Ada masalah apa hubungan antara Pendamping Desa dan Dinas PMD di Kabupaten Bungo?

 

Pertemuan lanjutan antara Pendamping Desa Kabupaten Bungo bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Desa (PMD) dilanjutkan hari ini (Rabu, 17 Mei 2023). Pertemuan hari ini merupakan sesi ke dua yang sebelumnya dilakukan pertemuan sesi pertama dihadiri oleh para Pendamping Desa dari kecamatan Bathin II Pelayang, Bathin III Ulu, Jujuhan, Jujuhan Ilir, Limbur Lubuk Mengkuang, Pelepat, Pelepat Hilir, dan Tanah Tumbuh.

Pada hari ini pertemuan dihadiri para Pendamping Desa dari kecamatan Bathin III, Bathin II Babeko, Bungo Dani, Muko-muko Bathin VII, Rantau Pandan, Rimbo Tengah, Tanah Sepenggal dan Tanah Sepenggal Lintas.

 

Kepala Dinas PMD Kabupaten Bungo (Drs.Yos Army) memberikan arahan dan sambutan pentingnya catatan-catatan masalah atau hambatan yang terjadi di Desa untuk disampaikan secara berjenjang kemudian dilaporkan ke Dinas PMD sebagai bahan evaluasi untuk percepatan kemajuan pembangunan Desa.

Selain itu Kadis PMD juga berpesan kepada Pendamping Desa bahwa masih banyak para Kepala Desa dan Perangkat Desa yang belum memahami aturan-aturan tentang perencanaan dan pembangunan Desa yang bersumber dari Dana Desa.

Beliau menghimbau kepad para Pendamping Desa untuk terus menerus memberikan pemahaman dan membarikan masukan tentang tata cara penggunaan Dana Desa, pemahaman ini tidak bisa dilakukan sekali atau dua kali bahkan sampai lima kali karena para Pendamping Desa memiliki ilmu pemberdayaan tentunya peran motivasi sangat penting dalam mendorong Desa menggunakan Dana Desa secara tepat waktu dan tepat sasaran.

 

Pada kesempatan ini juga Kepala Dinas PMD menyampaikan tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersumber dari Dana Desa agar jangan lama-lama untuk diberikan, karena kita merasa kasihan kepada mereka yang membutuhkan untuk kebutuhan hidup mereka, disini peran Para Pendamping Desa sangat diperlukan untuk mengawal itu, jikapun terjadi kendala atau hambatan terhadap persoalan itu sebaiknya segera dilaporkan kepada Dinas PMD untuk diberikan solusi ataupun jika tidak terpecahkan maka bisa dilaporkan kepada Bapak Bupati.

Pada sesi kedua ini juga dilakukan diskusi dan tanya jawab, pada kesempatan pertama diskusi ini A. Manap (PD Bahitn II Babeko) menyampiakan masalah tentang Desa dampingnya yang sulit untuk mencairkan Dana Desa akibat masalah internal dan laporan tersebut dicatat dan ditanggapi oleh Kadis PMD untuk dicarikan solusinya.

 

Desi Syafriyetti (PD Bungo Dani) menyampaikan adanya Desa dampingan yang belum bisa mencairkan Dana Desa akibat konflik antara BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa, kemudian Asep (PLD Muko-muko Bathin VII) memaparkan tentang perlunya peningkatan kapasitas secara bersama-sama antara BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa sehingga mereka mengetahui peran dan fungsi mereka dalam pembangunan Desa agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan kerja.

 

Zurmi (PD Tanah Sepenggal Lintas) juga menyampaikan adanya surat dari Dinas PMD untuk mendorong percepatan pembangunan Desa sehingga Kepala Desa merasa mau untuk melaksanankan pembangunan dan tidak melalaikannya.

 

Akhir pada pertemuan tersebut Kepala Dinas menghimbau kepada para Pendmaping Desa agar mekalukan kegiatan ini sevara berkala (tiga bulan sekali) sebagai bahan evaluasi dan permasalahan dan hambatan bisa diatasi.  

Kadis PMD mencatat semua paparan yang disampaingakn oleh Pendamping Desa Kab. Bungo

Pertemuan Tenaga Pendamping Desa Kabupaten Bungo bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)  hari ini Selasa, 16 Mei 2023 bertempat di aula Kantor DPMD membahas tentang percepatan penyaluran dan penyerapan dana desa yang dihadiri oleh Kadis PMD, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM), Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD).

Dalam sambutanya, Kadis PMD menyampaikan permasalahan rendahnya penyaluran Dana Desa tahun 2023 tahap I dan berharap adanya kolaborasi kerjasama antara Pendamping Desa bersama DPMD agar jadwal kegiatan perencanaan dan pembangunan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sehingga tidak molor, kemudian Kadis PMD juga berharap adanya jadwal pertemuan ini dilakukan per tiga bulan agar masalah-masalah yang timbul dapat diselesaikan.

 
Selain itu, Kadis PMD juga berharap adanya catatan-catatan dari Pendamping Desa untuk disampaikan secara berjenjang tentang masalah-masalah yang terjadi dilapangan untuk dilaporkan kepada DPMD sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan.

Pada pertemuan tersebut  juga diberikan ruang tanya jawab bagi Pendamping Desa untuk menyampaikan masalah yang terjadi dan solusi untuk menyelesaikannya. 

Suhardi (PLD Kec. Pelepat Hilir) menyampaikan masalah lemahnya peran BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa sehingga penting sekali dilakukan peningkatan kapasitas untuk anggota Badan Permusyawarahan Desa (BPD).

PD Dodi Irawan dari Kec. Bathin II Pelayang juga menyampaikan pentingnya singkronisasi dalam penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sehingga penggunaan dana sesuai dengan porsi yang tepat sasaran. 

Acep Sopandi (PD Pelepat Hilir) juga menyampaikan pentingnya peningkatan kapasitas bagai Pemeritahan Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakat Desa melalui pelatihan secara bersama sehingga tujuan penggunaan Dana Desa bisa sesuai dengan apa yang menjadi prioritas penggunaanya.

 

Kemudian, Sohirin (PD Bathin III Ulu) juga menyampaikan tentang kegiatan MTQ tingkat kecamatan namun dana kegiatan tersebut tidak ada dalam pembiayaan Dana Desa. 

Bagitu juga yang disampaikan oleh Isnawati (PLD Pelepat Hilir) menyampaiakn kegiatan lomba desa yang juga tidak ada pembiayaannya dalam Dana Desa. Mukhlis (PD Jujuhan) menyampaikan juga banyaknya permintaan kegiatan BPD namun dana tidak mencukupi. 

M. Harry (PLD Pelepat Hilir) juga menyampaikan pentingnya dilakukan secara serentak evaluasi APBDus agar pelaksanaan pembangunan di desa dapat dilakukan pada awal tahun dan tepat sasaran.

Pada kesempatan tersebut Kadis PMD mencatat semua paparan yang dilakukan oleh para Pendamping Desa untuk dilakukan koreksi dan perbaikan terhadap masalah penggunaan dana desa bersama Pemerintahan Kabupaten Bungo.