Abstrak
Pembangunan Koridor Pembangunan Ekonomi merupakan merupakan bagian dari kebijakan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia yang dicanangkan secara nasional. Strategi utama pembangunan koridor ekonomi adalah pembangunan infrastruktur dan pengembangan klasters komoditas unggulan wilayah secara teringerasi.
Pembangunan fisik maupun ekonomi melalui investasi pemerintah maupun swasta akan menimbulkan dampak bagi wilayah di mana pembangunan tersebut dilaksanakan, baik dampak ekonomi, sosial, lingkungan maupun perubahan tutupan lahan di wilayah tersebut. Untuk mengantisipasi kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan pembangunan tersebut maka perlu dilakukan analisis perkiraan dampak dari pembangunan tersebut.
Tulisan ini membahas tentang pemanfaatan model spasial dinamis dalam melakukan analisis perkiraan dampak pembangunan koridor ekonomi di wilayah Kalimantan dan sulawesi melalui pendekatan dinamika sistem. Kelebihan pendekatan ini adalah mampu menjelaskan struktur dan perilaku perubahan komponen-komponen wilayah secara sistematis dan terukur serta mengakomodasikan geodataspasial sebagai input analisisnnya.
Hasil Pemanfaatan model tersebut selanjutnya dapat menjadi dasar perumusan skenario pembangunan wilayah Kalimantan dan Sulawesi yang dapat memaksimalkan dampak positif dan meminalkan dampak negatif
.
Key word : Pembangunan Koridor Ekonomi, Analisis Perkiraan Dampak, Pendekatan Dinamika Sistem
I. Latar Belakang
Bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau lebih dari 17.500, luas daratan sekitar 1.910.000 km², luas lautan lebih kurang 6.279.000 km² serta berbatasan dengan 10 negara, Indonesia memiliki keberagaman yang tinggi antar wilayah seperti keberagaman dalam kualitas dan kuantitas sumber daya alam, kondisi geografi dan demografi, agama, serta kehidupan sosial budaya dan ekonomi, sehingga dalam penyelenggaraan pembangunan nasional harus memperhatikan dimensi kewilayahan tersebut.
Namun, perbedaan kondisi geografis, sumber daya alam, infrastruktur, sosial budaya dan kapasitas sumber daya manusia juga menyebabkan masih adanya kesenjangan antarwilayah. Kemajuan pembangunan di Jawa-Bali dan Sumatera relatif lebih cepat dibanding wilayah lainnya. Kesenjangan antarwilayah juga ditunjukkan oleh kemampuan produksi. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kuartal 3 tahun 2009, terlihat adanya ketimpangan nilai PDRB antara wilayah Jawa Bali dan wilayah Sumatera dengan wilayah lainnya. Wilayah Jawa Bali masih menjadi pusat kegiatan ekonomi utama dengan sumbangan PDRB rata-rata per tahun lebih dari 60 persen dan wilayah Sumatera lebih dari 20 persen, sementara sumbangan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua hanya sekitar 17 persen.
Dalam upaya mengurangi ketimpangan antar wilayah tersebut, maka pemerintah melalui RPJMN 2010-2014 telah menetapkan strategi pengembangan wilayah sebagai berikut :
1) mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-Bali dan Sumatera dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera;
2) meningkatkan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antar pulau untuk mendukung perekonomian domestik;
3) meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah;
4) mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar, dan daerah rawan bencana; serta
5) mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan
Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan untuk melengkapi dokumen perencanaan guna meningkatkan daya saing perekonomian nasional yang lebih solid, diperlukan adanya suatu masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia yang memiliki arah yang jelas, strategi yang tepat, fokus dan terukur.
Untuk itu maka pemerintah menyusun Masterplan Percepatan, Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). MP3EI sebagaimana dimaksud, berfungsi sebagai acuan bagi menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk menetapkan kebijakan sektoral dalam rangka pelaksanaan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia di bidang tugas masing-masing, yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis masing-masing kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan; dan acuan untuk penyusunan kebijakan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota terkait.
Terdapat 3(tiga) strategi utama dalam MP3EI yakni membangun koridor ekonomi Indonesia, memperkuat konektivitas nasional, dan mempercepat kemajuan IPTEK nasional. Perkiraan total biaya untuk mendukung program ini adalah sebesar 4000 Triliun rupiah selama 2011-2025.
Pembangunan Koridor Ekonomi Nasional berdasarkan masterplan tersebut dilakukan dengan pendekatan yang tidak biasa (not Bussiness as usual), tetapi menekankan pada aspek percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi.
Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa bila pembangunan tersbut dilaksanakan maka intensitas perubahan perekembangan wilayah sekitar koridor ekonomi akan semakin tinggi. Perubahan sebagai dampak pembangunan dapat berifat positif maupun negatif. Untuk itu dalam rangka menganalisis dan memprediksi dampak pembangunan koridor di wilayah Kalimantan dan Sulawesi, maka Bappenas dan Bakosurtanal mengembangkan model dinamika spasial wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Melalui pemodelan ini diharapkan dapat diperoleh perkiraan dampak pembangunan terhadap perkembangan ekonomi, sosial, lingkungan hingga perubahan tata ruang wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
II. Perubahan Paradigma Perencanaan Pengembangan Wilayah Melalui Pemodelan Dinamika Spasial
Dalam melakukan analisis dampak pembangunan di suatu wilayah, umumnya pendekatan dilakukan secara parsial dan linier. Sebagai contoh analisis dampak pembangunan terhadap ekonomi wilayah dilakukan dengan menggunakan metode ekonometrik yang umumnya mengabaikan aspek sumber daya dan lingkungan, demikian sebaliknya, analisis dampak lingkungan dilakukan dengan pendekatan lingkungan yang umumnya mengabaikan aspek ekonomi. Berdasarkan pengalaman tersebut maka model dinamika spasial dikembangkan untuk melengkapi kekurangan metode-metode analisis perencenaan pengembangan wilayah yang selama ini telah biasa digunakan.
Terdapat 2(dua) perubahan paradigma yang dikembangkan melalui pemodelan dinamika spasial. Pertama adalah merubahan pola pikir para perencana wilayah dari pola pikir parsial-linier kepada pola pikir sistem (systems thinking). Kedua adalah merubah pola pikir sektoral kepada pola pikir kewilayahan, dimana dalam pola pikir kewilayahan, aspek spasial seperti daya dukung sumber daya alam wilayah, menjadi komponen pokok dalam proses perencanaan. Melalui pemodelan dinamika spasial tersebut maka diharapkan perencanaan pengembangan wilayah kedepan dapat lebih realistis dan integratif.
III. Proyeksi Perkembangan wilayah Kalimantan Dan Sulawesi Dalam kerangka Pengembangan Koridor Ekonomi
Strategi utama pengembangan koridor adalah membangun Infrastruktur Koridor Ekonomi serta mengembangkan investasi sektor unggulan di wilayah terkait. Untuk menganalisis dampak pembangunan koridor di wilayah Kalimantan dan Sulawesi, maka dikembangkan skenario bahwa pembangunan infrastruktur dilaksanakan dalam rangka meningkatkan konektivitas antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah serta ditindaklanjuti dengan mengembangkan klaster industri komoditas unggulan setempat. Infrastruktur strategis yang dikembangkan dalam hal ini adalah pembangunan Trans Kalimantan dan Trans Sulawesi.
Sementara pengembangan klaster komoditas dilakukan melalui investasi baru pada pengembangan klaster industri kelapa sawit, batu bara dan migas di wilayah Kalimantan, Klater industri tanaman pangan, coklat, kelapa, perikanan dan nikel di wilayah Sulawesi. Investasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan program tersebut di masing-masing wilayah diperkirakan mencapai 12 triliiun per tahun selama kurang lebih 5 Tahun.
Dampak Terhadap Perkembangan Wilayah Kalimantan
Hasil simulasi menunjukkan bahwa dampak pembangunan koridor di wilayah Kalimantan diperkirakan sebagi berikut :
· Ekonomi wilayah Kalimantan akan tumbuh berfluktuasi namun tetap positif . fluktuasi terjadi pada periode tahun 2012-2018, dimana pada periode tersebut laju pertumbuhan cenderung melompat tajam dibandingkan pada periode sebelumnya. Namun pada periode 2018- 2030 laju pertumbuhan kembali bergerak pada rata-rata pertumbuhan periode 2010-2012. Skenario pembangunan koridor ekonomi Kalimantan diperkirakan dapat meningkatkan PDRB wilayah Kalimantan hingga 4,8 kali dari PDRB yang dihasilkan pada tahun 2010
· Laju pertumbuhan ekonomi yang dikudung sektor unggulan pertanian, industri dan pertambangan menunjukkan pola yang cenderung positif. Strategi yang dijalankan berhasil meningkatkan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi wilayah diatas 5% per tahun.
· Struktur ekonomi wilayah tidak berubah secara signifikan dimana dominasi sktor pertambangan, pertanian (perkebunan) dan industri masih mendominasi kontribusi sektor
.
· Pembangunan koridor diperkirakan dapat l menekan tingkat pengangguran hingga mencapai maksimum 7 % dari total penduduk wilayah Kalimantan pada tahun 2030. Sementara IPM (indeks pembangunan manusia) menunjukkan kecenderungan meningkat namun dalam kisaran nilai yang relatif kecil (0.8).
· Indeks kualitas lingkungan total juga menunjukkan nilai dibawah 1. Kondisi ini menunjukkan kinerja lingkungan yang tidak normal (dibawah normal) atau terpengaruh oleh aktivitas yang dijalankan.
Hasil simulasi skenario pembangunan koridor ekonomi menunjukkan bahwa perkembangan RTH di wilayah Kalimanatan akan terus menurun. Proporsi ruang terbuka hijau (hutan, pertanian, perkebunan, tegalan) di wilayah Kalimantan berdasarkan skenario ini akan terus berkurang dari 72% pada tahun 2010 menjadi 48 % pada tahun 2030.Demikian pula dengan dampak terhadap ketersediaan sumber daya air, hasil simulasi menunjukkan bahwa perkembangan indeks ketersediaan air terus menunjukkan nilai yang menurun.
Dampak Terhadap Perkembangan Wilayah Sulawesi
Hasil simulasi menunjukkan bahwa dampak pembangunan koridor di wilayah Sulawesi diperkirakan sebagi berikut :
· Produktivitas wilayah Sulawesi yang direpresentasikan oleh PDRB diharapkan mampu mencapai minimal 3.8 Kali dari PDRB pada tahun 2010, yakni sebesar 348,42 triliun rupiah.
· Laju pertumbuhan ekonomi wilayah Sulawesi akan tumbuh secara positif dengan kecepatan pertumbuhan berkisar anatar 6-8% pada periode 2010-2030. Laju pertumbuhan ekonomi yang didukung sektor unggulan pertanian, perdagangan, jasa lainnya dan industri menunjukkan pola yang cenderung meningkat.
· Struktur ekonomi wilayah mengalami perubahan pada tahun 2030, dimana dominasi sektor Pertanian, dikalahkan oleh sekotar perdagangan Hingga tahun 2030, kontribusi sektor pertanian, sektor perdagangan dan sektor industri pengolahan menjadi tulang punggung perekonomian wilayah.
· Tingkat pengangguran cenderung menurun hingga mencapai 8.1 % dari total penduduk wilayah Sulawesi pada tahun 2030. Sementara IPM menunjukkan kecenderungan meningkat namun dalam kisaran nilai yang relatif kecil.
· Indeks kualitas lingkungan total juga menunjukkan nilai dibawah 1. Hasil simulasi skenario pembangunan koridor menunjukkan bahwa perkembangan RTH di wilayah Sulawesi akan terus menurun. Proporsi ruang terbuka hijau (hutan, pertanian, perkebunan, tegalan) di wilayah Sulawesi berdasarkan skenario ini akan terus berkurang dari 44% pada tahun 2010 menjadi 24 % pada tahun 2030. Demikian juga dengan dampak terhadap ketersediaan air bersih, hasil simulasi menunjukkan bahwa perkembangan indeks ketersediaan air terus menunjukkan nilai yang menurun.
IV Penutup
Hasil simulasi dengan menggunakan model dinamika sistem menunjukkan bahwa pembangunan koridor ekonomi di wilayah Kalimantan dan Sulawesi menunjukkan dampak signifikan terhadap percepatan pembangunan ekonomi ke dua wilayah. Pembangunan koridor Wilayah Kalimantan diperkirakan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 4 kali pertumbuhan selama ini, sementara di wilayah Sulawesi diperkirakan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah hingga 3 kali dari pertumbuhan yang ada saat ini. Namun demikian, hasil simulasi juga menunjukkan bahwa dampak pembangunan koridor juga membawa dampak negatif terhadap kondisi lingkungan di kedua wilayah.
Berdasarkan analisis terhadap hasil-hasil simulasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan koridor ekonomi tidak dapat hanya dilihat dari sisi ekonomi jangka pendek, tetapi juga harus memperhatikan dampak jangka menengah dan panjang dari perkembangan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Pengabaian terhadap dampak lingkungan di wilayah koridor akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak dapat berlangsung lama, bahkan dalam jangka panjang dapat menjadi faktor yang berpengaruh terhadap penurunan produktisitas sektor-sektor unggulan di wilayah yang bersangkutan.
Referensi
1. Peraturan Presiden No 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2015, Bappenas, 2011.
2. Peraturan Presiden No 32 tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025, Kemenkoekonomi, 2011.
3. Peraturan Pemerintah no 28 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2005-2025, Depertemen Pekerjaan Umum, 2008.
4. Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan Tahun 2005-2025, Depertemen Pekerjaan Umum, 2008.
5. Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi Tahun 2005-2025, Depertemen Pekerjaan Umum, 2008.
Sumber : http://www.google.com/url?sa=X&q=http://xa.yimg.com/kq/groups/47241308/172715565/name/Paper%2BRDP_nunu.docx&ct=ga&cad=CAcQARgBIAEoATADOANA__jV8gRIAVgAYgVpZC1JRA&cd=7laOlvRt3PA&usg=AFQjCNG591PtmO4JDBTx3DRrFjN4XApxDA
Postingan
