Ia mengatakan, tanah yang dimiliki oleh masyarakat harus dipertahankan dan dilindungi. Oleh karena itu, Ferry mendorong pemilik untuk tidak mudah melepaskan tanahnya.
"Banyak masyarakat adat yang miliki lahan luas, dalam hal ini mereka jangan sampai mudah untuk melepas. Kalaupun memang ingin melepas, jangan sepenuhnya, istilahnya BOT-kan (sistem bangun guna serah) saja," kata dia.
Namun, lanjut Ferry, jika pengembang tertarik membangun atau menggunakan lahan komunal, hal itu dimungkinkan selama penggunaannya tidak melepas status kepemilikan hak komunal masyarakat terhadap lahan yang akan dimanfaatkan.
"Kita melakukan ini sebagai penegasan bahwa ketika ada pengembang mau menggunakan suatu tanah itu silakan, tapi dia hanya berhak memanfaatkan dan menggunakannya," jelas Ferry.
Karena itu, Ferry pun akan terus mengenalkan regulasi yang berkaitan dengan hak komunal atas tanah oleh masyarakat adat. Regulasi tersebut diakuinya sebagai pengembangan dari hak guna bangunan (HGB).
"Kita akan kenalkan regulasinya nanti sebagai pengembangan dari hak guna bangunan PKL termasuk hak komunal tadi, yang nantinya dapat dimanfaatkan pihak lain dalam jangka waktu yang panjang," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, tata cara penetapan hak komunal atas tanah masyarakat adat diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nomor 9 tahun 2015.
Sumber referensi : Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang No 9 Tahun 2015
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar