernur telah menginstruksikan kepada walikota agar memperbaiki tata ruang Provinsi.
“Insya Allah secepatnya akan kita tinjau ulang persoalan tersebut,” ungkap Bambang. Sementara itu, anggota komisi C DPRD kota Jambi, Horizon, SE mengatakan, sembrawutnya tata kota Jambi merupakan ulah dari Pemerintah Kota yang sangat mudah mengeluarkan izin pembangunan. Seharusnya katanya, pemerintah kota memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari izin yang diberikan.
Padahal, strategi pembangunan ada di tata ruang. Dan hal tersebut harusnya memperhatikan tempat dan lokasi dimana yang dianggap tepat keberadaan pembangunannya. “Harusnya izin yang diberikan memperhatikan dampak pada lingkungan,” ujarnya.
Dengan izin yang mudah diberikan kepada pihak pengusaha, dinas terkit yaitu tata ruang dapat dinilai tidak menganalisa dampak lingkungan yang ditimbulkan. Dinas terkait dinilai hanya asal memberikan izin, dan hal inilah yang perlu manjadi catatan bagi Walikota Jambi.
“Walikota harus melihat kondisi yang terjadi saat ini sebagai catatan, jangan sampai hal yang sama terjadi untuk kedepannya,” tukasnya. Ditambahkannya, izin yang mudah diberikan kepada pengusaha jangan sampai mengorbankan nasib rakyat Jambi dalam jangka panjang. Karena apabila hal yang sama berkenajutan terus menerus akan mengakibatkan Kota Jambi kian parah dalam kurun waktu kedepannya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut harusnya dinas PU dan tata ruang sejak dini harusnya punya progam jangka panjang. Dan Bappeda difungsikan sebagaimana mestinya. Sementara itu, Suhendri, Kabag Perencanaan Bappeda Kota Jambi mengaku rancangan tata ruang Kota sudah sesuai. Hanya saja dampak dari pembangunan seperti kemacetan akibat dari keberadaan mal-mal dan efeknya terhadap masyarakat yang perlu diperhatikan.
Disamping itu, selain permasalahan tata ruang Kota Jambi, pertumbuhan penduduk Jambi yang mencapai 11 persen dari tahun 2007 hingga 2009 juga menjadi faktor semakin bertambahnya bangunan dan perumahan di Kota Jambi. “Pada dasarnya tempat perumahan sudah benar, hanya saja dalam pelaksanaan sering terjadi penyimpangan. Oleh karena itu butuh perhatian dari pihak terkait,” ungkapnya.
Para pengamat tata ruang kota, Soni Pratomo, menyampaikan dalam beberapa tahun kedepan Kota Jambi akan semakin parah apabila tidak segera diperbaiki keberadaan tata ruangnya. “Dalam tata kota ada tiga aspek yang perlu diperhatikan, yaitu perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian,” sebut Soni Pratomo salah seorang pengamat tata ruang kota Jambi.
Terkait tata ruang, ia menilai tata ruang di Kota Jambi sudah benar. Hanya saja dalam pemanfaatannya sering terjadi penyimpangan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya bencana dikota Jambi. Namun apabila pemanfaatannya oleh pihak yang diberikan izin benar melakukannya, tentunya tidak akan berdampak pada lingkungan. Dengan adanya penyimpangan tersebut harus dikendalikan oleh pemerintah kota.
Pengendalian tersebut dapat berupa izin yang diberikan kepada pihak yang ingin mendirikan suatu bangunan. Dengan begitu pemerintah Kota Jambi harus memperhatikan dampak-dampak yang akan ditimbulkan.
Ia menambahkan, keberadaan pabrik yang ada di Kota Jambi sudah tidak seharusnya lagi. Karena dengan keberadaan pabrik tersebutlah yang menjadikan tata kota Jambi manjadi buruk dan berdampak pada lingkungan.
“Kota Jambi bukan lagi sebagai tempat produksi dan sudah seharusnya Kota Jambi menjadi pusat kegiatan nasional,” tandasnya.
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar