FORUM TATA RUANG JAMBI: Majalah Baru: "Tata Ruang" Tahun 2012

FORUM TATA RUANG JAMBI: Majalah Baru: "Tata Ruang" Tahun 2012

Majalah Baru: "Tata Ruang" Tahun 2012

Sumber : Koleksi K. Atomojo

Penerbit: CV Winner's. 

Alamat Redaksi: Komplek Gempol Asri I No. 38, Jalan Gempol Sari, Bandung. 

Pendiri, Penanggung Jawab dan Pelindung: 

Lembaga Kajian Tata Ruang Indonesia. 

Direktur Eksekutif: 

Mulyadi Abdul Manan. 

Sekretaris: 

Lilis Suryawati. 

Dewan Kehormatan: 

H. Darussalam Chairuman; 

Syekh H. Burhanuddin Hasibuan; 

Nova Nelly Rory Grossman Sugio. 

Dewan Pembina: 

Retno Sumanti Soetanto; 

Isa Prawiranata, SH; 

Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH,MH. 

Penasehat: 

Dr. T. Subarsyah, SH, S.Sos, Spi,MH; 

Dedy Hernawan, SH,N.Hum; 

Ir. Yan Rizal, M.Sc.,Phd.; 

Yudistiro, SH,MH.; 

Doddy Nurmansyah, SH,MH.; 

Dudi Warsudin, SH,MH.; 

Ir, Bintang Ihwan, M.Sc.;

Ir. Aryawan, M.T.; 

Dr. Suardi, S.Pog.,SH.MH. 

Pemimpin Umum: 

Mulyadi Abdul Manan Hasibuan, SH. 

Wakil Pemimpin Umum: 

Lilis Suryawati (Administrasi & Keuangan); 

Tb. Koko Asmara Mainur, 

BA (Keredaksian). 

Pemimpin Redaksi: 

Mulyadi Abdul Manan Hasibuan, SH. 

Wakil Pemimpin Redaksi:

Drs. Rudi Sanjaya (Keredaksian); 

Drs. Iwan Moch. Achyar (Litbang dan Penelitian); 

Eko Risanto, SH (Hukum). 

Dewan Redaksi: 

Mulyadi Abdul Manan Hasibuan, SH; 

Tb. Koko Asmara M, BA; 

Drs. Rudi Sanjaya; 

Drs. Iwan Moch. Achyar;

Eko Risanto, SH. 

Layout & Disain Visual: 

Akom Kusdinar; Eko Risanto. 

Redaktur Pelaksana: 

Akom Kusdinar; Kusnadi. 

Editor Berita:

Tb. Koko Asmara Mainur, BA; 

Muhamad Dahroni, SH; 

Lilis Suryawati; Kusnadi. 

Wartawan: 

Kusnadi; 

Ki Agus; 

Iwan K. Kusumah; 

Permohonan Pohan; 

Karisman FR; 

Ely Sinaga; 

Joni Wijaya; 

Machruzar; 

Hilal; 

Yaya 

Cahya; 

Jayo Munir;

Fery Suhendra; 

I Gede Suwea; 

Widarti Susyatmanti (Wiwit); 

 Syaiful J. Soleh; 

Herry Shandy; 

Akom Kusdinar; 

Bambang Sukasah; 

Hotma G; 

Otto Bahrum; 

Pardamean Hasibuan; Hendra G. 

Perwakilan Suluttengggo: 

Dandy Dalton Angow; M. Desmiar Hengky Maliki (Staf).

Berisi aneka tulisan yang ebrkaitan dengan tata ruang di Indonesia. 

Juga ada artikel seni budaya, hukum, dan lain-lain.

Majalah yang tampak di blog adalah Edisi November - Desember 2011. Harga: Rp. 30.000,-  

FORUM TATA RUANG JAMBI: Pembahasan rencana tata ruang kota (RTRK) Samarinda akan segera dilakukan.

FORUM TATA RUANG JAMBI: Pembahasan rencana tata ruang kota (RTRK) Samarinda akan segera dilakukan.

Pembahasan rencana tata ruang kota (RTRK) Samarinda akan segera dilakukan.

Sumber : Samarinda Pos Online

Komisi III DPRD Kota Samarinda telah melakukan rapat teknis untuk menentukan jadwal pembentukan panitia khusus (pansus) RTRK tersebut. Anggota Komisi III Sudarno mengatakan, pembentukan pansus RTRK dijadwalkan akan dilakukan pada rapat paripurna DPRD Kota Samarinda 24 Mei mendatang. "Pembahasan secara detail nanti akan kami serahkan ke badan legislasi (baleg) DPRD. Rencananya minggu-minggu ini juga pansus RTRK sudah bisa terbentuk," kata Sudarno.

Menurutnya, pembahasan RTRK Samarinda sangat penting untuk perkembangan Kota Samarinda. Dalam RTRK tersebut akan memuat semua komponen aktivitas masyarakat dan pemerintah yang dilakukan di wilayah Kota Samarinda. "Pembahasan RTRK sangat penting. Hasil dari pembahasan ini akan menjadi rujukan pemerintah dan masyarakat," kata Sudarno.

Hal yang sama juga disampaikan anggota komisi III lainnya, Narimo. Politisi asal PDIP ini menjelaskan, kendati rencana tata ruang provinsi (RTRWP) Kaltim belum rampung, namun hal tersebut tidak akan memengaruhi pembahasan RTRK Samarinda. "RTRWP Kaltim memang belum rampung. Tapi RTRK sudah harus diselesaikan. Ini tidak masalah, karena perampungan RTRK juga berdasarkan rekomendasi Gubernur Kaltim," ulasnya.

Dalam rekomendasi tersebut, pemerintah kabupaten/kota memang diminta segera menyelesaikan RTRW di masing-masing wilayah. Selanjutnya, RTRW dari kabupaten/kota yang akan menjadi acuan dalam penyusunan dan pembahasan RTRWP Kaltim. "Samarinda sendiri sebenarnya cukup terlambat. Di Bontang dan Tarakan sudah merampungkan RTRK mereka. Samarinda justru baru mau dibentuk pansus-nya," katanya.

Karena itu, pansus RTRK yang akan dibentuk dalam waktu dekat, harus mampu menyelesaikan tugasnya maksimal 3 bulan masa kerja. "Kita targetkan 3 bulan pansus RTRK selesai. Tapi tergantung proses politik dan negosiasi dalam pembahasannya," ungkapnya. 

Nantinya, lanjut Narimo, RTRK tersebut akan berlaku selama 10 tahun mendatang. Setelah RTRK Samarinda yang disahkan 2002 lalu dipastikan sudah tidak berlaku lagi. "Banyak hal yang dibahas dalam RTRK. Perubahan fungsi lahan di Kota Samarinda sejak 10 tahun terakhir cukup signifikan. Namun kita tetap berharap agar pembahasan RTRK ini tidak berlangsung alot. Apapun hasilnya, RTRK wajib dipatuhi. Lahan yang diplot untuk publik dilarang berubah fungsi," pungkas Narimo.

FORUM TATA RUANG JAMBI: Rp1,2M untuk Ruang Terbuka Hijau

FORUM TATA RUANG JAMBI: Rp1,2M untuk Ruang Terbuka Hijau

Rp1,2M untuk Ruang Terbuka Hijau

Sumber : Harian Equator Kalimantan Barat

Pemkab Pontianak melakukan pembangunan di berbagai sektor, termasuk pembangunan PSD Ruang Terbuka Hijau (RTH) di areal Jembatan Antibar II Mempawah. Tak tanggung-tanggung, pembangunan yang bersumber dari APBN tahun 2012 itu menyedot dana sebesar Rp1,2 miliar.

Realisasi pembangunan di bawah pengawasan Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kalbar. Pembangunan RTH dipercayakan kepada kontraktor pelaksana CV Fahmi Utama Jaya dan supervisi CV Tiara Pilar Kreasi. Pekerjaannya akan dilaksanakan dalam waktu 120 hari kalender kerja dengan nomor kontrak 012/PPK/PBL-CK/2012.

“RTH tersebut merupakan salah satu konsep pembangunan di bidang pengelolaan lingkungan di Kabupaten Pontianak. Pengajuannya dari tingkat kabupaten, sedangkan realisasi anggarannya dari pemerintah pusat,” kata Sawadi, Kasi Pertamanan Dinas PU Kabupaten Pontianak kepada koran ini.

Pembangunan PSD RTH tersebut akan direalisasikan di sepanjang pinggiran Sungai Mempawah yang berada di lokasi Jembatan Antibar II. Lokasinya sangat strategis dan mendukung realisasi pembangunan lingkungan yang asri dan hijau, sebagaimana diharapkan oleh pemerintah.

“Lokasi pembangunannya dimulai dari Jembatan Antibar II hingga Taman Adipura Mempawah. Mengingat anggarannya bersumber dari pusat, jadi pelaksanaannya dilakukan oleh pemprov. Sedangkan kita hanya mendukung saja,” bebernya.

Dukungan tersebut, timpal Sawadi dilakukan pihaknya dengan membangun taman air mancur dan perbaikan Taman Adipura Mempawah. Untuk merealisasikan pembangunan kedua taman itu, Pemerintah Kabupaten Pontianak telah mengucurkan anggaran Rp98 juta pada APBD 2012 ini.

“Dalam rangka mendukung RTH itu, kita akan membuat taman air mancur yang lokasinya berada di pinggir jalan areal masuk Jembatan Antibar II. Kemudian kita juga akan merehab Taman Adipura agar terlihat lebih hidup dan indah. Pekerjaannya akan kita mulai Senin (hari ini, red),” ungkapnya.

Sawadi senantiasa mengharapkan dukungan dan kerja sama dari semua pihak untuk mendukung realisasi pembangunan RTH tersebut. Agar tercipta lingkungan yang asri dan sejuk di Kota Mempawah, sesuai visi dan misi Pemkab Pontianak.

“Tanpa dukungan semua pihak, tentu sulit bagi kami untuk merealisasi pembangunan ini. Untuk itu peran aktif seluruh stakeholder di Kota Mempawah sangat kami harapkan. Mudah-mudahan dengan realisasi pembangunan ini semakin memantapkan pengelolaan tata ruang, khususnya bidang pertamanan di Kabupaten Pontianak,” harapnya.

FORUM TATA RUANG JAMBI: Batam akan Punya Kebun Raya

FORUM TATA RUANG JAMBI: Batam akan Punya Kebun Raya

Batam akan Punya Kebun Raya

Sumber : Batam Pos

Batam akan segera memiliki area kebun yang ditanami berbagai jenis tumbuhan atau disebut kebun raya di kawasan Nongsa. Luas lahannya sekitar 87 hektare, lebih luas dibanding kebun raya Bogor.
Untuk mewujudkan impian tersebut Wali Kota Batam Ahmad Dahlan serta Kepala BP Batam Mustofa Widjaya akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta, Senin (21/5/2012).

“Ya, besok (hari ini,red) pak Wali Kota dan BP Batam akan menandatangani MoU dengan LIPI untuk pembangunan Kebun Raya Batam,” ujar Kepala Bagian Humas Pemko Batam Ardi Winata, Minggu (20/5). LIPI lanjut dia akan membangun kebun raya sebagai tempat konservasi flora, tempat pembelajaran tumbuhan dan konservasi lingkungan serta sebagai tempat tujuan wisata. Untuk mendukung tujuan tersebut diperlukan pembangunan-pembangunan sarana dan prasarana kebun secara terarah dan terencana.

Sebelumnya, tahun 2009 silam, Wali Kota Ahmad Dahlan dengan Direktur Kebun Raya Bogor Mustaid Siregar menandatangani kerjasama pembangunan Kebun Raya Bogor di Batam. Langkah awal untuk pembangunan Kebun Raya Batam ini, Pemko telah menyediakan lahan seluas 87 hektare di kawasan Nongsa. Kebun Raya Bogor dinilai berpengalam menata kebun yang dijadikan tempat penelitian bagi para ilmuan.

Dahlan mengatakan Tata Ruang di Kota Batam sudah diperbaharui dan lahan yang dialokasikan untuk pembangunan Kebun Raya di Batam sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Wako menjelaskan pembangunan Batam dilakukan bersama-sama oleh Pemko dan BP Batam. Untuk pengalokasian lahan merupakan kewenangan BP dan Tata Ruang menjadi kewenangan Pemko. Wako mengakui bahwa Batam tak memiliki banyak tempat rekreasi.

Dengan dibangunnya Kebun Raya Batam ini maka warga Batam akan memiliki tempat rekreasi untuk mengisi waktu liburan.

Untuk memudahkan koordinasi antara Pemko Batam dengan pihak Kebun Raya Bogor, Wako menunjuk Dinas Tata Kota sebagai leading sektor. Kepala Dinas Tata Kota Batam, Gintoyono, mengatakan, rencana pembangunan Kebun Raya Batam ini dicanangkan di Bali di lima daerah. Di antaranya di Sulteng, Cibodas dan Balik Papan.

Untuk desain market pembangunan Kebun Raya Batam ini telah siap. Dalam konsepnya, di Kebun Raya Batam ini akan dibangun taman termasuk laboratorium tempat penelitian. Untuk diketahui Kebun Raya Bogor dibangun di atas lahan seluas 80 hektar. Jenis pohon yang ditanami disana mencapai 15.000 jenis. Kebun Raya Bogor saat ini ramai dikunjungi sebagai tempat wisata.

FORUM TATA RUANG JAMBI: Generasi muda khususnya pelajar SMA : Bagaimana mereka mengenal lebih dekat tentang RTH (Ruang Terbuka Hijau) ?

FORUM TATA RUANG JAMBI: Generasi muda khususnya pelajar SMA : Bagaimana mereka mengenal lebih dekat tentang RTH (Ruang Terbuka Hijau) ?

Generasi muda khususnya pelajar SMA : Bagaimana mereka mengenal lebih dekat tentang RTH (Ruang Terbuka Hijau) ?

Sumber : Kalimantan News

Dinas Pekerjaan provinsi kalbar melalui bidang tata ruang, Minggu (19/05/12) menggelar kegiatan sosialisasi yang bertemakan mengenal lebih dekat penataan tata ruang di kalbar. Kegiatan di pusatkan di Hotel Merpati Pontianak. Sasaran sosialiasi kali ini di tujukan kepada generasi muda khususnya pelajar SMA untuk bagaimana mereka mengenal lebih dekat tentang RTH (Ruang Terbuka Hijau).

Listiawati.ST.MT selaku pembicara dan juga staf bidang tata ruang dinas pekerjaan umum prov kalbar mengatakan pemilihan tema sosialisasi tata ruang kalbar lebih di fokuskan Ruang Terbuka Hijau yang artinya adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan pada lingkungan.

"Khusus pada pelajar tahap awal bagaimana mereka mengenal dan menerapkan pentingnya RTH di sekitar tempat tinggalnya,"ungkapnya.

Dijelaskan, ruang terbuka hijau yang ideal adalah 30 % dari luas wilayah. Hampir disemua kota besar di Indonesia, Ruang terbuka hijau saat ini baru mencapai 10% dari luas kota. Padahal ruang terbuka hijau diperlukan untuk kesehatan, arena bermain, olah raga dan komunikasi publik. Pembinaan ruang terbuka hijau harus mengikuti struktur nasional atau daerah dengan standar-standar yang ada.

"Kami disini berharap peserta dan pelajar yang hadir bisa memahami arti pentingnya RTH dalam kehidupan sehari hari minimal apa yang mereka dapatkan dalam sosialisasi ini dapat di ceritakan kepada teman temanya pungkasnya.
 

FORUM TATA RUANG JAMBI: Tingkatkan Peran Masyarakat dalam Mengurangi Gas Emisi

FORUM TATA RUANG JAMBI: Tingkatkan Peran Masyarakat dalam Mengurangi Gas Emisi

Tingkatkan Peran Masyarakat dalam Mengurangi Gas Emisi

PERDAGANGAN KARBON SKALA NASIONAL

REDD (Reducing Emission from Deforestation and Degradation) menjadi salah satu agenda utama yang dibicarakan dalam Konperensi tingkat Tinggi para Pemangku Kepentingan (COP) tentang perubahan iklim. Bahkan Indonesia dalam pertemuan COP ke 17 di Durban kemarin, memastikan akan berupaya menurunkan 26% gas emisinya. Salah satu program yang diandalkan adalah REDD, yaitu proses dimana negara-negara maju membayar kepada negara-negara berkembang agar mencegah terjadinya penggundulan hutan (deforestasi dan degradasi).

Secara global, Bank Dunia memperkirakan bahwa untuk menurunkan angka deforestasi di Negara berkembang sebesar 20%, pencegahan deforestasi akan menelan dana antara 2 hingga 20 miliar  dolar Amerika per tahun, dan harga dari penghentian deforestasi secara keseluruhan sebesar 100 miliar dolar Amerika tiap tahunnya.

Dr. Sunaryo, Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Kemitraan mengatakan kepada pers bahwa,”Luasan tutupan hutan yang potensial “diperdagangkan” terkait penyerapan emisi karbon mencapai 88 juta ha.”  Dengan asumsi perhitungan harga per hektar hutan kondisi bagus setara 10 dollar AS, setidaknya dapat terkumpul dana sekitar 880 juta dolar AS.  Itu potensi dari perhitungan luasnya, belum harga karbonnya.

Perhitungan karbon yang digunakan selama ini, setiap hektar hutan alam berpotensi menyerap 200-300 ton karbon per hektarnya.  Sementara harga karbon di pasar internasional rata-rata 12 dolar AS per ton karbon.  Maka, nilai karbon yang ada pada 88 juta ha hutan sebesar USD 211.200.000.000.

Sementara itu banyak hutan kemasyarakatan yang kini dikelola dan dikembangkan oleh komunitas masyarakat, melalui koperasi atau unit usaha ataupun kelompok kerja lainnya. Sistem Hutan Kemasyarakatan (SHKM) ini kini terbentang luas di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Bagaimana peran mereka serta memungkinkah komunitas-komunitas tersebut  terlibat dalam program REDD ?

Sumber : Latin (PERKUMPULAN SKALA)

FORUM TATA RUANG JAMBI: Rumput laut dapat menjadi toko karbon seperti hutan

FORUM TATA RUANG JAMBI: Rumput laut dapat menjadi toko karbon seperti hutan

Rumput laut dapat menjadi toko karbon seperti hutan

Sumber : NSF


Peneliti menemukan 19,9 miliar ton karbon tersedia pada tanaman rumput laut di seluruh dunia 

Scientists take samples of seagrass beds at NSF's Florida Coastal Everglades LTER site. Credit and Larger Version

Rumput laut  adalah bagian penting dari solusi untuk perubahan iklim dan padang rumput laut dapat menyimpan karbon sampai dua kali lipat dari hutan tropis. Makalah ini adalah analisis "Ekosistem rumput laut sebagai sumber karbon global yang signifikan".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa padang  rumput laut pantai menyimpan hingga 83.000 metrik ton karbon per kilometer persegi, sebagian besar di bawah tanah tanaman. Dan hutan darat sekitar 30.000 metrik ton per kilometer persegi, yang sebagian besar adalah dalam bentuk kayu.

Penelitian ini juga memperkirakan bahwa meskipun padang  rumput laut menempati kurang dari 0,2 persen dari lautan di dunia, mereka bertanggung jawab untuk lebih dari 10 persen dari semua karbon per tahun di laut.

Rumput laut hanya mengambil sebagian kecil wilayah pesisir global, tetapi penilaian ini menunjukkan bahwa mereka suatu ekosistem yang dinamis untuk transformasi karbon," kata James Fourqurean, penulis utama dari Florida International University dan National Science (NSF) Foundation Florida Everglades Pesisir Penelitian Jangka Panjang Ekologi (LTER).

Rumput laut memiliki kemampuan unik untuk terus menyimpan karbon dalam akar dan tanah di pesisir pantai, kata Fourqurean. Kami menemukan tempat di mana padang rumput laut telah menyimpan karbon selama ribuan tahun.

Penelitian ini dipimpin oleh Fourqurean dalam kemitraan dengan para ilmuwan di Dewan Tinggi Spanyol untuk Investigasi Ilmiah, Lembaga Kelautan di University of Western Australia, Bangor University di Inggris, University of Southern Denmark, Yunani Pusat Penelitian Kelautan di Yunani , Universitas Aarhus di Denmark dan University of Virginia.

Para peneliti menemukan, rumput laut menyimpan 90% karbon mereka dalam tanah dan terus bertambah di atasnya selama berabad-abad.

Rumput laut adalah salah ekosistem dunia yang paling terancam. Beberapa 29 persen dari semua padang  rumput laut  bersejarah telah hancur, terutama karena pengerukan dan penurunan kualitas air. Setidaknya 1,5 persen dari padang rumput laut bumi hilang setiap tahunnya.

Studi memperkirakan bahwa emisi dari perusakan padang rumput laut berpotensi dapat memancarkan hingga 25 persen lebih banyak karbon seperti yang berasal dari deforestasi terestrial.

Satu hal luar biasa tentang padang rumput laut adalah bahwa, jika dikembalikan, mereka dapat secara efektif dan cepat menyerap karbon dan membangun kembali untuk menyerap karbon hilang," kata co-author Karen McGlathery, seorang ilmuwan di University of Virginia dan NSF Virginia Pantai Cagar situs LTER. Virginia Pantai Reserve dan Pantai Florida Everglades situs LTER dikenal untuk tempat tidur yang luas rumput laut .

Rumput laut telah lama dikenal untuk manfaat ekosistem mereka: mereka menyaring sedimen dari lautan; melindungi garis pantai terhadap banjir dan badai, dan menjadi habitat bagi ikan dan kehidupan laut lainnya.

Hasil baru, kata para ilmuwan, menekankan bahwa konservasi dan restorasi padang rumput laut dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan simpanan karbon - sementara memberikan "jasa ekosistem" penting bagi masyarakat pesisir.

Penelitian ini merupakan bagian dari Inisiatif Karbon Biru, upaya kolaborasi dari Conservation International, Uni Internasional untuk Konservasi Alam, dan Komisi Oseanografi Antar Pemerintah UNESCO.

FORUM TATA RUANG JAMBI: Informasi Geospasial Dukung Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

FORUM TATA RUANG JAMBI: Informasi Geospasial Dukung Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

Informasi Geospasial Dukung Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

Sumber : Radar Sulteng

Untuk mengatur tentang informasi Geospasial, diterbitkan Undang-undang No.4 Tahun 2011 tentang informasi Geospasial. Di dalamnya terdapat data yang sudah diolah, sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan atau pelaksanaan kegiatan. Serta sangat penting dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

Gubernur Sulteng Longki Djanggola mengatakan, informasi Geospasial merupakan bagian yang penting juga dalam mewujudkan sistem informasi yang dapat dimanfaatkan untuk sektor publik, dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

“Dalam merumuskan program dan pelaksanaan kegiatan Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sudah memanfaatkan informasi Geospasial tersebut,” ujar Gubernur Longki pada kegiatan Workshop Geospasial di Swiss-Bell Hotel, kemarin (21/5).

Dalam program MP3EI Sulteng berada di koridor 4, sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, Migas dan pertambangan nasional. Longki mengatakan, khusus dalam peningkatan sumber daya manusia, teknologi pengolahan limbah, eksplorasi, pengolahan dan produksi nikel, minyak dan gas bumi, diharapkan nanti akan dimanfaatkan informasi Geospasial dalam mendukung pembangunan, dalam rangka MP3EI tersebut.

Longki juga mengatakan, dalam rangka pengembangan Jaringan Data Spasial Daerah (JDSD), tahun 2012 ini pihaknya sedang giat melakukan pembangunan JDSD. Dan pembangunan JDSD tersebut diklaim telah sesuai dengan yang direncanakan. Yakni pembangunan unit kliring, pembentukan simpul jaringan, penyiapan data dan metadata serta layanan akses LAN dan Internet.

“Untuk layanan akses internet tahun 2012 ini di Sulteng sudah memiliki kapasitas bandwith internet mencapai 20 mbps. Ini sangat memungkinkan untuk mendukung koneksi jaringan data spasial daerah. Sehingga dapat menunjang pelaksanaan pertukaran dan penyebarluasan data dan informasi secara spasial,” terangnya. Meski demikian, Longki mengakui, dalam membangun JDSD di Sulteng masih terdapat beberapa kendala. Di antaranya, belum semua kabupaten/kota di Sulteng yang membangun system akses data spasial yang terintegrasi dengan system akses Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN). 

Dengan demikian sulit untuk melakukan pertukaran dan penyebarluasan data spasial di bidangnya, secara langsung. Kendala lain adalah kurang tersedianya SDM(Sumber Daya Manusia) yang khusus menangani masalah jaringan data spasial.

“Dan kendala yang lain adalah masih tingginya biaya yang dibutuhkan untuk mengitegrasikan system akses jaringan data spasial dari unit kliring ke simpul jaringan, kemudian ke penghubung simpul jaringan,” ungkapnya.

Kegiatan workshop Geospasial kemarin dilaksanakan oleh Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia bekerjasama dengan Bappeda Sulteng. Dihadiri oleh kepala dinas dan badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulteng serta kepala Bapeda Kabupaten/kota se Sulteng. Tampil sebagai narasumber di antaranya, Rektor Untad Prof. Dr. Ir. Muh. Basir Cyio, SE, MS, kepala Bapeda Sulteng, Prof.Dr.rer.Pol.Patta Tope, SE. Narasumber lain, Kepala Badan Informasi Geospasial Dr. Asep Karsidi, Sora Lokita dan Dr.Dewayany Sutrisno dari Balai Geomatika Bakosurtanal dan yang lainnya.