Mengatasi Rendahnya Pertumbuhan BUMDUS di Kabupaten Bungo 2023

Dr. Oldy, A. A. - Tenaga Ahli Pengembangan Masyarakat - Kabupaten Bungo, Jambi

Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya untuk peningkatan kualitas hidup kesejahteraan masyarakat desa. 

Pemerintahan desa sudah dikenal sebelum Indonesia diproklamasikan namun fenomena saat ini pembangunan desa berjalan lambat dan jauh tertinggal dari kota, desa hanya melakukan kegiatan yang bersifat administrasi, dan rendahnya kemampuan mereka dalam membangun sumberdaya manusia serta infra struktur desa (Torau, 2019; Ndapa, 2015).

Indeks Desa Membangun (IDM) bertujuan untuk menetapkan status kemajuan Desa dan menyediakan informasi dalam pembangunan Desa dan maksud dari IDM adalah untuk mendukung Pemerintah dalam mengurangi Desa Tertinggal dan menambah Desa Mandiri. Komponen IDM terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, Indeks Ketahanan Lingkungan (Permendes No. 2 Tahun 2016).

Selanjutnya, pendataan BUMDES sangat penting untuk melihat aspek keuntungan dan manfaat bagi masyarakat, aspek administrasi dan akuntabilitas keuangan, aspek aset dan permodalan, aspek kerja sama kemitraan, aspek unit usaha, aspek manajemen dan aspek kelembagaan. Hasil pendataan tersebut menjadi dasar untuk evaluasi, pembinaan dan pengembangan BUMDES (Permendes No. 3 Tahun 2021).

Kabupaten Bungo dalam penyebutan Kepala Desa menjadi Rio, Desa menjadi Dusun dan Dusun menjadi Kampung (Perda Kab. Bungo No. 7 Tahun 2007), penyebutan ini juga mempengaruhi pada penamaan BUMDES menjadi BUMDUS. Kabupaten Bungo memilik 17 kecamatan, 12 kelurahan dan 141 dusun.

Nilai pertumbuhan BUMDUS Kab. Bungo di ambil dari IDM Tahun 2022 pada indeks ketahanan ekonomi karena pada indeks tersebut mencantumkan kolom pertumbuhan BUMDUS. Variabel dalam kolom pertumbuhan tersebut ini meliputi; ketersediaan, keaktifan, unit bisnis, omset (pendapatan kotor), jumlah tenaga kerja dan tahun pendirian.

Persoalan yang didapat dalam kolom pertumbuhan BUMDUS tersebut masih terdapat 30,5% Dusun belum membentuk BUMDUS dan 69,5% telah membentuk. BUMDUS yang telah terbentuk juga memiliki persoalan berupa 36,1% tidak aktif dan 63,9% aktif.

Dari sisi omset atau pendapatan kotor untuk BUMDUS di Kabupaten Bungo pada tahun 2023 mendapatkan omset Rp1,6 milyar dan untuk BUMDUS Bersama Rp333 juta. Persoalan tenaga kerja yang di serap untuk seluruh BUMDUS yang ada terdapat 339 karyawan, ini sangat sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah BUMDUS yang aktif, rata-rata tiap BUMDUS yang aktif hanya merekrut 4 karyawan.

Selain itu, unit bisnis BUMDUS terbanyak adalah simpan pinjam sebanyak 21 unit dan menjadi persoalan adalah tingkat pengembalian yang tidak ada kepastian. Unit bisnis pada BUMDUS di Kab. Bungo pada tahun 2023 dapat di lihat pada grafik dibawah ini.

Dari persoalan diatas maka dalam tulisan ini akan memberikan salah satu cara untuk mengatasi persoalan tersebut. Pembangunan desa melalui BUMDES mampu membangun perekonomian di desa, dengan adanya BUMDES di setiap desa, diharapkan tidak ada kesenjangan yang begitu curam antara desa dan kota, ini bisa menjadi solusi masalah ekonomi yang ada di kota dan akhirnya tidak ada lagi gelombang yang mencari pekerjaan di kota karena mereka mereka sudah mandiri (Lubis & Firmansyah, 2019).

Secara garis besar tidak aktifnya BUMDES tersebut disebabkan kurangnya SDM masyarakat dalam membuat usaha dan inovasi,. belum adanya pemetaan potensi desa, belum ada peran aktif pemerintah desa, penyertaan belum memiliki rencana bisnis, regulasi BUMDesa yang tidak ditaati dan pemilihan pimpinan BUMDesa umumnya masih berdasarkan hubungan keluarga atau atas rekomendasi aparat desa (Indrawijaya et al., 2020).

Banyak fakor yang menyebabkan kenapa BUMDES tidak aktif. Salah satunya disebabkan oleh faktor kinerja. Para peneliti terdahulu telah meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, misalnya; dipengaruhi oleh prilaku kerja individu (Regen et al., 2020), gaya kepemimpinan dan budaya organisasi (Aryanto et al., 2014), serta kepuasan kerja dan komitmen organisasi (Ningsih & Johannes, 2013).

Rio sebagai pimpinan Dusun di Kabupaten Bungo memegang peranan penting dalam meningkatkan keaktifan dan pertumbuhan BUMDUS. Selain itu, Ketua BUMDUS juga merupakan kunci dalam keberhasilan BUMDUS menjadi maju. Artinya, peran kepemimpinan merupakan dasar masalah rendahnya pertumbuhan dan kektifan BUMDUS.

Kepemimpinan transformasional salah satu topik paling populer dalam penelitian organisasi dan manajemen selama empat dekade lalu dan telah menjadi (Mandla, 2020). Teori kepemimpinan transformasional awalnya adalah kemampuan pemimpin dalam mengangkat anggota naik dari mimpi di siang hari (daydreaming) untuk bersatu dalam mencapai tujuan dan hal-hal yang tidak pernah dianggap mungkin, mereka melakukan perubahan yang berkelanjutan untuk memproses serta mengatur arus informasi dalam mencapai hasil yang unggul (Kunhert & Philip, 2010; Burn, 1978).

Lebih lanjut, Bass & Riggio (2006) menjelaskan bahwa kepemimpinan transformasional adalah gaya pemimpin yang berusaha meningkatkan motivasi dan moralitas anggota, merangsang dan menginspirasi anggota agar mencapai hasil yang luar biasa serta mengembangkan kemampuan anggota untuk menjadi pemimpin baru di hari depan. Anggota yang merasakan adanya kepemimpinan transformasional akan menyebabkab kepercayaan, kekaguman, kesetiaan dan rasa hormat terhadap pemimpin, kemudian termotivasi untuk melakukan perilaku ekstra peran kerja (Podsakoff, et al., 1990).

Bennis & Nanus (1985) menegaskan, ada perbedaan antara manajer dan kepemimpinan, keduanya sangat penting bagi organisasi. Manajemer berarti membawa, mencapai dan rasa tanggung jawab, sedangkan pemimpin adalah mempengaruhi, membimbing, mengarahakan, melatih, menindak dan memberikan pendapat.

Bass (1985) telah membedakan tipe kepemimpinan menjadi dua, yaitu; kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang memotivasi individu untuk hubungan lebih dekat, memberikan inspirasi, menawarkan tantangan, mendorong kemampuan individu dan, kepemimpinan transaksional adalah gaya kepemimpinan yang membuat perjanjian kerja untuk imbalan, penghindaran tindakan korektif dan merasa tanpa ada pemimpin (Bass & Riggio, 2006).

Para peneliti terdahulu sepakat bahwa konsep kepemimpinan transformasional dikarakteristikan menjadi empat dimensi berupa; merangsang kecerdasan individu, pertimbangan individu, pengaruh yang ideal untuk individu serta motivasi yang menginspirasi individu (Bass & Riggio, 2006).

Kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang paling efektif dalam menghasilkan kinerja anggota menjadi unggul dan tidak terduga (Pan & Lin, 2015; Bass & Riggio, 2006). Kepemimpinan transformasional disusun menggunakan dimensi-dimensi yang terdiri dari; pengaruh ideal, motivasi yang menginspirasi, merangsang kecerdasan pertimbangan individu Bass & Riggio (2006).

Jawaban terhadap rendahnya pertumbuhan dan keaktifan BUMDUS di Kab. Bungo adalah perlu dilakukan pelatihan kepemimpinan transformasional kepada Rio dan Ketua BUMDUS agar bisa lebih baik dari sebelumnya dan pelatihan ini perlu dilakukan sedikitnya lima kali pertemuan baik secara tatap muka atau menggunakan online sehingga pemahaman kepemimpinan transformasional bisa diterapkan oleh Rio dan Ketua BUMDUS dalam memajukan usahanya.

Pustaka

Aryanto, Johannes, & Edward. (2014). Pengaruh gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. Jurnal Dinamika Manajemen, 6(4), 435–444.

Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). Transformational Leadership. In Lawrence Erlaburn Associates (Second). https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Bass, M. (1985). Leadership and performance beyond expectations. The Free Press.

Bennis, W., & Nanus, B. (1985). The strategies for taking charge. Harper.

Burn, J. . (1978). Leadership. Harper & Row.

Indrawijaya, S., Lubis, T. A., & Firmansyah. (2020). Faktor-faktor Ketidakaktifan BUMDES di Provinsi Jambi. Salim Media Indonesia.

Kunhert, K. W., & Philip, L. (2010). Transactional and transformational leadership : A constructive / developmental analysis. Academy of Management Review, 12(4), 648–657. https://doi.org/10.2307/258070

Lubis, T. A., & Firmansyah. (2019). Tata Kelola dan Perilaku Bisnis BUMDES. Salim Media Indonesia.

Mandla, T. (2020). The Effect of Transformational Leadership on Public Service Motivation and Job Satisfaction : The Case of Estonia. Tallinn University of Terchnology.

Ndapa, A. I. (2015). Implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintah an desa [Universitas Terbuka Jakarta]. http://repository.ut.ac.id/7193/1/42744.pdf

Ningsih, & Johannes. (2013). Pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai pemerintah. Jurnal Dinamika Manajemen, 1(2).

Pan, S. Y., & Lin, K. J. (2015). Behavioral mechanism and boundary conditions of transformational process. Journal of Managerial Psychology, 30(8), 970–985. https://doi.org/10.1108/JMP-07-2013-0242

Podsakoff, P. M., Mackenzie, S. B., Moorman, R. H., & Fetter, R. (1990). Transformational leadership behavior and their effects on followers trust in leader, satisfaction and organizational citizenship behaviors. Leadership Quarterly, 1(2), 107–142. https://doi.org/10.1016/1048-9843(90)90009-7

Regen, R., Johannes, Edward, & Yacob, S. (2020). Employee development model andanassessment on the perspectives of work behavior, motivation, and performance. Research in Business & Social Science, 9(2), 56–69.

Torau, S. (2019). Analisis Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Di Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar. Jurnal Ilmiah Pranata Edu, 1(2), 87–95. https://doi.org/10.36090/jipe.v1i2.602