Tertib administrasi diperlukan untuk mencapai laporan yang tepat mutu dan tepat waktu. Saat ini, Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memberlakukan penilaian kepatuhan dan kinerja dalam rangka tertib administrasi laporan keuangan. Sesditjen Penataan Ruang menyampaikan hal tersebut dalam Konsolidasi Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA/B-E1) Ditjen Penataan Ruang di Jakarta (14/7).
Kondisi yang terjadi sekarang, pejabat eselon I dituntut untuk membuat laporan utama semester I dan II yang akan termonitor secara eksternal. Nantinya, laporan keuangan tersebut terus dipantau oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PU dan Badan Pemeriksa Keuangan. “Oleh karenanya, diharapkan penyusunan laporan keuangan harus lebih serius, baik dan benar serta sebisa mungkin meminimalisir terjadinya kesalahan,” ujar Ruchyat Deni.
Kepala Bagian Umum dan Keuangan Setditjen Penataan Ruang Harjoko menambahkan, tujuan dari pelaporan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) ini adalah untuk menyiapkan laporan keuangan eselon I agar tepat waktu dan mutu guna. Sebagai upaya agar terwujud hal tersebut maka dilaksanakan kegiatan konsolidasi ini. Konsolidasi ini penting untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan dalam pelaporan keuangan dengan mengikuti kaidah Sistem Akuntansi Instansi dan Manajemen di unit Satker masing-masing.
“Sasaran dari kegiatan ini, yakni mereview Laporan Keuagan Semester I dari para Satuan Kerja / SKPD serta sarana penyegaran terhadap petugas SAK dan SIMAK-BMN,” imbuh Harjoko.
Di akhir kegiatan Ruchyat Deni mengingatkan akan pentingnya memperhatikan pencatatan Barang Milik Negara. Jangan sampai ada pembelian barang yang lolos namun tidak tercatat sebagai aset. Ke depan, untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pertugas pelaporan keuangan, Ditjen Penataan Ruang mengadakan pelatihan secara rutin dan berkala. “Melalui pelatihan tersebut diharapkan pencapaian pelaporan sesuai aturan atau kaidah yang berlaku dan benar,” tandasnya. (ldy/ayy/ibm)
Kondisi yang terjadi sekarang, pejabat eselon I dituntut untuk membuat laporan utama semester I dan II yang akan termonitor secara eksternal. Nantinya, laporan keuangan tersebut terus dipantau oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PU dan Badan Pemeriksa Keuangan. “Oleh karenanya, diharapkan penyusunan laporan keuangan harus lebih serius, baik dan benar serta sebisa mungkin meminimalisir terjadinya kesalahan,” ujar Ruchyat Deni.
Kepala Bagian Umum dan Keuangan Setditjen Penataan Ruang Harjoko menambahkan, tujuan dari pelaporan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) ini adalah untuk menyiapkan laporan keuangan eselon I agar tepat waktu dan mutu guna. Sebagai upaya agar terwujud hal tersebut maka dilaksanakan kegiatan konsolidasi ini. Konsolidasi ini penting untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan dalam pelaporan keuangan dengan mengikuti kaidah Sistem Akuntansi Instansi dan Manajemen di unit Satker masing-masing.
“Sasaran dari kegiatan ini, yakni mereview Laporan Keuagan Semester I dari para Satuan Kerja / SKPD serta sarana penyegaran terhadap petugas SAK dan SIMAK-BMN,” imbuh Harjoko.
Di akhir kegiatan Ruchyat Deni mengingatkan akan pentingnya memperhatikan pencatatan Barang Milik Negara. Jangan sampai ada pembelian barang yang lolos namun tidak tercatat sebagai aset. Ke depan, untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pertugas pelaporan keuangan, Ditjen Penataan Ruang mengadakan pelatihan secara rutin dan berkala. “Melalui pelatihan tersebut diharapkan pencapaian pelaporan sesuai aturan atau kaidah yang berlaku dan benar,” tandasnya. (ldy/ayy/ibm)
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar