Pemindahan Ibu Kota Negara

 

Istana Negara. TEMPO/Dwi Narwoko

 Jakarta — Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, mendukung wacana pemindahan ibu kota negara. Ia menilai wacana tersebut mampu menolong problem perkotaan dan meratakan pembangunan nasional. “Bagus-bagus saja,” ujarnya, Jumat (30/7).

Menurut Prijanto, pemindahan pusat pemerintahan merupakan bagian dari solusi masalah transportasi dan arus urbanisasi. “Setidaknya juga akan ada pemerataan. Karena daerah-daerah tertinggal di sejumlah nusantara juga akan ikut berkembang,” katanya.

Ia pun mendukung jika Kota Jakarta dijadikan sebagai kota jasa dan pusat perekonomian. Karena itu, ia berharap, kompleks perguruan tinggi yang saat ini masih tersebar di dalam kota segera pindah ke pinggiran ibu kota.

Wacana pemindahan ibu kota sempat bergulir dalam seminar yang diselenggarakan Badan Perencana Pembangunan Nasional pekan lalu. Beberapa wilayah yang disasar adalah Kota di Pinggir Jakarta, Palangkaraya atau ke wilayah Indonesia bagian Timur.

Namun sebagian besar pengamat yang hadir ketika itu umumnya menolak wacana tersebut. Dewan Penasihat Presiden, Emil Salim menilai tata ruang yang ada di Jakarta mampu mendukung aktivitas dalam skala regional dan global.


Sumber : http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2010/07/30/brk,20100730-267641,id.html

Palangkaraya, Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, paling tepat menjadi Ibukota Republik Indonesia menggantikan Jakarta

Banjir landa kawasan Cempaka Putih Jakarta Pusat (Antara/Fanny Oktavianus)

VIVAnews - Pimpinan Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan dalam negeri menilai Palangkaraya, Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, paling tepat menjadi Ibukota Republik Indonesia menggantikan Jakarta. Ada beberapa alasan Palangkaraya paling pas menjadi pusat pemerintahan.

"Secara geografis, Palangkaraya yang berada di Kalimantan terletak di titik tengah Indonesia," ujar Ketua Komisi II Chairuman Harahap kepada VIVAnews.

Selain itu, menurutnya, dari segi pertahanan pun Palangkaraya dinilai paling pas menjadi sentra pemerintahan. "Daratannya yang luas sangat bagus menjadi buffer atau benteng pertahanan," kata politisi Golkar itu di Gedung DPR, Jakarta.

Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo juga sepakat bila Palangkaraya menjadi Ibukota negara yang baru. Menurutnya, rencana Bung Karno untuk memindahkan Ibukota ke Palangkaraya adalah suatu gagasan jenius yang melampaui zamannya.

"Saat itu Bung Karno sudah memperhitungkan berbagai kemungkinan. Misalnya, Jakarta sejak dulu tidak didesain pemerintah Belanda untuk menanggung beban yang begini tinggi," kata Ganjar secara terpisah di Gedung DPR.

Kini terbukti, ujar Ganjar, dengan pertumbuhan yang luar biasa pesat namun tak terbendung, tak terkelola, dan tak terkontrol, Jakarta justru semakin tergerus dengan perkembangannya sendiri. "Tidak ada manajemen yang baik dalam mengelola tata kota Jakarta," kata politisi PDIP itu.

Sebaliknya, kata Ganjar, Palangkaraya memiliki tata ruang bagus yang bagus, dan lahan yang luas. Di samping itu, Palangkaraya pun mempunyai beberapa kelebihan sebagai Ibukota negara, baik dari segi geografis maupun pertahanan.

"Pertama, secara geografis Palangkaraya yang terletak di Kalimantan adalah daerah aman gempa," tutur Ganjar. Kalimantan tidak termasuk dalam wilayah ring of fire atau lingkar api. "Di sana hanya terdiri dari daratan yang datar, tanpa gunung," ujar Ganjar.

"Kedua, dari segi pertahanan, Palangkaraya dekat dengan perbatasan," kata Ganjar. Bila Ibukota ditempatkan di wilayah yang dekat dengan perbatasan, maka otomatis daerah perbatasan akan lebih diperhatikan oleh pemerintah pusat.

"Ketiga, Palangkaraya memiliki tanah yang luas," ujar Ganjar. Luas Palangkaraya mencapai 2.678,51 km persegi. Sebagai perbandingan, luas Jakarta hanya 661,52 km persegi. "Luas Kalimantan Tengah saja dua kali luas Pulau Jawa," kata Ganjar. Jadi, simpulnya, sangat tepat bila Palangkaraya menjadi kandidat Ibukota yang paling layak.

Namun pemindahan Ibukota negara memerlukan biaya yang tidak sedikit. Namun Chairuman dan Ganjar yakin, hasilnya pun akan sepadan. "Ingat, suatu kota itu ada karena ditumbuhkan, bukan ada dengan sendirinya," kata Chairuman. Oleh karena itu, lanjutnya, jika pemindahan Ibukota benar-benar akan dilaksanakan, maka infrastruktur dan sarana penunjang kehidupan harus dibangun secara bertahap di calon Ibukota tersebut.

Namun parlemen tak satu suara mendukung pemindahan ini. Idrus Marham, Sekjen Golkar yang duduk di Komisi II tak mendukung. Muslim, politisi Demokrat yang juga di Komisi II, lebih mendukung Jonggol sebagai Ibukota pemerintahan.(np)

Sumber : http://politik.vivanews.com/news/read/167865-mengapa-palangkaraya-paling-pas-jadi-ibukota

DKI Sukseskan Peringatan Hari Tata Ruang Dunia 2010

dok/beritajakarta.com

 

BERITAJAKARTA.COM — 30-07-2010 17:58

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Lingkungan Hidup akan mencanangkan peringatan Hari Tata Ruang Dunia (World Town Planning Day-WTDP), yang akan dirayakan serentak di seluruh provinsi di Indonesia. Rencananya, pencanangannya akan digelar di Ancol, Jakarta Utara, Minggu (1/8). Tema yang diusung pada tahun 2010 ini adalah “Smart Green City Planning” atau Perencanaan Cerdas Mewujudkan Kota Hijau.

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, menerangkan, pencanangan tersebut merupakan tanda dimulainya berbagai rangkaian peringatan WTPD 2010 di seluruh Indonesia. Sedangkan acara puncaknya akan diadakan pada tanggal 6-8 November 2010 di Denpasar-Bali. “Sesuai dengan temanya, aspek-aspek yang dikedepankan adalah perencanaan kota hijau secara cerdas melalui pertimbangan aspek-aspek ekonomi, lingkungan, sosial-budaya, dan tata kelola secara berkelanjutan,” kata Fauzi Bowo di Balaikota DKI, Jumat (30/7).

Tagline yang digunakan adalah Kotaku Hijau, dibuat agar lebih memudahkan masyarakat luas mengaitkan dengan tema WTPD 2010. Tema ini sangat relevan dengan apa yang sedang dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Yakni rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2010-2030 segera dibahas dan ditetapkan menjadi Perda pada tahun ni.

“Raperda tersebut berupaya untuk mengadopsi perencanaan cerdas, yang salah satunya melalui penerapan prinsip pengelolaan pertumbuhan (growth management),” ujarnya. Contohnya, mengembangkan kawasan Pantura dengan tujuan memungkinkannya penambahan RTH dan pantai-pantai publik, meningkatkan rasio badan air, menyediakan alternatif sumber air bersih dan pembangunan tanggul-tanggul laut untuk mengantisipasi kenaikan muka air laut.

Ia menjelaskan, memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ditempuh melalui 3 proses utama yang saling berkaitan, yaitu proses perencanaan tata ruang wilayah yang menghasilkan RTRW sebagai guidance of future action. Agar interaksi manusia atau makhluk hidup dengan lingkungannya berjalan selaras, serasi, dan seimbang bagi kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Kedua, proses pemanfaatan ruang yang merupakan wujud operasionalisasi dari rencana tata ruang. Selanjutnya proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas mekanisme perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RTRW atau tujuan penataan ruang. “Perencanaan tata ruang DKI Jakarta secara mendasar mempertimbangkan isu-isu strategis, terutama aspek-aspek yang memberikan implikasi signifikan terhadap pembentukan struktur ruang dan pola ruang wilayah DKI Jakarta,” tuturnya. 

Pemprov DKI Jakarta juga menerapkan kebijakan pengawasan ketat atas pertumbuhan fisik kota melalui penambahan ruang terbuka hijau, pengembalian fungsi-fungsi jalur hijau, penajaman sasaran berbagai kegiatan pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kerja sama pengendalian tata ruang dengan pemerintah kota/daerah.

Dalam hal pembangunan dan pengelolaan RTH, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mempertahankan RTH yang ada dan secara bertahap menambah luas RTH. Antara lain, melalui program pembangunan taman dan hutan, pembangunan kawasan, serta mendorong keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan dan pengelolaan RTH. Kesemuanya membutuhkan partisipasi dari seluruh warga demi terwujudnya Jakarta sebagai kota hijau.

Sumber :  http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?idwil=0&nNewsId=40389