Inilah senjata pemerintah untuk mementahkan perjuangan masyarakat adat nanti.

Penulis : Hendrik Palo
Lembaga : Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Papua/Ketua Pokja Masyarakat Adat Papua Untuk Perubahan Iklim dan REDD+ Alamat :Jl.Abepura – Sentani. No 116. Kampung Netar. Distrik sentani Kabupaten Jayapura. Telp : 081344029525. Email :hendrikpalo@yahoo.com, palo_hendrik@yahoo.com.

Perubahan Iklim menjadi pekerjaan tambahan bagi pemerintah Daerah Provinsi Papua saat ini, secara International program yang yang berhubungan dengan global warming akan efektif pada tahun 2012. Sejak tahun 2007-20012 proses-proses persiapan menjadi agenda yang di kerjakan oleh pemerintah Provinsi Papua. Salah satu kegiatan yang di selenggarakan pada tanggal 16 Juli 2010 di Hotel Matoa Jayapura adalah Menggali Persepsi para pihak tentang perubahan Iklim dan dampak implementasi REDD di Di Papua. 

Atas nama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ( AMAN) Wilayah Tanah Papua saya di undangan menghadiri pertemuan tersebut, para pihak yang hadir adalah kalangan LSM, Perguruan Tinggi, Perusahaan, Pemerintah dan masyarakat adat.

Lembaga lain yang ada pada workshop di maksud adalah ibu Noer dari badan penelitian kehutanan Departemen Kehutanan Republik Indonesia, 2 peneliti dari Unveritas Australia, dan CIFOR. Perwakilan masyarakat yang hadir pada worshop tersebut; 3 orang dari Sarmi, 2 orang mewakili merauke dan saya mewakili AMAN.

Hasil Pembahasan kelompok Diskusi Masyarakat Adat.

Kelompok Diskusi masyarakat adat di bantu oleh pak Rumbiak dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua, beberapa pertanyaan di berikan kepada kelompok untuk mendiskusikannya. Yang menarik adalah pertanyaan tentang bagaimana sebaiknya REDD di implementasikan di Papua??? Kesepakatan yang di buat masyarakat adat adalah:

Pemerintah Provinsi, terutama Intansi terkait harus membuat perda tentang hak-hak masyarakat adat dalam mekanisme pelaksanaan REDD. Yang berikut bahwa masyarakat adat harus di libatkan dalam mekanisme REDD ini mulai dari awal (perencanaan, pelaksanaan ampai evaluasi) dua poin ini menjadi sorotan masyarakat adat. 

Ibu Noer sebagai perwakilan Departemen kehutanan RI, menegaskan kembali tentang hak-hak adat tersebut, bahwa pada proses verifikasi nanti, apabila hak masyarakat adat tidak ti input dalam rencana pelaksanaan REDD di Papua maka Dokumen Recana pelaksanaan REDD tersebut akan di Tolak. Beliau menekankan bahwa pemerintah harus input hak-hak masyarat. 

Sebagai aktifis masyarakat adat dan perwakilan AMAN Papua saya di berikan kesempatan menyampaikan pendapat, Penyampaian saya sebagai beriku; kami hanya menuntut adanya kejelasan tentang di akomodirnya hak-hak masyarakat adat Papua dalam mekanisme REDD. Kejelasan tersebut di mulai dari sebuah dokumen undang-undang, karena undang-undang yang akan di jadikan masalah oleh pemerintah ketika nanti muncul tuntutan dari masyarakat adat. 

Dinas kehutanan, akan berkomentar bahwa tidak ada Undang-undang yang mengatur tentang masyarakat adat, karena itu kami tidak inklud hak-hak masyarakat adat dalam mekanisme REDD, inilah senjata pemerintah untuk mementahkan perjuangan masyarakat adat nanti, karena itu kami mohon sebelum mekanisme REDD efektif di kerjakan di atas tanah Papua maka, Status masyarakat adat sebagai pemilik hutan harus Jelas di akomodir dalam sebuah dokumen peraturan daerah.

Sehingga ketika pengelolaan hutan dan mekanisme REDD pengelolahnya adalah masyarakat adat ulayat, atau jika pengelolanya adalah perusahaan, maka bagaimana kerjasamanya dengan masyarakat adat pemilik ulayat, ini harus jelas di atur dalam perda.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sebagai lembaga Perjuangan hak-hak masyarakat adat, memiliki kesungguhan dalan issue perubahan iklim dan REDD+, proses ini di kawal dari tingkat International , Nasional, dan daerah.hanya satu tujuan nya adalah hak-hak masyarakat adat harus di imput dalam mekanisme REDD.

Hutan lestari ekonomi masyarakat meningkat adalah pernyataan Gubernur dalam berbagai kesempatan pertemuan REDD. Jangan sampai terjadi sebaliknya Hutan Rusak ekonomi Pejabat meningkat.

Niat serta pernyataan gubernur akan menjadi suatu kebohongan publik bagi masyarakat adat Papua kalau tidak di tindak lanjuti dengan sebuah Peraturan daerah. Yang perlu di ingat bahwa 90% orang asli Papua hidup di dalam dan sekitar Hutan, dan 69,69% hidupnya berasal dari hasil hutan( Menurut kepala dinas Kehutanan Provinsi papua), karena itu maka pernyataan tentang hutan lestari ekonomi meningkatkan perlu di tindak lanjutui dengan sebuar Peraturan daerah.

Workshop ini telah menghasilkan beberapa hal tentang masyarakat adat, Bapak Gubernur memiliki kewenangan untuk semua ini..dengan demikian mohon memberikan arahan-arahan yang kongkrit kepada Intansi terkait dalam mendorong Peraturan Daerah tentang pemberdayaan hak hak masyarakat adat pemilik hutan dalam Mekanisme REDD di Papua hany dengan cara itu. Hutan Lestari Ekonomi Masyarakat Adat Meningkat.

Sumber : http://id-id.facebook.com/topic.php?uid=88451748895&topic=16080

Dibutuhkan beberapa strategi untuk percepatan penyelesaian revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal ini untuk memenuhi amanat Undang-Undang No. 26/2007 tentang penataan ruang dan Inpres No.1/2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 yang diantaranya mendorong agar RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota diselesaikan akhir tahun 2010 ini. Demikian diungkapkan Direktur Penataan Ruang Wilayah Jawa-Bali Sri Apriatini Soekardi dalam workshop percepatan penyusunan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota di Jakarta (21/7).

Sri Apriatini menambahkan, strategi-strategi tersebut antara lain membentuk tim khusus untuk memfasilitasi proses penyelesaian revisi RTRW Kabupaten/Kota, melakukan pemetaan progres dan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam penyusunan RTRW Kabupaten/Kota, melakukan pembinaan teknis dan pembekalan kepada aparat Pemerintah Daerah (Pemda) terkait ketentuan substansi dan prosedur evaluasi, menyusun jadwal pembahasan di tingkat Badan Koordinasi Perencanaan Ruang Nasional dan memberikan fasilitasi untuk proses persetujuan substansi, serta melakukan klinik tata ruang dan pendampingan terhadap daerah yang membutuhkan dukungan teknis.

Saat ini, sebanyak 4 Provinsi, 11 kabupaten, dan 10 kota di Wilayah Jawa Bali, termasuk ke dalam target penyelesaian penyesuaian RTRW pada tahun 2010. Hasil monitoring status RTRW menunjukkan 2 dari 7 provinsi, 4 dari 91 kabupaten, serta 2 dari 30 kota telah menetapkan menjadi Peraturan Daerah, ujar Sri Apriatini.

Dari proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap proses persetujuan substansi materi teknis, masih banyak dijumpai berbagai kendala terkait Rancangan Peraturan Daerah RTRW. Kendala yang dihadapi oleh Pemda tersebut baik secara institusional maupun substansial.

“Oleh karenanya, mengingat waktu dan proses penyelesaian revisi RTRW yang sangat singkat, maka diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari aparat Pemda. Diantaranya dengan meluangkan waktu yang ekstra ketat serta mengerahkan semua sumber daya manusia yang dimiliki,” tegas Sri Apriatini. (ww/ibm) 

Sumber :http://www.penataanruang.net/detail_b.asp?id=1219

Menyiapkan Kota yang Nyaman dan Berkelanjutan

Kota yang berkelanjutan adalah kota yang mampu mengedepankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup dalam pembangunan. Dari aspek sosial, kota berkelanjutan yang nyaman harus mampu meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakatnya, misalnya dalam hal penyediaan transportasi publik, ruang terbuka hijau, serta ruang bagi pejalan kaki dan sektor informal kota. Direktur Penataan Ruang Wilayah I, Bahal Edison Naiborhu menyampaikan hal tersebut dalam Obrolan Tata Ruang bersama Kementerian Pekerjaan Umum di Radio Trijaya FM, Jakarta (21/7).

Upaya menciptakan kota yang nyaman ini, menurut Edison telah diterapkan di berbagai daerah, misalnya Malioboro, Bandung, dan lain-lain. Namun sayangnya, kenyamanan kota tersebut hanya sementara. Bahkan saat ini, Edison menilai kenyamanan tersebut telah terdegradasi dan tidak ada keberlanjutan.

“Dalam menyiapkan kota yang nyaman dan berkelanjutan, diperlukan konsistensi dalam pelaksanaan Rencana Tata Ruang yang dilengkapi dengan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, kunci keberhasilan adalah good governance agar keberhasilan mewujudkan kota yang nyaman tersebut dapat berkelanjutan,” paparnya.

Sementara Pengamat Tata Ruang, Hendropranoto mengatakan, dalam menyiapkan kota yang nyaman, pembangunan fisik kota perlu didukung dengan pemberdayaan masyarakat. Keberdayaan masyarakat tersebut sangat menentukan, karena masyarakat turut berperan sebagai salah satu pihak pelaksana pembangunan.

“Harus ada kerjasama antara Pemerintah sebagai perencana dan masyarakat sebagai pemanfaat ruang. Tugas Pemerintah adalah menyediakan kota yang nyaman, dan masyarakat turut memelihara agar kenyamanan kota tersebut dapat berkelanjutan,”imbuhnya.

Hendropranoto menambahkan, pendekatan pemberdayaan masyarakat tersebut dapat pula diterapkan untuk menjadikan kota Jakarta yang nyaman dan berkelanjutan. Kunci keberhasilannya adalah dengan urban management yang didukung dengan urban development leadership yang baik serta dapat diterapkan dengan pendekatan community development.

Terkait pemberdayaan masyarakat, hal tersebut dapat diwujudkan oleh Pemerintah dengan mengkomunikasikan rencana pembangunan kepada masyarakat. “Dengan konsultasi publik ini, diharapkan nantinya akan diperoleh masukan dari masyarakat sehingga pembangunan berkelanjutan yang diinginkan dapat bersifat inklusif,” tandas Edison. (sha/ibm)

 

Sumber : http://www.penataanruang.net/detail_b.asp?id=1220

Tertib Administrasi Untuk Mencapai Laporan Tepat Mutu dan Waktu

Tertib administrasi diperlukan untuk mencapai laporan yang tepat mutu dan tepat waktu. Saat ini, Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memberlakukan penilaian kepatuhan dan kinerja dalam rangka tertib administrasi laporan keuangan. Sesditjen Penataan Ruang menyampaikan hal tersebut dalam Konsolidasi Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA/B-E1) Ditjen Penataan Ruang di Jakarta (14/7).

Kondisi yang terjadi sekarang, pejabat eselon I dituntut untuk membuat laporan utama semester I dan II yang akan termonitor secara eksternal. Nantinya, laporan keuangan tersebut terus dipantau oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PU dan Badan Pemeriksa Keuangan. “Oleh karenanya, diharapkan penyusunan laporan keuangan harus lebih serius, baik dan benar serta sebisa mungkin meminimalisir terjadinya kesalahan,” ujar Ruchyat Deni.

Kepala Bagian Umum dan Keuangan Setditjen Penataan Ruang Harjoko menambahkan, tujuan dari pelaporan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) ini adalah untuk menyiapkan laporan keuangan eselon I agar tepat waktu dan mutu guna. Sebagai upaya agar terwujud hal tersebut maka dilaksanakan kegiatan konsolidasi ini. Konsolidasi ini penting untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan dalam pelaporan keuangan dengan mengikuti kaidah Sistem Akuntansi Instansi dan Manajemen di unit Satker masing-masing.

“Sasaran dari kegiatan ini, yakni mereview Laporan Keuagan Semester I dari para Satuan Kerja / SKPD serta sarana penyegaran terhadap petugas SAK dan SIMAK-BMN,” imbuh Harjoko.

Di akhir kegiatan Ruchyat Deni mengingatkan akan pentingnya memperhatikan pencatatan Barang Milik Negara. Jangan sampai ada pembelian barang yang lolos namun tidak tercatat sebagai aset. Ke depan, untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pertugas pelaporan keuangan, Ditjen Penataan Ruang mengadakan pelatihan secara rutin dan berkala. “Melalui pelatihan tersebut diharapkan pencapaian pelaporan sesuai aturan atau kaidah yang berlaku dan benar,” tandasnya. (ldy/ayy/ibm)

 

Sumber : http://www.penataanruang.net/detail_b.asp?id=1210

 

Rencana Tata Ruang Sebagai Pedoman Pelaksanaan Pembangunan

Rencana tata ruang merupakan pedoman untuk melaksanakan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Oleh karenanya,rencana tata ruang menjadi bagian tidak terpisahkan dari rencana pembangunan. Demikian disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Imam S. Ernawi pada Sosialisasi Peraturan Pemerintah Terkait Penataan Ruang di Jakarta (13/7).

Imam S. Ernawi menambahkan, Undang-Undang No. 26/2007 tentang penataan ruang menyatakan bahwa sistem penyelenggaraan penataan ruang merupakan bagian tidak terpisahkan dari subsistem pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Sementara itu, terkait dengan prioritas kawasan strategis nasional memerlukan intervensi perencanaan sektoral dan kewilayahan.

 

Lebih lanjut Dirjen Penataan Ruang memaparkan, ketentuan sanksi merupakan hal baru dalam sistem penyelenggaraan penataan ruang yang dimuat dalam UUPR. Ketentuan sanksi tersebut dimaksudkan untuk mendorong penegakan hukum dalam kegiatan pemanfaatan ruang. Selain itu, dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang, sudah dibentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang baik dari instansi pemerintah di pusat maupun daerah yang terkait dengan penataan ruang.

Terkait dengan bidang lingkungan hidup, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dijelaskan, dalam setiap penyusunan RTRW dilakukan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang ditentukan melalui kajian lingkungan hidup strategis. PP tersebut mengatur pula upaya mengatasi konflik antara penataan ruang dan bidang kehutanan, yakni pada pasal 31. Ditegaskan bahwa perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan berlaku peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

“Selain itu, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan juga dapat dilaksanakan sebelum perubahan RTRW ditetapkan, yang kemudian diintegrasikan dalam perda RTRW yang baru,” tandas Imam S. Ernawi. (ai/ibm)

Sumber : http://www.penataanruang.net/detail_b.asp?id=1211

FREE PETA SELURUH INDONESIA

---

download seluruh peta indonesia dari openstreetmap gis blog

http://tarafits.blogspot.com/ Delhi 91, India. 9 July , 2010. Confusion at the End of Afghanistan Tunnel! "History is ruled by an inexorable determinism in which the free choice of major historical figures plays a minimal role", Leo Tolstoy .. killing at least 300 civilians every month but much less than before the agreement for the US troops ( now less than 90000 )to be confined to the bases , when the resistance attacked GIs and in the process many Iraqi civilians

Indonesia. * 2006, GANZ: A high technology company in Hungary, with a consistent track record in power transformers, GIS Switchgear and rotating machines, as well as in the supporting areas of design, erection and commissioning. .. Canada, Indonesia, and Ganz in Hungary are operating as a seamless whole, in matters of technology and design. 4. PERFORMANCE OF THE CG INDUSTRIAL SYSTEMS BUSINESS RS. CRORE YEAR ENDED 31 MARCHFY2010 GROWTH

Google Earth Imagery Update Bulan Maret 2010 yang Kedua. March 31st, 2010 by EdyPurnomo.net Leave a reply » wah thanks bro info2nya, baru tau ada blog GIS keren kayak gini yg berbahasa indonesia.. Tolong di cari lagi ya bro, link baru untuk menampilkan GE di ArcGIS. Doni says: April 15, 2010 at 11:55 pm. Brow…Klo Update Sendiri Untuk Wilayah Kabupaten Jember Gmn Caranya??Mohon Penerangan Neeh,,,. Hafidh says: May 17, 2010 at 9:40 pm. Jakarta Utara juga udah mulai baru

ArcGIS.com. March 23rd, 2010 by EdyPurnomo.net Leave a reply » July 2010Blog reports an imagery update for Google Earth and Google Maps; check to see if any of your favorite places has gotten an update! For Indonesia, Medan, Solo and Depok got new image! Yo [] Download GPSBabel 1.4.0. GPSBabel is a free software to transfer routes, tracks, and waypoint data to and from consumer GPS units and converts GPS

July 2010 Image Update for Google Earth & Google Maps. Google LatLong BlogIndonesia, Medan, Solo and Depok got new image! Yo [. Blog Geographic Information System (GIS) ini adalah tempat berbagi pengetahun dan pemahaman saya tentang GIS, tools yang berkaitan dengan GIS,Tips dan tricks GIS, serta informasi terbaru dan terupdate seputar GIS.

Peta Indonesia juga tersedia untuk di download secara gratis. © 2010 GIS Blog Indonesia · Proudly powered by WordPress & Green Park 2 by Cordobo.

SPOT Image telah merekam citra satelit 10 stadion yang akan digunakan sebagai venue World Cup 2010 Afrika Selatan

GIS information on the web For Indonesia, Google Earth imagery update the Second Month in March 2010 Google Earth is more diligent in updating the

March 31st, 2010 by gisiana Leave a reply " Google has just finished Google Earth Imagery Update Bulan Maret 2010 yang Kedua | GIS Blog Indonesia

19 March, 2010 - 08:34. Akhirnya saya kembali ke blog saya sendiri. Planet Geo Indonesia is a GIS/geo- related blog aggregator, written by Indonesian
FY2009 Image Update for Google Earth & Google Maps. Google LatLong reports an imagery update for Google Earth and Google Maps; check to see if any of your favorite places has gotten an update! For

Other resources :

Here is an excerpt about "download seluruh peta indonesia dari openstreetmap gis blog " from this page:

Peta Indonesia juga tersedia untuk di download secara gratis. © 2010 GIS Blog Indonesia · Proudly powered by WordPress & Green Park 2 by Cordobo.

Here is an excerpt about "citra satelit 10 stadion piala dunia 2010 gis blog indonesia" from this page:

SPOT Image telah merekam citra satelit 10 stadion yang akan digunakan sebagai venue World Cup 2010 Afrika Selatan

Here is an excerpt about "gis blog indonesia indonesian to english powered by mloovi" from this page:

GIS information on the web For Indonesia, Google Earth imagery update the Second Month in March 2010 Google Earth is more diligent in updating the

Here is an excerpt about "google earth march 2010 imagery update free gis data free " from this page:

March 31st, 2010 by gisiana Leave a reply " Google has just finished Google Earth Imagery Update Bulan Maret 2010 yang Kedua | GIS Blog Indonesia

Here is an excerpt about "ketut wikantika planet geo indonesia" from this page:

19 March, 2010 - 08:34. Akhirnya saya kembali ke blog saya sendiri. Planet Geo Indonesia is a GIS/geo- related blog aggregator, written by Indonesian

Here is an excerpt about "free download gps map indonesia map gis blog indonesia" from this page:

GIS Blog Indonesia Blog Geographic Information System (GIS) ini adalah tempat berbagi March 2010; February 2010; January 2010; December 2009

Here is an excerpt about "february 2010 image update for google earth amp; google maps free gis " from this page:

Google Earth March 2010 Imagery Update; Google Earth More New November Imagery Update Citra Satelit GeoEye Kota Manado Terbaru di Google Earth | GIS Blog Indonesia

Here is an excerpt about "2010 february gis blog indonesia" from this page:

GIS Blog Indonesia di Facebook Blog Geographic Information System (GIS) ini adalah tempat berbagi March 2010; February 2010; January 2010; December 2009

Read also :

free download gps map indonesia map gis blog indonesia
february 2010 image update for google earth amp; google maps free gis
2010 february gis blog indonesia
links on quot;gis blog indonesiaquot; facebook
gis vector data free gis data free gis tutorials
2010 march gis blog indonesia
open source gis gis blog indonesia
ppgis net blog community mapping in tsunami affected areas in aceh
gis blog indonesia link listing software untuk processing satellite
climate scholarships in denmark 2009 2010 beasiswa indonesia

SUMBER :http://camcoenergy.net/search/2010+march+gis+blog+indonesia
 

Pasar Karbon REDD

Siti Kotijah

 

Saff pengajar fakultas hukum 

Universitas Mulawarman samarinda 

Kalimantan Timur. Website : http://www.sitikotijah.com/

 

Isu pemanas global telah menjadi pembicaraan dunia sejak Lahirnya Protokol Kyoto. Ini persetujuan tentang perubahan iklim (UNFCCC), yang diterima hampir semua Negara untuk mengatasi pemanasan global. 

Indonesia sebagai bagian negara dunia, telah meratifikasi Protocol Kyoto ini dengan keluarnya UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahaan Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja PBB). Presiden SBY telah menjanjikan moratorium penebangan hutan alam selama 2 (dua) tahun kepada Norwegia yang memberikan bantuan 1 Miliar dolar untuk program REDD. 

Program akan melakukan emisi dari deforestarsi dan degradasi hutan, ini dipercaya akan menyelamatkan masa depan hutan di Indonesia, termasuk dihutan Kalimantan Timur.

Ada 2 hal yang penting dari letter of intent dengan Norwegia dan Indonesia , yakni:

1. Give all relevant stakeholders, including indigenous peoples, local communities and civil society subject to national legislation, and where applicable, international instruments, the opportunity of full and effective participation in REDD+ Planning and implementation;
2. Dalam pemenuhan LOI dengan Norwegia, Indonesia diwajibakan untuk menghentikan sementara seluruh konsesi yang mengkonversi lahan gambut dan hutan alam.

 Pertanyaannya dari sisi mana, pemerintah melihat akan ada perbaikan kondisi hutan akan lebih baik. Sebagai gambaran REDD akan dimulai diberlakukan tahun 2011. Faktanya sekarang ada ijin konvensi hutan sebanyak 32.320.372 hektar, yang berpotensi meningkatkan emisi gas rumah kaca dari kawasan hutan dan lahan gambut serta 2.000 lebih ijin tambang yang berada kawasan hutan diseluruh Indonesia. Semua kawasan hutan dan lahan sudah dikapling untuk tambang, perkebunan, industry, perumahan dan lain-lain.

Menurut Sawit Watch, langkah moratorium ini terlambat, mengapa? Sebab sudah sekitar 26, 7 hutan hektar lahan kelapa sawit di 23 propinsi akan lolos dari moratorium dua tahun ini. Karena pejabat daerah sudah berlombah-lomba mengeluarkan ijin sebanyak-banyak untuk konvensi dikawasan gambut dan hutan alam sebelum Januari 2011.

Pertemuan COP 15 di Copenhagen dikenal dengan Hopesesshagen, pertemuan ini tidak menghasilkan kesepakatan apapun, hanya bersifat catatan dan tidak mengikat dilleval hokum yang ikut konferensi. Namun yang manarik Copenhagen telah membuka pasar karbon REDD makin ramai dan jalan pintas menyelesaikan masalah pemanas global.

Pasar Karbon di Indonesia

Presiden pada awal 2010, mengundang para gubernur untuk menyusun rencana aksi nasional adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Hal ini dalam rangka untuk memenuhi target 26% penurunan emisi Indonesia pada tahun 2005, sementara Indonesia menyumbang 2,3 gigaton karbon pertahun. Tindak lanjut dari pertemuan di atas sampai sekarang belum berupa ada aturan perundang-undangan.

Dalam proyek REDD Indonesia, akan dilakukan antara lain;

1. KPCP project (Kalimantan Forest Carbon Partnership) at the central Kalimantan province in collaboration with the government of Australia;
2. GTZ project at the East Kalimantan province in collaboration with the government of Germany;
3. TNC project at the East Kalimantan province supported by the the Nature Conservancy;
4. KOICA project at the West Nusa Tenggara province in collaboration with the government of South Korea;
5. ITTO project at the East Jawa province supported by the Internasional Tropical Timber;
6. UNREDD project supported by the UN agencies of UNEP, UNDP and FAO;
7. Indonesia REDD readiness melalui program FCPF Bank Dunia dilaksanakan di Kalimantan Selatan, Sumatera Selata, Maluka, NAD, dan Papua Barat (Bebsic : 2010)

Rencana proyek REDD di atas, sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan dana dalam negeri, dan menurunkan emisi hingga 41% bila memperoleh dukungan dari Negara lain.

Kaltim sebagai bagian dari proyek REDD, menghadapi permasalahan dengan RTRW, tambang skala besar, kebun kelapa sawit dan lainnya. Kepentingan masyarakat, kesejahteraa, dan keselamatan yang hidup dan tinggal di sini jauh dari kesepakatan tersebut. Dalam dinamika pasar kabon REDD, jelas Presiden kita dan Gubernur Kaltim, sibuk melakukan politik pencitraan dengan slohan dan janji didunia Internasional. Slogan Gubernur green Kaltim, yes-yes, adalah mimpi, ditengah ribuan pesta tambang yang terus berjalan, sebagai salah satu sumber pemanasan global.

Kedepan para pemimpin kita bijak mengambil suatu langkah yang bisa dilogikakan dan bermanfaat bagi anak cucu kita kelak, jangan demi utang kita jual mimpi REDD didunia internasional.

Sumber : http://green.kompasiana.com/group/polusi/2010/07/23/pasar-karbon-redd/