Pemindahan Ibukota harus melibatkan seluruh stakeholder dan para pakar, kata Menteri PU.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto (kiri).
VIVAnews - Pemerintah sedang mengkaji pemindahan Ibukota dari Jakarta. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengungkapkan itu usai memperingati Hari Perencanaan Tata Ruang Sedunia di Ancol, Jakarta, Minggu 1 Agustus 2010.
"Usulan itu sudah lama mencuat," kata Djoko. "Kami juga sedang melakukan kajian," katanya.
Kajian pemindahan ini, kata Djoko, masih bersifat umum sehingga belum menyebut ke mana Ibukota dipindahkan. Selain itu, Djoko menyatakan pemindahan harus dibicarakan dengan seluruh pemangku kepentingan, bukan saja pemerintah.
"Pemindahan Ibukota butuh karya yang luar biasa besar, artinya, harus ada kajian dari seluruh stakeholder dan juga para pakar," katanya. "Pemindahan Ibukota bukan seperti boyongan pindah rumah, harus dipikirkan atau direncanakan secara matang," ujar mantan Ketua Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada itu.
Sebelumnya, Jehansyah Siregar, pakar pemukiman dari Institut Teknologi Bandung, menyatakan pemindahan Ibukota harus dilakukan sebuah badan yang memiliki wewenang sekelas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias atau Badan Otorita Batam di masa Orde Baru dulu.
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar